Transformasi Paradigma Terorisme dari Ancaman Nasional Amerika Serikat menjadi Ancaman Perdamaian Internasional

Abstract

 

This journal will explain about the polemics generated by U.S. foreign policy. The United States that was one of the high expectations of the world community to realize the so-called peace for the world. This expectation is reasonable given the United States until recently regarded as one of the superpower hegemony that still has a high level at the international level. However, the struggle of the United States in international peace-must be blocked by the extremists who do not like the policies of this country. Frictions to the United States is what ultimately makes the international circumstances were never favorable in the last decades. Konlik-conflict of interest against the backdrop of the political essence of the United States whose ambition for hegemony focal points such as the world oil in the middle east is one proof that the United States can not be entirely about providing positive implications for the world. Further, in this journal will be outlined more clearly about the conflicts between the United States and the world-Islam extremists.

 

Keyword : United States, Terorism, Islam Extremists, Peacekeeping

Kata Kunci : Amerika Serikat, Terorisme, Ektrimis Islam, Peacekeeping.

Gambar

  1. 1.      Pendahuluan

Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang dapat dikatakan mempunyai tingkat ekspektasi yang tinggi dari masyarakat dunia untuk mewujudkan apa yang dinamakan perdamaian bagi dunia internasional. Ekspektasi ini sangatlah beralasan mengingat Amerika Serikat sampai saat ini dianggap sebagai salah satu negara superpower yang masih memiliki hegemoni tingkat tinggi di level internasional. Hegemoni ini dibuktikan Amerika Serikat dengan menjabat Dewan Keamanan Tetap  Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hak veto, hak keistimewaan yang diberikan kepada Dewan Keamanan Tetap PBB yang diperbolehkan untuk menganulir kesepakatan internasional apabila salah satu dari kelima Dewan Keamanan PBB tersebut tidak menyetujuinya.

Dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh Amerika Serikat inilah yang pada akhirnya membuat genggaman tangan Amerika Serikat terhadap seluruh dunia menjadi leluasa. Berbagai kesepakatan ataupun perjanjian Internasional yang telah digagas oleh banyak negara dan disetujui oleh negara-negara pemegang hak veto yang lain akan termentahkan seketika ketika Amerika Serikat tidak menyetujui kesepakatan ataupun Perjanjian Internasional tersebut. Banyak alasan yang dikeluarkan Amerika Serikat ketika menyatakan tidak setuju dengan ksesepakatan ataupun perjanjian internasional itu, mulai dari tidak sejalan dengan kepentingan politik Amerika Serikat hingga tidak menyetujui dengan mengatasnamakan perdamaian dunia.

 Hal inilah yang efeknya membuat ketidakharmonisan dunia internasional menjadi mengembang dan menciptakan situasi yang tidak kondusif di dunia internasional serta memunculkan gerakan-gerakan social anti Amerika Serikat ataupun negara-negara barat yang notabene merupakan sekutu terdekat Amerika Serikat yang memiliki satu persepsi satu pemahaman dan satu tujuan dengan Amerika Serikat. Semakin Amerika Serikat mengatasnamakan perdamaian dunia internasional di balik kepentingan politiknya maka semakin menjamurlah gerakan-gerakan masyarakat yang berfilosofi anti Amerika Serikat. Gerakan-gerakan social ini juga dapat dikatakan terorganisir dengan baik walaupun terkadang beberapa dari mereka tidak mempunyai markas utama yang menetap. Beberapa dari kekuatan gerakan-gerakan social ini juga memiliki kekuatan militer yang juga terorganisir dengan baik dan teknik agresi terhadap kalangan militant barat juga sama baiknya. Ada juga gerakan-gerakan social anti Amerika Serikat yang hanya berbasis ideology sehingga mereka hanya mengkritisi segala tindak-tanduk negara federal ini yang dianggap kurang wajar bagi dunia internasional.

Bukan hanya kelompok-kelompok kepentingan saja yang memiliki ideology yang tidak sejalan dengan Amerika Serikat namun banyak juga negara yang merasa memiliki kepentingan politik yang tidak selaras dengan Amerika Serikat bahkan cenderung berlawanan arah dengan Amerika Serikat. Sebut saja Iran dan Korea Utara yang memiliki kepentingan dalam menentang kebijakan Amerika Serikat tentang proliferasi nuklir dan mereka merasa berhak juga untuk mengelola nuklir untuk kepentingan rakyatnya. Amerika Serikat yang merasa risih pada akhirnya mempermasalahkan ini pada Badan Energi Atom Internasional atau yang lebih dikenal dengan akronim IAEA. Namun setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh IAEA terbukti mereka hanya mempergunakan nuklir untuk kepentingan sipil saja buka untuk kepentingan militer. Hasil ini pada akhirnya mementahkan tuduhan Amerika Serikat atas tuduhannya tentang kepemilikan Nuklir Iran maupun Korea Utara yang dianggap membahayakan perdamaian internasional.

Friksi-friksi kepada amerika serikat inilah yang pada akhirnya membuat situasi dan kondisi dunia internasional tidak pernah kondusif dalam beberapa decade terakhir. Konlik-konflik kepentingan yang dilatarbelakangi oleh esensi politik dari Amerika Serikat yang berambisi untuk menghegemoni titik-titik sentral perminyakan dunia seperti di timur tengah merupakan salah satu bukti bahwa Amerika Serikat belum bisa sepenuhnya memberika implikasi positif terhadap dunia.

