PERAN “KREDIT MIKRO” DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MEREDUKSI KEMISKINAN

Blog-Bornstein-Commercial-Microfinance-Image-1

Kemiskinan merupakan bagian dari sebuah negara yang tidak dapat terbantahkan keberadaannya. Eksistensi sebuah negara akan selalu terbayangi oleh ancaman kemiskinan manakala sebuah negara tidak dapat menjalankan strategi yang tepat untuk membangun ekonomi dalam negerinya. Seiring berkembangnya masa, isu kemiskinan kemudian menjadi isu global yang menjadi fokus di seluruh negara.

Konsekuensi dari meningkatnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara adalah negara menjadi lemah secara ekonomi yang kemudian akan berimplikasi secara politik terutama pada bargaining position atau posisi tawar negara dalam lingkup internasional. Dalam konteks domestik, negara dengan tingkat kemiskinan yang parah akan sulit untuk mengendalikan atau menguasai sumber daya alam mereka sendiri, konsekuensi yang harus diterima adalah mereka harus mau untuk membagi kekayaan alam mereka sendiri. Mereka harus rela kekayaan alamnya dieksploitasi negara-negara lain yang lebih mampu secara teknis untuk mengelolanya. Ketidakmampuan negara dalam mengelola Sumber Daya Alam adalah implikasi lain dari kemiskinan yang bermuara pada buruknya kualitas dan standar pendidikan yang diperoleh oleh warga negara. Logika sederhana yang dapat merepresentasikan elit-elit politik negara dalam kawasan negara miskin tersebut adalah “Jangankan untuk membayar biaya pendidikan, atau membangun infrastruktur yang baik, rakyat kami saja belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan perut mereka sendiri”

Jika mengacu pada buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, timbulnya atau merajalelanya kemiskinan adalah akibat dari absennya negara dalam merumuskan kehidupan perekonomian yang baik bagi warga negaranya (Acemoglu et. al.,  2012). Contohnya adalah Bangsa Somalia yang dalam beberapa dekade terakhir selalu berkutat dengan perang saudara yang menghambat terjadinya Sentralisasi kekuasaan untuk memudahkan dalam mengatur segala permasalahan negara. Setiap tahun Bangsa Somalia hanya disibukkan dengan perang yang secara kasat mata sangat merugikan kehidupan mereka sendiri. Contoh yang tidak kalah menarik adalah dari Uni Soviet yang pada masa jayanya begitu mendapat banyak sanjungan mengingat prestasi negara tersebut yang mampu mencapai progresifitas ekonomi yang cukup signifikan. Namun, mereka (Uni Soviet) tidak berhasil untuk mereduksi kemiskinan pada segmen masyarakat mereka yang paling bawah yaitu Petani. Sentralisasi pendapatan dari hasil pertanian kepada sektor industri berbuah blunder dalam kebijakan ekonomi. Insentif yang seharusnya para petani dapatkan untuk menggenjot kinerja, ternyata tidak mereka dapatkan yang pada akhirnya berakibat pada turunnya pendapatan di sektor pertanian. Penurunan pendapatan tersebut kemudian berimplikasi pada sektor perindustrian Uni Soviet yang pelan-pelan tidak menunjukkan progresivitas dalam pendapatannya. Inilah yang menjadi awal terdegradasinya Uni Soviet dalam percaturan ekonomi global yang kemudian diperparah dengan adanya disintegrasi dalam wilayah Uni Soviet. Akhirnya, perlahan tapi pasti Uni Soviet hanya meninggalkan jejak akademis yang masih menarik untuk dikaji sampai saat ini.

Dalam konteks Gender, Wanita jelas merupakan warga negara yang paling dikorbankan dalam permasalahan kemiskinan. Perdebatan Gender dalam masalah pekerjaan di negara-negara lemah ataupun berkembang seringkali masih menjadi permasalahan yang berusaha untuk direduksi berbagai negara (Kovacs, 2014). Adapun usaha yang dilahirkan oleh negara untuk memberdayakan perempuan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan menggagas sistem “Mikro Kredit”.

