Paradoksal Partai Politik di Indonesia (Mesin Uang Baru)

Tiada gading yang tak retak, mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi perpolitikan Indonesia dari masa ke masa. Dari presiden ke presiden begitu banyak permasalahan yang mempengaruhi konstelasi politik di dalam negeri mulai dari era Soekarno, Soeharto hingga sekarang yang diduduki SBY. Permasalahan tersebut ada bukanlah tanpa factor, permasalahan tersebut lahir dari berbagai kepentingan yang ingin mengkonstruk tatanan system pemerintahan yang ada demi kepentingan kalangan-kalangan tertentu. Inilah yang menyebabkan kapabilitas responsive system politik Indonesia mulai dinilai sebagai kapabilitas system politik yang terburuk di antara yang lain. Kapabilitas responsive yang merupakan kapabilitas yang merujuk pada kemampuan system politik untuk menangkap tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan domestic dan internasional adalah salah satu konten yang sangat penting kehadirannya dalam system birokrasi di Indonesia dimana melalui Kapabilitas responsive ini masyarakat dapat membuat input kepada institusi pemerintahan agar dapat membuat kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat luas bukan masyarakat golongan. Jika kapabilitas responsive ini sangat rapuh prakteknya seperti yang tercermin pada era kepemimpinan soeharto yang dimana tidak ada implementasi sama sekali dari kapabilitas responsive ini. Gaya kepemimpinan Soeharto pun cenderung lebih memfokuskan diri pada rezim kekuasaanya daripada memfokuskan diri pada system politik yang lebih responsive terhadap rakyatnya sehingga hal ini menimbulkan stigmatisasi bahwa rezim pemerintahan Soeharto adalah rezim pemerintahan yang jauh dari prinsip dasar demokrasi dimana semua rakyat bebas untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pada era reformasi kapabilitas responsive ini sedikit mengalami progress yang baik dimana system otoritarianisme ala Soeharto perlahan mulai tereduksi hingga melahirkan Pemilihan Umum Presiden secara langsung untuk pertama kali sebagai esensi dari Real-Demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Pemilihan Umum Presiden langsung untuk pertama kali ini akhirnya dimenangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dalam proses pemilihan yang benar-benar Murni tanpa intrik-intrik politik.

Beberapa Bendera Partai Politik

Berbeda dengan Pemilu-pemilu selanjutnya dimana dalam prosesnya selalu diwarnai dengan intrik politik untuk menjatuhkan golongan satu dengan golongan yang lain seperti yang tercermin ketika lengsernya KH. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan karena skandal Buloggate dan Bruneigate yang skandal ini ditengarai merupakan strategi partai-partai politik untuk dapat menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kapabilitas responsive dari pemerintahan yang diakibatkan banyak kalangan dari birokrat ini lebih sibuk untuk menyelesaikan urusan partai mereka. Sebagai contoh, dewasa ini partai yang sedang menguasasi konstelasi politik di Indonesia yaitu partai Demokrat sedang diterjang isu korupsi yang dilakukan oleh para kader-kadernya sehingga mau tidak mau para birokrat yang berasal dari partai ini pun bergerilya untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengesampingkan tujuan utama mereka yaitu merespon input dari masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan yang berorientasi kepada rakyat. Intrik-Intrik politik kotor yang sering menghinggapi praktek politis birokratif di Indonesia inilah yang seringkali menjadi salah satu penyebab sulitnya mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia dimana partai-partai politik yang notabene merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjadi tempat input masyarakat justru terjerembab ke dalam virus yang bernama penyakit kekuasaan yang kronis dan perubahan paradigma partai yang semula sebagai tempat aspirasi rakyat kini berubah menjadi lahan untuk mengumpulkan uang. Partai-partai politik yang seharusnya solid untuk meperjuangkan aspirasi kekuasaan pun juga masih terjebak dalam dualism partai atau konflik internal partai seperti yang terjadi dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan Muhaimin Iskandar dan golongan Gus Dur padahal kedua golongan ini berasal dari suatu keluarga. Lagi-lagi suara-suara rakyat tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan partai, suara-suara yang harusnya bisa jadi input pembangunan oleh perwakilan partai-partai politik dalam cabinet ini justru menjadi jurang degradasi bagi prestasi partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hal yang sangat mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik dalah partai politik sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menghimpun aspirasi rakyat. Namun dewasa ini partai politik sudah terkesan out of track dimana track yang seharusnya mereka berada dalam jalur pemenuhan aspirasi rakyat yang disampaikan kepada perwakilan mereka dalam kabinet namun esensi mereka kini perlahan berubah menjadi bagaimana caranya kekuasaan itu bisa didapatkan dan arus dana tetap mengalir dalam kas partai yang dapat dikatakan posisi partai politik kini sudah berubah menjadi suatu alat untuk mencari penghasilan. Paradigma-paradigma ini pun bisa dikatakan sebagai salah satu factor kemerosotan parpol dalam menunjang pembangunan. Tidak sedikit politisi-politisi muda maupun senior yang terjerat korupsi dan itu terjadi hampir di seluruh partai politik. Mulai dari kasus Nazarudin dari partai democrat, Kasus Muhaimin Iskandar dari partai kebangkitan bangsa, dan kasus-kasus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Sebagai salah satu pilar dari demokrasi peranan partai politik ini sangat vital dalam pemerintahan, posisi-posisi strategis dalam Negara pasti akan dipegang oleh kalangan partai dan sedikit yang diambil dari kalangan independen karena proses koalisi dan oposisi kepartaian ini akan berdampak pada konsolidasi partai dalam cabinet. Oleh Karena itubukanlah rakyat yang membuat citra partai politik itu buruk di mata masyarakat melainkan kosnep dan tujuan mereka sekarang yang membuat citra mereka perlahan menurun di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Secara eksplisit era reformasi memang telah menghidupkan partisipasi aktif dalam masyarakat yang dulunya begitu begitu dikekang kini diberi kebebasan sesuai kadar Hukum dan HAM untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik. Namun semua itu hendaknya kembali pada jalurnya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya termasuk di atas kepentingan partai. Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya hanyalah kesalahan system dan kondisi yang memaksa para kontestan politik ini untuk bisa survive menghadapi gejolak-gejolak politik yang arusnya selalu ingin menghancurkan satu sama lain. Koalisi ataupun oposisi dalam cabinet adalah lawan yang harus diwaspadai dalam kondisi perpolitikan di Negara ini. Rivalitas inilah yang seringkali menghambat pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Buruknya kapabilitas responsive pemerintah juga ditengarai akibat rivalitas politik ini yang mengakibatkan tidak terciptanya soliditas dalam tubuh lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat ini. Oleh karena itu sudah saatnya pemilihan umum yang akan datang di 2014 dijadikan ajang pembuktian para kontestan politik untuk merubah stigma mereka yang berbasis partai menjadi berbasis kerakyatan sehingga institusi-institusi pemerintahan ini dapat merespon segala keluhan masyarakat menjadi kebijakan yang pro-rakyat.

Advertisements