Puncaknya adalah ketika Tragedi 11 September 2001 benar-benar menjadi sebuah malapetaka hebat bagi Amerika Serikat. Tragedy 11 September benar-benar telah mengeringkan samudra dan menggabungkan Amerika Serikat ke tanah bumi, secara keseluruhan Amerika telah kehilangan rasa keamanan, pemisahan diri, dan perasaan terlindungi, kejadian tersebut kemudian menjadi salah satu aspek yang sangat rentan bagi kemanusiaan hingga kemudian perang melawan Terorisme kemudian menjadi respon Amerika Serikat terhadap serangan 11 September 2001.[1]

  1. 2.      Kerangka Analisis

Teori Konflik

Berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan Integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Teori yang dikemukakan oleh Dahrendorf ini terkenal sebagai teori konflik dialektika. Dahrendorf dengan tekun dan ulet menyanggah pandangan-pandangan Parsons, dan teori fungsional struktural secara keseluruhan.

Pada tahun 1958, Dahrendorf sudah menyatakan bahwa pandangan-pandangan Parsonian ataupun teori fungsional struktural sebagai suatu utopis. Menurut Dahrendorf, teori tersebut menawarkan suatu gambaran masyarakat yang konsensual, integral dan statis. Sementara masyarakat seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang memiliki dua wajah, yaitu yang bersifat konsensual dan konflik. Untuk melepaskan diri dari kungkungan utopia itu, Dahrendorf memerlukan suatu model teori konflik sebagai substansi model teori fungsional struktural. Model yang lahir dari sudut pandang ini disebut sebagai perspektif konflik dialektika dan dianggap lebih sesuai dengan apa yang berlaku di dunia dibanding teori fungsional struktural.

Bagi Dahrendorf, pelembagaan di dalam masyarakat melibatkan pembentukan apa yang disebut sebagai asosiasi terkordinasi secara imperatif (imperatively coordinated associations) atau disingkat dengan ICA yang mewakili organisasi-organisasi yang berperan penting di dalam masyarakat. Organisasi-organisasi ini di bentuk oleh hubungan kekuasaan antar beberapa kelompok pemeran kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. sementara kekuasaan menunjukkan adanya faktor paksaan oleh suatu kelompok ke atas kelompok dimana hubungan kekuasaan di dalam ICA cenderung terjadi terlegitimasi. Dalam hal ini beberapa kedudukan mempunyai hak normatif yang diakui begitu saja untuk mendominasi yang lainnya.

Pada saat yang bersamaan, kekuasaan dan otoritas merupakan sumber yang langka, dimana setiap subkelompok dalam masyarakat dengan ICA mereka berkompetisi untuk mendapatkannya. Jadi dapat dilihat disini bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan sumber konflik yang primer dalam masyarakat. konflik ini pada akhirnya adalah refleksi dari kelompok pemeran di dalam ICA memperebutkan otoritas.

Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 4 macam :

  • Konflik antara atau dalam peran sosial (intrapribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi (konflik peran (role))
  • Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank).
  • Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir (polisi melawan massa).
  • Koonflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara)
  • Konflik antar atau tidak antar agama
  • Konflik antar politik

Selain itu, Dahrendorf menganggap institusionalisasi sebagai suatu proses dialektis. Hubungan kausal yang dianggap penting untuk dianalisis adalah:

1)      Konflik merupakan suatu proses yang pasti terjadi dan diakibatkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan dalam pengaturan sosial yang bersifat struktural.

2)      Konflik tersebut dipercepat atau diperlambat oleh adanya sekumpulan kondisi struktural atau variabel yang bersifat mempengaruhi.

3)      Penyelesaian konflik pada saat tertentu menciptakan suatu situasi yang bersifat struktural yang dalam keadaan tertentu mengakibatkan konflik antar kekuatan yang saling bertentangan.

3.    Pembahasan

Dunia Internasional tak ubahnya seperti sebuah panggung sandiwara politik dan konflik antar golongan bagi banyak kalangan. Dalam hiruk-pikuknya transaksi ekonomi internasional, pembangunan politik dan kerjasama keamanan internasional selalu aja ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Dari kebanyakan pihak yang dirugikan mayoritas merupakan negara-negara dunia ketiga ataupun negara-negara semenjana seperti negara-negara Afrika yang hanya bisa tunduk pada pemegang dominasi di level internasional seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat yang lain.

Gagasan mengenai keamanan menyeluruh atau total security yang telah dirancang oleh Amerika Serikat terlihat terbuang mentah-mentah melihat realita yang ada. Realitanya adalah dengan seberapa banyak ancaman atau threat Amerika Serikat mampu bertahan dengan total security mereka. Ketiadakamanan bagi Amerika Serikat yang jelas sangat tidak nyaman. Oleh karena itu ketidakamanan secara politis juga sedapat mungkin harus diatur oleh Amerika Serikat dan untuk mencapai keamanan yang diinginkan itu maka Amerika Serikat membutuhkan kejelasan artikulasi koheren atas setiap ancaman yang dihadapi  oleh Amerika Serikat.