Jika ditelisik lebih sederhana, permasalahan kemiskinan sebenarnya adalah permasalahan kurangnya kredit yang beredar di dalam masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi peluang tepat bagi kaum wanita untuk memperoleh kesetaraan.  Tidak adanya limitasi gender dalam pengajuan “Mikro Kredit” ini membuat kaum Wanita di berbagai negara lebih fleksibel untuk dapat berperan dalam mereduksi kemiskinan. Metode inilah kemudian dapat menaungi proses memperoleh kesetaraan dalam berbagai sektor  seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan (Heyzer, 1992). Pemberdayaan juga merupakan peningkatan kemampuan wanita untuk memilih dan bekerja sesuai dengan kepentingan peran mereka. (Kabeer, 1999)

Kalangan wanita miskin seringkali mendapatkan prosi yang lebih baik dalam permasalahan kredit. Bangladesh contohnya, kalangan wanita seringkali gagal dalam mendapatkan pinjaman kalangan pria, dan tambahan kredit kepada para wanita lebih mempunyai dampak yang lebih besar terhadap konsumsi rumah tangga serta kualitas hidup dari anak-anak. Kontradiksi justru terdapat di masyarakat tradisional, khususnya di Asia Selatan serta Afrika Tengah wanita telah ditiadakan dari pasar ekonomi. Wanita di Timur Afrika diharapkan untuk bertani dan merawat keluarga ketika semua pemasukan keluarga dikendalikan oleh pria. Wanita-wanita perintis yang pertama kali menerjang pasar ini sangat dikritik keras. Namun, seiring dengan menyebarnya institusi microfinance di sebagian besar Kenya dan Uganda, telah menegaskan bahwa Wanita pedesaan juga dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian pedesaan. (Phrang, 2004)

Jadi, dapat disimpulkan disini bahwa “Mikro Kredit” merupakan salah satu akses yang dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan kepada kesetaraan hidup mereka. Namun, akses “Mikro Kredit” dalam konteks pemberdayaan perempuan akan berjalan tidak efektif manakala terjadi kegagalan dari kaum perempuan dalam pembayaran kredit tersebut. Kegagalan pemberdayaan perempuan dalam konteks “Mikro Kredit” bisa jadi juga merupakan blunder yang akan sangat merugikan kaum perempuan dalam permasalahan kemiskinan. Kritik inilah yang masih harus diselesaikan institusi-institusi pemberi kredit dan menjadi pekerjaan rumah bagi negara dalam merumuskan regulasi yang tepat dalam mereduksi kemiskinan.

 

BIBLIOGRAPHY

Heyzer, N. (1992) ‘Gender Issues in Development Analysis, Policy and Planning: Experiences from Asia and the Pacific’. The Hague: Institute of Social Studies Advisory Services.

Kabeer, N. (1999). The Conditions and Consequences of Choice : Reflections on the Measurement of Womenís Empowerment f or Social Development (pp. 1–50).

Acemoglu, D. dan Robinson J. A. (2012). Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Povety. New York, Random House, Inc.

Kovacz, R. (2014). Is Microcredit an Effective Policy Tool For Promoting Women’s Empowerment? Diakses dari www.e-ir.info/2014/01/20/is-microcredit-an-effective-policy-tool-for-promoting-womens-empowerment/

Phrang, R. (2004). IFAD in the News: Poverty Reduction-A Little credit goes a long way. Diakses dari http://www.ifad.org/media/news/2004/150204.htm

Advertisements

Pembangunan Nasional yang terkebiri Korupsi

Hampir separuh abad lebih Indonesia merdeka. Dalam usia yang bisa dikatakan uzur, seharusnya