Publik Amerika Serikat Sendiri memandang tragedy 11 September sebagai sebuah tragedy tersendiri bagi kemanusiaan. Pidato-pidato politik para pemimpin di Amerika Serikat telah memberikan reaksi kepada public yang cenderung mempersepsikan karakter-karakter jahat dan mengonsetrasikan perhatian kepada sosok Osama bin Laden, hal yang cenderung juga aktif digaungkan dalam tajuk-tajuk utama sejumlah media di Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat saat itu yang dikenal Publik dengan nama George W. Bush telah menegaskan untuk selalu menyikapi ancaman-ancaman seperti ini bahkan dengan terminology teologis. Ia juga melihat bahwa persoalan ini merupakan sebuah persoalan yang bermuara dari sebuah perbenturan antara “kebaikan dengan kejahatan”.[2] Presiden ini bahkan  juga menggunakan rumusan leninis dalam menyikapi ancaman ini seperti pernyataannya yang mengatakan bahwa “mereka yang tidak bersama kita berarti melawan kita” sebuah dugaan bahwa ia selalu menarik simpati atas keinginan public.[3]

Presiden Bush lebih jauh telah menggunakan pendekatan teologis guna memperbesar pengaruh-pengaruh politis yang dapat ditimbulkan olehnya, menambahkan taktik-taktik yang menguntungkan ke dalam satu formula dari beberapa sumber ancaman, tidak peduli apakah mereka berasal dari satu sumber yang berhubungan atau tidak.salah satu rujukan presidensial yang paling populer adalah tentang “poros setan” yang dibuat pada awal tahun 2002 yang secara retorik ditujukan secara bersama-sama kepada tantangan-tantangan yang terpisah seperti kepada Korea Utara yang berambisi dalam kasus stabilitas kawasan Asia Timur Laut kemudian Ambisi Iran yang cukup besar di kawasan teluk Persia dan dengan warisan masalah yang tidak pernah selesai terhadap Saddam Husein di Irak sejak 1991.[4]

Bagi masyarakat Amerika, “Poros Setan” barangkali sudah cukup sebagai sebuah ilustrasi atas kebengalan atau kekacauan dari sebuah ancaman terhadap Amerika Serikat. Permasalahan kemudian muncul sebagai cerminan dua sisi polemikyang mendera kondisi negara. Pertama, sejak keamanan atau keselamatan Amerika saat ini terhubung dengan keamanan global dan kampanye melawan terorisme membutuhkan dukungan dunia.[5]

Menghakimi terorisme sebagai sebuah  musuh itu juga merupakan tindakan sewenang-wenang yang mengabaikan fakta bahwa terorisme sesungguhnya hanya merupakan salah satu teknik ampuh untuk melakukan intimidasi yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, dan negara. Seseorang tidak dapat terlibat dalam sebuah perang melawan teknik ataupun taktik. Tidak seorang pun, sejauh ini, yang mendeklarasikan hal sejenis di luar perang dunia kedua yang secara nyata merupakan bentuk perlawanan atas “blitzkrieg” (strategi perang yang dianut dan identik dengan Jerman saat perang dunia berlangsung).[6]

Sebenarnya terorisme dapat diidentifikasi sebagai sebuah fenomena yang kompleks yang asal-usul kejadiannya dapat disebabkan oleh berbagai interaksi social yang multipolar. Teroris, harus diakui tidak dapat dielakkan, akan tetapi situasilah yang sesungguhnya dapat membantu perkembangannya untuk tidak menjadi seperti “teroris”.[7] Terorisme dapat berakar pada kemarahan sebuah etnis, bangsa, ataupun agama yang bisa menjadi sulit ditanggulangi dengan cara yang sederhana apabila menyangkut beberapa faktor yang disebutkan di atas.

Terorisme yang diterima Amerika Serikat telah jamak diketahui memang dikarenakan ulah warga Amerika Serikat sendiri baik secara politik, etnis, maupun religi yang mengundang sentiment negative dari warga internasional. Gerakan-gerakan yang dimunculkan oleh tokoh macam Osama Bin Laden merupakan bukti bahwa sentiment negative yang diterima bangsa Amerika bukanlah tanpa alasan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Osama Bin Laden merupakan alat politik Amerika Serikat untuk dapat menginjakkan kaki di Timur Tengah dengan membawa panji-panji peperangan terhadap terorisme.

  1. 4.      Analisis SPITCEROW

 

  1. Source

 

Friksi-friksi antara Amerika Serikat dan para penentangnya sebenarnya merupakan konflik yang bersumber dari adanya sentiment global terhadap Amerika Serikat yang dirasakan banyak pihak terlalu memberikan dampak negative bagi negara-negara berkembang maupun miskin yang hanya dijadikan sebagai sebuah alat politik untuk dapat dieksplorasi kekayaan alamnya.

Kemudian konflik-konflik yang ditujukan kepada Amerika Serikat juga merupakan buah dari perbedaan religi yang diilhami oleh pihak Amerika Serikat yang mayoritas berkeyakinan Kristen-katolik dengan kalangan mujahiddin yang mayoritas berkeyakinan islam radikal.

 

  1. Parties

 

Amerika Serikat merupakan actor utama yang menjadi pihak terkait dalam adanya tindak terorisme yang menerjang Amerika Serikat. Kemudian pihak-pihak terorisme seperti kaum esktrimis Islam seperti jaringan Al-Qaedah yang dipimpin oleh Osama Bin Laden yang jamak diketahui public merupakan ketua dari jaringan. Kemudian masih banyak jaringan-jaringan terorisme yang lain selain Al-Qaeda ini yang menerapkan prinsip Anti-Amerika dalam kegiatannya.