Featured image

Indonesia sudah mampu untuk mengimplementasikan semangat dan cita-cita Soekarno sebagai founding fathers negara ini. Namun, ketika berbicara ekspektasi, negara ini selalu terganjal oleh realitas sosial yang sama sekali tidak mendukung terwujudnya semangat para pendiri bangsa. Fase-fase menuju kedewasaan sistem politik pasca kemerdekaan telah lama dilalui. Orde lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi adalah fase-fase yang seharusnya menjadi fase yang menempa semangat warga negara untuk semakin dewasa dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Walaupun tempaan dari fase-fase sistem politik Indonesia telah memberikan fluktuasi yang cukup signifikan bagi dinamika negara Indonesia namun tetap saja, sampai saat ini Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah klasik yang hampir belum ada resolusi dari masalah-masalah tersebut.

Menginjak Orde lama hingga Orde Baru setidaknya Indonesia begitu menyisakan permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat kronis. Imbas dari KKN yang begitu kronis tersebut pada akhirnya berdampak pada mentalitas warga negaranya yang masih rentan terhadap fenomena korup. Inilah yang kemudian melahirkan argumen bahwa negara Indonesia adalah negara yang masih lemah secara mentalitas bernegara. Tidak hanya sampai disitu, fenomena koruptif ini ternyata masih menjadi endemik yang begitu sulit untuk ditumpas begitu menginjak era Reformasi. Setidaknya hal tersebut masih banyak ditemui dalam aktivitas kampanye pemilukada ataupun pilpres.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak banyak menunjukkan progress signifikan pada tahun 2013 dengan menududuki peringkat ke-114 dari 177 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya sebesar 32. Indeks ini jauh tertinggal dari tetangga Indonesia yaitu Singapura yang mempunyai nilai indeks sebesar 86. Indeks dari Singapura ini hanya berjarak 14 dari nilai sempurna untuk Indeks Persepsi Korupsi.

Inilah yang kemudian menjadikan polemik dalam negeri yang berkepanjangan bagi Indonesia. Lembaga superbody pemberantasan korupsi pun sudah menunjukkan tajinya dalam pemberantasan korupsi dalam negeri, namun tetap saja tidak banyak menolong dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Permasalahan korupsi Indonesia ini sudah banyak mendapatkan sentilan dari publik domestik maupun internasional. Dalam buku “Earth Wars” yang sama sekali tidak menyinggung permasalahan politik, korupsi Indonesia pun masih sempat disentil oleh penulis dari buku ini yaitu Geoff Hiscock. Ia menuturkan bahwa Indonesia adalah negara potensial dalam sumber energi untuk menjadikannya negara-negara besar seperti India ataupun China, namun Ia kemudian skeptis terhadap potensi Indonesia tersebut untuk dapat tereksploitasi dengan baik. Salah satu penyebab dari skeptisisme Hiscock adalah Korupsi Indonesia yang sudah begitu endemis menjangkiti elit-elit negaranya.
Permasalahan korupsi di atas bisa dibilang teladan kurang baik dalam memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat sehingga imbasnya membuat masyarakat pragmatis dan cenderung apatis pada proses politik yang ada. Kongkritnya adalah masyarakat menjadi mudah untuk di mobilisasi pada perilaku koruptif seperti politik uang dan kampanye hitam. Padahal, menurut Peter Merkl “politik dalam bentuk yang paling baik merupakan usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.” Ketika kemudian masyarakat hanya disuguhi perilaku korup dari calon elit-elit negara saat kampanye namun kemudian mereka (publik) diabaikan dalam konteks kebijakan yang memihak kepada mereka, dimana kemudian letak keadilan bagi warga negara? inilah yang menjadikan elit-elit politik Indonesia memposisikan diri mereka dalam strata terendah dalam konteks integritas dan dedikasi untuk negara.

Budaya politik yang baik merupakan satu sisi fundamental yang mempengaruhi terselenggaranya pembangunan nasional yang optimal. Namun, Endemisnya korupsi di Indonesia sangat berakibat fatal pada segala lini pembangunan negara ini terutama dalam input pembangunan nasional melalui sistem politik yaitu Partai politik. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi input yang baik bagi sistem politik negara ternyata lalai dalam menjalankan fungsinya, mereka (partai-partai politik) lebih mengedepankan visi dalam memperjuangkan kekuasaan di parlemen maupun eksekutif dengan platform kepentingan rakyat yang klise. Akibatnya output-ouput yang dihasilkan dari sistem politik Indonesia sama sekali tidak menyentuh permasalahan-permasalahan penting yang harusnya menjadi prioritas. Para pembuat kebijakan lebih memilih untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan kalangan elit. Dalam konteks kekinian, lahirnya UU MD3 ataupun Kebijakan Pilkada Tidak Langsung yang saat ini polemiknya masih belum jelas adalah bukti otentik bahwa peluang terciptanya korupsi diciptakan sendiri oleh kalangan politisi pemangku kekuasaan.

Awal reformasi hingga sekarang bukanlah masa yang dapat dikatakan seumur jagung. Reformasi yang sudah berjalan 15 tahun seharusnya sudah menjadi masa dimana segala permasalahan negara dapat diatasi secara optimal. Jika dipetakan lebih detail, dapat diyakini bahwa permasalahan klasik dan cenderung fundamental bagi pembangunan Indonesia belum ada satupun yang terselesaikan. Dimulai dari permasalahan krisis energi, pendidikan, hukum, politik, hingga permasalahan infrastruktur yang seharusnya dapat menjadi elemen penunjang dalam produktivitas warga negara.

Permasalahan akan selalu bertambah pelik ketika kondisi negara Indonesia dikomparasikan dengan negara lain. Lihatlah China yang begitu cerdas dalam memasarkan teknologinya ke Afrika. Mereka hanya perlu untuk menukarkan teknologi mereka serta membangun infrastruktur teknologinya dengan sumber daya alam dari Afrika. Langkah Signifikan dan cerdas dalam menyiasati kebijakan produksi teknologi mereka yang begitu masif. India, yang secara kultural kehidupan mereka masih lebih parah daripada Indonesia terutama dalam hal penghargaan waktu dan kebersihan ternyata sanggup untuk menjalankan proyek luar angkasa mereka dengan sukses. Sementara Indonesia, dari awal reformasi hingga saat ini masih berkutat dengan kebijakan yang bermuara pada elit-elit politik demi keberlangsungan partai mereka. Apa yang diucapkan oleh Sukant Ratnakar sepertinya memang benar “Pemimpin-pemimpin politik adalah refleksi dari masyarakat kita” dan pemimpin-pemimpin politik Indonesia masih pada jalan klasiknya yaitu membawa dirinya pada strata terendah dalam konteks integritas dan dedikasi untuk negara.

Dampak Media Global bagi Konstelasi Masyarakat Internasional

 (The Impact of Global Media for The Constellation of International Society)

 Nurul Adi Prasetyo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail : nuruladiprasetyo@gmail.com

 

Abstract

 This paper will explain how the media can influence the global constellation of the international community in a variety of sectors. As a means of political communication is fundamental, the media has evolved into one of the actors in contemporary international relations. All kinds of political strategies and state elites to run the country and effectively informed by the media. Stereotypes, and even cruel propaganda can be carried out by the media to the public lead to global issues. It is then used by policy makers to take advantage of the presence of the media in the constellation of the international community. Coverage of the media that are considered beneficial will always be followed by the political elites of various countries and unfavorable publicity for the state elites will always be ignored. Media in the constellation of the international community can also be used as a tool of political influence or political education transformation for a country. The media is also one of the most effective actor in the campaign for human rights and democracy.

Keywords : Media, International Society, Human Rights.