 

  1. Issues

 

Dari kedua pihak yang bertikai antara Amerika Serikat dengan kalangan ekstrimis islam telah memperlihatkan bahwa masing-masing dari mereka memiliki persepsi dan tujuan berbeda satu sama lain. Amerika Serikat cenderung lebih mengarah pada keamanan nasionalnya dengan mengedepankan peperangan terhadap terorisme yang secara langsung ditujukan kepada kalangan ekstrimis islam yang dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman nasional yang wajib untuk diberantas. Sedangkan dari kalangan ekstrimis islam menganggap bahwa keberadaan Amerika merupakan sebuah gangguan belaka dan menghambat proses kembalinya peradaban islam yang maju dan berkembang seperti masa lalu mengalahkan perkembangan peradaban bangsa yahudi.

 

  1. Tactics

 

Ketika menerima terror dari kalangan ekstrimis Islam dan golongan-golongan anti-amerika tentunya pemerintahan Amerika Serikat menjawab permasalahan tersebut sebagai respon atas kegelisahan yang dirasakan warga negaranya tentang keamanan dalam negara yang mereka huni. Jawaban Amerika Serikat sederhana dengan menjadikan masalah Terorisme sebagai isu global dan mengajak semua negara untuk bersinergi memerangi isu global yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Bahkan dalam dunia internasional Amerika Serikat teah menerapkan rumusan leninis dalam politik luar negerinya dengan berkata “mereka yang tidak bersama kita berarti melawan kita”.[8] Sebuah pernyataan yang ditujukan Amerika Serikat untuk bersama memerangi terorisme tanpa ada yang menentang program Amerika Tersebut.

Sedangkan kaum islam ekstrimis tetap pada langkahnya, mempressure Amerika Serikat perlahan demi perlahan dengan memberikan perlawanan pada setiap gerakannya di daerah timur tengah terutama di Irak maupun Afghanistan yang sempat menjadi daerah cengkraman Amerika Serikat. Cara lain yang digunakan dapat berupa penyerangan infrastruktur yang dimiliki oleh Amerika Serikat seperti yang tercermin pada serangan 11 September 2001 yang menewaskan banyak pihak dari Amerika Serikat.

 

  1. Changes

 

Perubahan yang dialami adalah dampaknya perubahan situasi dunia internasional dimana kepentingan yang hanya menjadi focus nasional Amerika Serikat saja kini meluas menjadi focus internasional. Dampaknya tentu saja terasa pada kawasan timur tengah yang dianggap sebagai basis pergerakan jaringan-jaringan terorisme macam Al-Qaeda dan Osama Bin Laden sebagai actor utamanya. Perubahan ini membuat beberapa stereotype-stereotype baru terhadap masing-masing kelompok yang semakin memperparah adanya konflik.

 

  1. Enlargement

 

Setelah terjadinya tragedy 11 September yang terjadi pada sebelas tahun yang lalu tampaknya proses perluasan semakin jelas terlihat dengan mengarahkan program pemberantasan terorisme dari yang awalnya hanya menjadi masalah nasional Amerika Serikat kini menjadi masalah internasional yang harus segara diatasi keberadannya. Perluasan permasalahan terorisme ini juga tak lepas dari gencarnya Amerika Serikat dalam menginformasikan tentang bahaya laten dari terorisme itu sendiri yang dianggap dapat merusak ketenangan dan perdamaian internasional.

 

  1. Resources

 

Sumber daya dalam konflik ini meliputi kekuatan-kekuatan militer Amerika Serikat dengan persenjataannya yang mumpuni melawan senjata-senjata terror kalangan ekstrimist islam seperti bom bunuh diri dan pembunuhan para tawanan-tawanan perang Amerika Serikat.

 

  1. Outcome

 

Hasil dari konflik dalah berupa pendiktean keamanan internasional yang dilakukan oleh Amerika Serikat kepada dunia Internasional tentang terorisme yang keberadaannya sangat mengganggu ketentraman dan keamanan internasional sehingga diperlukan usaha bersama dari dunia internasional untuk memberantas keberadaan terorisme itu sendiri dari habitatnya yang paling mendasar yaitu “timur tengah”. Kemudian hal ini juga membawa dampak perluasan ideology anti-Amerika dalam level internasional dari yang semula hanya di timur tengah namun kini mewabah hingga pelosok-pelosok negara Amerika Serikat sekalipun.

 

  1. Winner/Looser

 

Dari konflik ini tidak ada pihak

yang menjadi pemenang maupun yang kalah. Dalam artian kedua belah pihak dalam konflik ini sama-sama mempunyai posisi yang kuat dalam dunia internasional. Pihak esktrimist islam dengan ancamannya sedangkan pihak Amerika Serikat dengan kekuatannya bersama dunia untuk memberantas bibit-bibit terorisme.

 

  1. 5.      Resolusi Konflik

      

       Teroris cenderung untuk hidup

di sebuah dunia menurut versi mereka sendiri, dilindungi oleh klaim kebenaran patologis mereka sendiri. Kekerasan bagi mereka bukan hanya menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah akhir melainkan juga sebagai raison d’etre mereka. Oleh karena itulah mengapa eliminasi diperlukan terhadap keberadaan teroris. Untuk memastikan lapisan-lapisan dari mereka tidak muncul kembali, dibutuhkan strategi politik yang hati-hati dalam rangka melemahkan kekuatan politis dan cultural yang kompleks yang memberikan kontribusi bagi berkembangnya terorisme. Yakni, apa yang menjadikan mereka secara politis terputus satu sama lain.[9]

       Adalah penting bagi kalangan islam moderat untuk mengisolasi islam esktrimis. Sebuah dunia yang damai secara sederhana tidak bisa dicapai tanpa partisipasi konstruktif dari 1,2 miliar muslim di dunia. Hanya sebuah kebijakan yang sungguh-sungguh berbeda dari Amerika Serikat yang responsive atas realitas keanekaragaman muslim. Jika masih terdapat jarak antara Amerika Serikat dengan kelompok-kelompok muslik maka hal tersebut tidak akan dapat tercapai.