Gambar 

Pendahuluan

Dunia internasional memang tidak dapat dilepaskan dari peran media massa internasional. Melalui media massa semua informasi dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat internasional. Dengan semakin luasnya jangkauan informasi yang tersebar ke berbagai negara maka semakin mudah bagi masyarakat internasional untuk menyikapi berbagai polemik yang terjadi dalam lingkup internasional.

Hal inilah yang kemudian banyak memunculkan perdebatan dalam dunia internasional. Seringkali media dinilai sebagai aktor yang paling efektif untuk mempromosikan perdamaian, demokrasi, dan mengkampanyekan tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, banyak juga yang menilai media merupakan aktor yang merupakan kepanjangan tangan dari kelompk barat untuk mengkonstruksi dunia sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, media global kemudian selalu menarik minat para akademisi untuk mengadakan penelitian tentang peran media dalam dunia internasional.

Kerangka Teori

Dalam menjelaskan suatu fenomena, teori memerlukan pembuktian secara sistematik. Artinya, teori harus diuji dengan bukti-bukti yang sistematik (Mas’oed,1994: 187).

Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisis yang jelas dan penggunaan data secara sistematik. Untuk mengkaji Dampak Media Global bagi Konstelasi Masyarakat Internasional penulis menggunakan teori Globalisasi dengan konsep Construsted of Media Globalization di dalamnya.

Teori Globalisasi

Globalisasi seringkali diasosiasikan dengan neoliberalisme atau tatanan dunia politik baru. Proses ini, yang manamengungkap koneksivitas baru secara mendunia dalam hal konflik dan krisis, termasuk sustainable environment, hak asasi manusia, dan perlingdungan terhadap budaya tradisional, telah menuntun publik pada bidang penelitian baru yang banyak memberikan perdebatan secara akademis tentang teori ini dalam globalisasi kepada yang lainnya. Teori ini penting untuk membantu memposisikan kembali konsep lama dari organisasi sosial dan politik, seperti negara dan komunitas-komunitas, dalam lingkup global (Litteljohn et.al., 2009: 443).

Konsep Construsted of Media Globalization

            Perdebatan spesifik mengani hal ini sudah dimulai untuk mempengaruhi diskusi teoretik dari globalisasi dalam studi media dan komunikasi, yang mana memberikan kejutan dalam sejarah panjang komunikasi lintas batas. Bentuk pertama dalam komunikasi lintas batas muncul pasca 1920-an dengan stasiun radio gelombang pendek, seperti Voice of Russia, yang berdiri pada tahun 1922; BBC World Service, yang berdiri pada tahun 1932; dan Voice of America, yang berdiri pada tahun 1953. Beberapa contoh ini adalah beberapa contoh yang dapat menyimpulkan bentuk-bentuk komunikasi internasional pada awalnya, dan dalam arti yang sebenarnya dari komunikasi antar negara (Litteljohn et.al., 2009: 444).

Pembahasan

            Dalam sejarahnya, media dan kelompok jurnalis serta para akademisi adalah kelompok-kelompok yang pertama memperkenalkan perspektif keadilan sosial/hak asasi manusia kepada para pembuat kebijakan. Dari tahun 1975 sampai 1985 sebuah tatanan komunikasi dan dunia informasi muncul dalam United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) oleh gerakan non-blok dari negara-negara PBB, bersama dengan akademisi dan kelompok-kelompok sosial (Mansell et.al., 2011: 97). Dalam laporan yang diterbitkan oleh International Council of Human Rights Policy juga menyatakan bahwa faktanya saat ini sudah banyak negara dan institusi internasional yang mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia ke dalam framework kebijakannya (ICHRP, 2002: 16). Mayoritas policymakers atau pembuat kebijakan juga sangat bergantung pada informasi-informasi yang disediakan oleh media internasional seperti BBC, CNN, dan sebagainya. Fenomena ini kemudian sangat berimplikasi baik bagi masa depan demokrasi dan aspek humanitarian dalam proses pembuatan kebijakan (Chinadaily, 11 Januari 2014).

            Pasca perang dingin fenomena ini semakin mendapat tempat dalam level internasional seiring dengan adanya arus globalisasi bersama dengan paradigma-paradigma liberal yang juga masuk di dalamnya. Globalisasi tidak dapat dipungkiri telah banyak membawa perubahan bagi tatanan sistem internasional. Globalisasi telah membuat garis batas antar negara begitu terlihat buram dan sulit untuk diidentifikasi secara rigid. Hal ini pada akhirnya membuat arus informasi yang berasal dari media massa menjadi sangat fleksibel dan mampu masuk ke dalam seluruh sistem masyarakat internasional. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, liberalisasi dan privatisasi dari media yang pertama terjadi di Eropa, Amerika Utara hingga kemudian negara-negara sisi selatan telah menciptakan sebuah tatanan dunia baru. Seperti Kemunculan “Chindia” (Gabungan ekonomi dan kekuatan politik dari China dan India), kemunculan postapartheid di Afrika Selatan, kemunculan negara-negara timur tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Saudi Arabia (Fortner et.al., 2011: 155).

Tidak hanya dalam decision making process saja perspektif HAM menjadi salah satu indikator namun non-governmental organizations (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menilai bahwa hal ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk ditegakkan. Hal ini sangat beralasan dengan semakin tumbuhnya peran LSM dalam penegakan HAM dalam lingkup domestik maupun internasional. Media dan LSM HAM adalah beberapa aktor yang sangat membantu untuk menyuarakan permasalahan HAM yang kemudian dibantu oleh media massa dalam menanganinya (Nwankwo, 2011: 14). Media massa kemudian hadir sebagai jembatan antara publik dengan kelompok atau institusi terkait permasalahan ini sebagai penyedia informasi.

            Masih belum hilang dalam ingatan betapa arab spring begitu mengguncang dunia dengan berbagai liputannya yang dihadirkan oleh media. Teknologi informasi seakan menjadi trigger utama dalam fenomena ini (Iqbal et.al., 2011: 87). Kejenuhan politik yang kemudian difasilitasi dengan pemberontakan di Tunisia menjadi sebuah koneksi tersendiri dalam terjadinya domino effect di jazirah arab ini. Koneksi nirkabel melalui media sosial yang memangkas jarak dan waktu kemudian menjadikan efek pemberontakan Tunisia begitu cepat menyebar ke negara arab yang lain. Kedigdayaan rezim yang berkuasa berhasil diruntuhkan oleh pergerakan awal dari dunia maya yang pada awalnya tidak dapat dideteksi oleh rezim yang ada (Iqbal et.al., 2011: 86). Pergerakan ini pada akhirnya meruntuhkan segala ketidakadilan dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di dataran arab.

            Isu-isu global juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan media sebagai salah satu aktor transnasional kontemporer. Seiring dengan berubahnya persepsi ancaman yang bukan lagi diidentikkan dengan negara maka peran media semakin tumbuh menjadi sosok yang berperan dalam menyebarkan isu-isu global kepada masyarakat dunia. Terorisme sebagai isu global merupakan salah satu contoh mudah bagaimana media-media barat terlalu mudah untuk memberikan stereotype negatif kepada kelompok islam pasca serangan 9/11 (Fluckige et.al., 2006: 3). Hal ini pada akhirnya membuat komunitas islam yang memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman menjadi terancam oleh stereotype ini. Ancaman terhadap rasa aman kelompok islam ini jelas merupakan hal yang menciderai nilai-nilai universal umat manusia yang telah lama disuarakan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam setiap laporannya (UNDP, 1994: 22).

            Media menjadi salah satu aktor yang aktif yang mengkampanyekan hak asasi manusia di samping bersinergi dengan NGO. Hal tersebut sangat beralasan mengingat landasan utama media adalah kebebasan dalam bersuara, berekspresi dan menyampaikan informasi kepada publik. Seperti yang telah disampaikan oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan.