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Akbar Ahmed and Brian Forst, 2005, PASCA TEROR (Membangun Kembali Dialog antar Kebudayaan dan Peradaban) , Jogjakarta, Institute of International Studies.


[1] Akbar Ahmed and Brian Forst, 2005, PASCA TEROR (Membangun Kembali Dialog antar Kebudayaan dan Peradaban) , Jogjakarta, Institute of International Studies. Hal. 38

[2] Ibid. Hal. 19

[3] Ibid

[4] Ibid Hal. 19-20

[5] Ibid Hal 20

[6] Ibid

[7] Ibid Hal. 21

[8] Ibid. Hal. 19

[9] Ibid. Hal 22

Advertisements

Dependensi Negara-Negara Berkembang Terhadap IMF dalam Mewujudkan Kemitraan Global MDG’s.

Abstract

Millenium Development Program is one program which is expected to help developing countries to grow into developed countries like the United States. To bring it all, The United States with its allies seeks to establish international by creating financial institutions like the International Monetary Fund (IMF) which aims to assist developing countries in realizing the targets of MDG’s. But the assistance of the IMF is increasingly seen slowly ensnare developing countries to rely on these institutions and the making of the world assume that the IMF is a continuation of Global Imperialism brought by the United States in the form of Neo-liberalism that should be included in the basic direction of development of the country.

Keywords : MDG’s, Global partnership, Neoliberalism, IMF.

Kata Kunci : MDG’s, Kemitraan Global, Neoliberalisme, IMF.

 

MDG-8

  1. 1.      PENDAHULUAN

Negara – negara berkembang merupakan kawasan yang tidak dapat dipungkiri memiliki tingkat kompleksitas permasalahan pembangunan yang sangat beragam. Kompleksitas permasalahan itu seringkali disebabkan oleh belum terbentuknya mental dan pola pikir masyarakat negara dalam menghadapi pola sosial kehidupannya yang ditambah dengan belum terbentuknya system administratif pemerintahan yang baik. Masalah – masalah tersebut pada akhirnya bermuara pada buruknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melihat banyaknya kasus – kasus serupa yang terjadi di belahan dunia, tak pelak hal ini pun mendapatkan perhatian khusus oleh dunia internasional. Perlunya pembangunan di berbagai sector oleh negara  – negara miskin ataupun berkembang merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan demi membenahi kekurangan di berbagai sector. Dunia Internasional sendiri telah menetapkan standarisasi dalam mengukur pembangunan suatu negara yang digagas oleh United Nations Development Program (UNDP) yaitu berupa program jangka panjang yang dinamai Millenium Development Goals atau yang biasa dikenal dengan sebutan MDG’s. MDG’s adalah sebuah program jangka panjang yang dilaksanakan sejak tahun 2000 yang berisi delapan target pembangunan yang harus dicapai dalam jangka 15 tahun. 8 target dalam MDG’s tersebut diantaranya adalah[1] :

  1.  Membasmi kemiskinan dan kelaparan
  2. Mencapai pendidikan dasar
  3. Mempromosikan persamaan gender dan emansipasi wanita
  4. Menurunkan angka kematian bayi
  5. Memperbaiki kesehatan ibu hamil
  6. Memberantas HIV/Aids, Malaria dan penyakit lain
  7. Menjamin kelayakan lingkungan
  8. Membangun perserikatan global untuk pembangunan (development)

Semua target dalam MDG’s ini diratifikasi dengan harapan agar negara – negara berkembang dapat disejajarkan dengan negara – negara maju dalam pembangunan seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan negara – negara Eropa lainnya. Atas dasar itu maka negara – negara di dunia pun berlomba untuk dapat mencapai target dalam MDG’s.

Bukan hanya negara – negara saja yang sibuk untuk berusaha menyukseskan program jangka panjang ini  namun berbagai kalangan Non-Govermental Organisation (NGO) maupun Organisasi Internasional juga turut berpartisipasi dalam menyukseskan program ini. Banyak NGO yang membentangkan sayap hingga ke negara – negara dengan bekerja sama ataupun membentuk organisasi yang berorientasi sama namun dalam lingkup nasional seperti yang dilakukan Green Peace yang bekerjasama dengan WALHI di Indonesia.[2] Namun ada juga Organisasi Internasional yang bekerja sama dengan organisasi sejenis yang berorientasi nasional di suatu negara seperti yang dilakukan oleh United Nations Programme on HIV/AIDS (UN-AIDS) yang bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan Aids Nasional yang berada di Indonesia.[3] Kerjasama Multilateral tersebut terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di negara – negara lain yang juga focus untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam MDG’s. Inilah yang menjadi salah satu fakta yang menjelaskan bahwa tidak hanya negara saja yang berperan dalam menyukseskan MDG’s melainkan terdapat elemen lain yang turut menyukseskan agenda tersebut.