“Press freedom is a cornerstone of human rights. It holds governments responsible for their acts, and serves a warning to all that impunity is an illusion (IFJ, 1999: 2).”

Landasan media juga merupakan sebuah landasan yang sejalan dengan konsep demokrasi. Oleh karena itu, trend yang selalu berkembang dalam dunia internasional adalah ketika sebuah negara telah menganut sistem demokrasi, maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh tiap-tiap negara adalah mereka harus benar-benar menjaga dan menerapkan landasan utama media yaitu kebebasan.

            Media dan politik kemudian menjadi dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dari negara demokrasi. Interdependensi antara kedua faktor ini pada akhirnya dapat berimplikasi pada kebijakan-kebijakan negara. The National Centres of Competence in Research (NCCR) dalam proyeknya yang bernama “The Mediatization of political decision-making” pernah menjelaskan investigasinya bagaimana peran media dalam mempengaruhi perilaku dan strategi tokoh-tokoh politik dalam decision making process. Dalam proyek yang diselenggarakan di Universitas Zurich dan Universitas Amsterdam, NCCR menyampaikan kepada publik bagaimana media membangun kaum muda menjadi masyarakat demokrasi hanya dengan konstruksi entertainment-oriented (NCCR Newsletter, 10 Juni 2012).

            Selama beberapa dekade terakhir peran media sangat fundamental dalam mempengaruhi kontelasi masyarakat internasional dalam berbagai bidang. Tidak hanya mempengaruhi konstruksi sosial dan ekonomi masyarakat saja melainkan juga dapat mempengaruhi agenda politik luar negeri serta kebijakan-kebijakan dari elit-elit negara. Media sebagai salah satu aktor transnasional kontemporer juga dapat menjadi salah satu alat komunikasi politi yang mempengaruhi konstelasi politik, baik secara internasional, regional maupun domestik.

Daftar Pustaka

Buku

Fluckige, M. dan Katja Ms. 2006. Xenophobia, Media Stereotyping, and Their Role in Global Insecurity. Geneva. Geneva Center for Security Policy.

Fortner, R. S. and Fackler M. P, 2011, The Handbook of Global Communication and Media Ethics, Volume I, Volume II. United Kingdom. Blackwell Publishing. Ltd.

International Council on Human Rights Policy. 2002. Journalism Media and The Challenge of Human Rights Reporting. Switzerland. ATAR Roto Press.

International Federation of Journalist. 1999. The Role of Media in Promotion of Human Rights and Development in Africa. Brussels. International Federation of Journalist.

Iqbal, M dan Soyomukti N. 2011. Ben Ali Mubarak, Khadafy : Pergolakan Jazirah Arab Abad 21. Bandung. Medium.

Littlejohn S. W. dan Foss K. A. 2009. Encyclopedia of Communication Theory. United States of America. SAGE Publications.

Mansell, R and Raboy M, 2011, The Handbook of global media and Communication Policy. United Kingdom. Blackwell Publishing. Ltd.

Mas’oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Yogyakarta: LP3ES hlm. 187

Moller. J, Kunz. R, dan Esser F. “Becoming a democratic citizen in a multi-media environment”. The National Centres of Competence in Research. 10 June 2012.

Nwankwo, C. V. 2011. THE ROLE OF THE MEDIA IN PROMOTING HUMAN RIGHTS: An analysis of the BBC documentary, ‘Chocolate: the bitter truth’. University of Gothenburg.

UNDP. 1994. Human Development Report 1994. New York. Oxford University Press.

 

Newsletter :

Landerer. N., Sciarini P. dan Tresch A. “How strong is the media’s political power in Switzerland?”. The National Centres of Competence in Research. 10 June 2012.

 

Internet :

China Daily. 2014. The role of global media in public diplomacy. Dalam http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/11/content_17230295.htm (30 Januari 2014)