MDG’s dalam salah satu targetnya juga mengharuskan negara-negara untuk mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Hal ini didasari oleh pemikiran negara-negara lain yang dirasa perlu untuk mebantu negara-negara miskin dalam memacu pembangunan dan membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi negara-negara termiskin di dunia. Oleh karena itu maka terbentuklah lembaga-lembaga keuangan dunia yang ditujukan untuk membantu proses terbentuknya kemitraan global yang mendukung pembangunan negara-negara peserta MDG’s. Beberapa di antara lembaga-lembaga keuangan itu diantaranya adalah International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank (ADB), HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), ataupun MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative), dan lain-lain.

Pendekatan yang Digunakan

Teori Ketergantungan  (Dependency Theory)

Teori ketergantungan — sebagai antitesis teori modernisasi — menekankan pada aspek keterbelakangan sebagai produk dari pola hubungan ketergantungan. Kedua kubu tersebut mendominasi ‘proyek besar’ pembangunan hingga akhir tahun 1980-an, ketika studi pembangunan mencapai ‘jalan buntu’. Kedua kubu teoritis tersebut dianggap gagal. Di satu sisi, realitas yang ada di negara-negara dunia ketiga sebagai obyek pembangunan tetap ditandai oleh berbagai indikator keterbelakangan, di sisi lain muncul fenomena negara-negara industri baru sebagai kisah sukses.

Awal mula Teori Ketergantungan (Dependency Theory) dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Presibich (Direktur Economic Commission for Latin America, ECLA). Dalam hal ini Raul Presbich dan rekannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat, namun tidak serta merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan dalam kajiannya mereka mendapati aktivitas ekonomi di negara-negara yang lebih kaya sering kali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin. Hal Ini oleh para teori neo-klasik tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dianggap bertentangan, oleh karena teori neo-klasik mengandaikan pertumbuhan ekonomi akan memberi manfaat kepada semua negara walaupun manfaatnya tidak selalui dibagi secara sama rata. Kajian Prebisch mengenai fenomena ketergantungan ialah negara-negara miskin mengekspor komoditi ke negara-negara kaya yang kemudian menjadikan barang komiditi tersebut menjadi barang siap (manufactured) dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada negara-negara miskin. Nilai tambah yang ada oleh karena barang tersebut menjadi barang yang siap tentunya menimbulkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan barang yang belum siap. Oleh karena itulah, mengapa negara-negara miskin sentiasa tidak memperoleh pendapatan yang cukup dengan ekspor mereka karena terpaksa membayar lebih besar untuk mengimpor barang yang lebih siap dari negara-negara maju.[4]

 

Manuver Politik IMF

International Monetary Fund (IMF) sendiri adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF berdiri dari hasil pertemuan (konferensi) Bretton Woods, Juli 1947.[5] IMF dianggap sebagai sebuah harapan baru bagi negara-negara miskin untuk dapat memperoleh dana segar yang diperlukan untuk membangun kondisi social dan ekonomi negara yang bersangkutan. Namun  bantuan yang diberikan oleh IMF ini seringkali juga memberikan masalah baru bagi negara-negara yang menerima bantuan dari IMF. Masalah-masalah tersebut biasanya adalah mengenai bagaimana caranya melepaskan ketergantungan dari IMF karena IMF juga menerapkan klausul pengembalian bantuan atau pembayaran utang luar negeri kepada IMF dengan syarat dan prasyarat yang sangat memberatkan dan dinilai tidak memberikan efek membangun bagi negara penerima utang dari IMF. IMF memang membantu negara-negara berkembang tetapi Celakanya, bantuan yang diberikan IMF cenderung sama untuk setiap negara, meski permasalahanya berbeda.
Setiap negara yang membutuhkan bantuan selalu diminta melakukan liberalisasi di semua lìni, demi apa yang mereka namakan globalisasi, subsidi dilarang, bea masuk diturunkan sampai nol persen, perusahaan asing dibolehkan masuk di seluruh nadi perekonomian, sebaliknya AS justru menghalalkan subsidi dan mencegah barang asing masuk. Indonesia salah satu negara yang terjerat dalam jebakan IMF, indikasinya adalah banyaknya BUMN dan Bank-bank swasta besar yang dikuasai oleh asing.[6] Oleh karena itu IMF juga dianggap negara-negara miskin sebagai agent of neoliberalism. Keberhasilan masuknya liberalisasi di negara-negara sedang berkembang terletak pada berhasil atau tidaknya koalisi kepentingan “mobile capitalist” seperti lembaga-lembaga finansial internasional, investor internasional, multinational corporation dan pendukungnya seperti IMF dan World Bank dalam memenangkan perebutan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan melawan koalisi kepentingan politik-birokrat dan konglomerat anti-liberalisasi.[7]

Beberapa dilemma yang dihadapi negara-negara berkembang sebagai konsekuensi logis menerima pinjaman dari IMF dan World Bank tentu terjadi. Tuntutan-tuntutan yang diberlakukan terhadap negara-negara berkembang ketika menerapkan kebijakan structural adjustment merupakan fenomena baru dari imperialisme kapitalis. Sekali lagi, negara berkembang hamper selalu berada pada posisi yang lemah terhadap negara-negara maju akibat desakan kebutuhan atas bantuan finansial. Negara-negara berkembang dalam hal ini tidak memiliki posisi tawar yang memadai terhadap ketentuan kondisionalitas yang ditetapkan pada proses peminjaman dari pihak asing (IMF dan Bank Dunia). Sebuah alasan yang bisa dipahami, negara-negara kreditor memiliki kesatuan lebih kuat dibandingkan negara-negara debitor dalam melakukan tekanan-tekanan lembaga donor. Bahkan di tingkat internasional pun belum terjalin kerjasama atau, katakanlah persamaan persepsi antara negara-negara debitor untuk memperjuangkan posisi tawarnya. Perbedaan kepentingan dan tingkat ketergantungan terhadap kreditor yang cukup variatif turut menjadi kendalanya.[8]

Selain itu terjadi pula konstruksi paradigma neoliberal dalam kebijakan pembangunan. Beragam kebijakan yang berlandaskan paradigma neoliberal dalam bentuk liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pemotongan subsidi public dan kebijakan lainnya, terusa saja diterapkan oleh pemerintah meskipun kenyataan membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan bersifat tidak konstektual  dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi negara-negara sedang berkembang, namun kebijakan ini tetap saja diterapkan oleh pemerintah tanpa ada intensi untuk merumuskan paradigma pembangunan yang baru di luar paradigma neoliberal tersebut. Tekanan asing bisa ditelusuri ketika negara-negara miskin dan negara-negara sedang berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980-an. Pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah negara-negara maju yang lain bekerjasama melakukan manuver-manuver ekonomi yang menggiring dan menekan negara negara berkembang untuk masuk ke dalam paradigma besar pasar bebas sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau utang. Kondisionalitas utang seperti ini yang pada gilirannya akan merendahkan posisi tawar negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dalam percaturan politik dan ekonomi global.[9]

Atas realita bahwa sistem kapitalistik dan neoliberal ini disetir dan dijalankan secara global oleh pemerintah negara-negara adidaya dengan menggunakan alat lembaga-lembaga internasional semacam PBB (yang justru menggagas MDGs) dan lembaga-lembaga finansial global (International Financial Institutions, IFIs) semacam World Bank, IMF, ADB (yang justru menjadi donatur program-program implmentasi MDGs), wajar jika muncul kecurigaan bahwa MDGs sejatinya hanyalah “mantel ideologi bagi kepentingan neoliberalisme” (meminjam istilah Samir Amin) sekaligus menjadi alat negara adidaya untuk melempar tanggungjawab atas dampak busuk kapitalisme yang mereka ekspor ke seluruh dunia. Wajar pula jika MDGs, ditengarai sebagai alat negara-negara imperialis itu untuk membuai negara-negara kaya tapi lemah dengan apa yang disebut “keberhasilan pencapaian target pembangunan millennium” dengan membuat standar-standar yang sangat minimalis yang membuat mereka mabuk dan lupa atas penjajahan terselubung yang tengah menimpa dan menghinakan mereka selama ini.Masalah-masalah seperti inilah yang pada akhirnya menghambat proses pencapaian MDG’s negara-negara berkembang dan miskin.[10] Negara-negara yang seharusnya mempunyai otoritas untuk dapat membangun kondisi social dan ekonomi negaranya justru merasa terbebani dengan hadirnya IMF dalam membantu mengelola pembangunan negara-negara berkembang dan miskin. Intervensi yang dilakukan IMF terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh suatu negara juga ikut membantu terhambatnya pencapaian target MDG’s yang harus segera dicapai sampai pada tahun 2015.

Lewat berbagai prediksi-prediksinya tentang perekonomian dunia IMF berusaha membuat dunia percaya bahwa apa yang mereka prediksi adalah sesuatu hal yang harus diwaspadai dan harus diperhatikan dunia. Dalam buku dari Joseph Stiglitz “Globalization and Discontent” yang beredar pada tahun 2002 telah dijelaskan bagaimana kebusukan-kebusukan IMF dan Bank Dunia dalam membantu negara-negara berkembang. Joseph Stiglitz sendiri adalah mantan wakil presiden senior di Bank dunia dan sebelumnya ia juga pernah bertugas di Gedung Putih sebagai ketua Dewan Penasihat Ekonomi untuk presiden Clinton.[11]

Joseph Stiglitz menandaskan, neoliberalisme menekankan pada penciptaan penciptaan pertumbuhan ekonomi sebagai imperatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan kemiskinan. Dalam pencapaian tersebut paradigm neoliberalisme meletakkan prioritas pada pertambahan input capital dan tenaga kerja semata-mata, di mana faktor kemajuan teknologi dipandang sebagai faktor eksogen dan mengabaikan faktor-faktor di luar ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Melalui pertumbuhan ekonomi ini diyakini terjadi apa yang disebut sebagai trickle down effect, efek penetesan ke bawah, dimana pertumbuhan ekonomi akan meneteskan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin juga akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ini.[12]

Impelementasi IMF membantu pencapaian MDG’s

Perlahan tapi pasti dunia internasional akhirnya juga merasakan bahwa IMF memaksakan kehendak untuk dapat membantu negara-negara berkembang dan miskin untuk dapat membangun kondisi dalam negerinya dengan syarat dan prasyarat yang membuat negara-negara korban IMF ini menjadi bergantung pada aliran dana IMF. Sepak terjang lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank), yang menjadi sumber masalah di negara-negara miskin memang merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya MDG’s. Permasalahan seperti banyaknya utang yang ditelorkan lembaga keuangan internasional terhadap Negara miskin menjadi sesuatu yang sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa program MDGs ini sebenarnya hanyalah sebuh kedok dari mafia keuangan internasional untuk membujuk Negara miskin agar menerima kehadiran mereka kembali dalam kancah proses bantuan keuangan yang nantinya akan menjerat leher Negara-negara miskin tersebut.[13]

Dalam keadaan ekonomi yang kolaps, IMF ternyata justru membiarkan negara-negara yang dibantunya tercekik dalam jeratan utang luar negeri yang makin memparah kondisi perekonomiannya. Kalau pun kemudian IMF ingin membantu dengan memberikan kebijakan dan saran, IMF justru menjerumuskan niat baiknya sendiri dengan cara IMF  memberikan kesehatan finansial tetapi mendorong negara-negara yang dibantu ke dalam jurang penderitaan ekonomi yang makin dalam. Ambil contoh, adalah ketika IMF memberikan pinjaman sebesar 43 milyar dollar AS kepada Indonesia. Bukannya Indonesia meminta penjadwalan utang tetapi Indonesia malah mendapatkan penambahan utang, tanpa ada sedikit pun pengampunan utang seperti yang diterima Meksiko 22 milyar dan Venezuela 16 milyar dollar AS. Fakta ini semakin menguatkan indikasi bahwa IMF bukanlah penolong. Badan dunia ini lebih suka menekan karena memang itu tujuannya ketimbang memberikan kelonggaran.

George Soros, manajer keuangan internasional yang merupakan warga Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sengaja membiarkan krisis ekonomi melanda beberapa negara meski sebelumnya telah menyadari, krisis itu akan terjadi. IMF hanya duduk berpangku tangan sampai negara yang terlanda krisis meminta bantuan. Hal itu merupakan salah satu sikap aji mumpung (moral hazard) IMF dalam menangani krisis. Soros menegaskan bahwa IMF sebenarnya hanya sok sibuk setelah krisis benar-benar terjadi dan IMF sebenarnya juga tidak kuasa mencegah krisis berkembang luas. Soros menyebut Thailand sebagai contoh. Menurutnya, IMF jauh hari telah membaca persoalan-persoalan yang berkembang di Thailand, tidak mengambil tindakan apapun selain hanya mengingatkan pemerintah Thailand. Selanjutnya, IMF hanya duduk menunggu dimintai bantuan.[14]

Inilah yang memancing kejenuhan negara-negara sedang berkembang dan miskin dalam menanggapi bantuan dari IMF. Banyak negara-negara yang mulai mewacanakan pelunasan hutang terhadap IMF walaupun dirasakan berat karena syarat-syarat yang seringkali membebani negara-negara sedang berkembang dan miskin. Motif dependensia yang diusung oleh IMF dalam system global menjadi salah satu senjata untuk membuat negara-negara berkembang dan miskin untuk menjadi bergantung pada IMF.

Kesengsaraan itu ternyata bukan cuma milik Indonesia, Filipina pun mengalami hal serupa, pakar ekonomi Manuel F. Montes, mengatakan bahwa setiap orang Filipina menanggung utang luar negeri sekitar 500 dollar AS atau 10.500 Peso. Malah Zambia pernah mengalami resesi setelah ‘bermesraan’ dengan IMF. Sekitar tahun 1980-an, pendapatan perkapita Zambia adalah 600 dollar AS per tahun. Pada tahun 1986–setelah mengikuti program IMF–pendapatan perkapitanya menurun drastis sampai 170 dollar AS per tahun. Bahkan laju inflasinya meningkat tajam hingga sekitar 60 persen. Tingkat pengangguran naik dari 14 persen menjadi 25 persen. Dalam dua tahun saja, mata uangnya sudah didevaluasi sampai 700 persen. Lebih ironis lagi, sampai tahun 1986–setelah lima tahun program IMF dipraktekkan–sekitar 10.000 rakyat Zambia kehilangan pekerjaan mereka. Globalisasi kesengsaraan yang disebarkan IMF juga mengimbas Meksiko. Negara ini bahkan mengalami krisis sampai terulang dua kali, yakni pada tahun 1984 dan 1995. Ini juga contoh negara yang sengsara akibat terbelit utang luar negeri. Hal serupa juga dialami Brasil; negara ini sampai harus memerlukan bantuan dari IMF hingga 30 milyar dollar AS. Tentu bisa dipahami mengapa krisis bisa kembali lagi, sebab utang yang belum terlesaikan itu suatu saat akan jatuh tempo lagi. Berbagai kelemahan di sektor lain seperti politik yang tak menentu, lembaga penerapan hukum, dan keamanan tentu saja menjadi katalisator (faktor pemercepat) kembalinya krisis.[15]

Karakteristik struktur ekonomi internasional tersebut memungkinkan negara yang memiliki power dominan menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktivitas-aktivitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Salah satu dampaknya tampak pada terciptanya pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemonic dengan negara-negara debitor, yang pada tahap tertentu membentuk ketergantungan luar biasas negara-negara debitor kepada negara-negara kreditor.[16] Dengan system dan struktur yang seperti ini negara-negara berkembang dan miskin menjadi sulit untuk merealisasikan target MDG’s yaitu untuk menjadi negara-negara yang dapat sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.             Akibatnya tetap saja disparitas social ekonomi negara-negara sedang berkembang dan miskin menjadi tinggi ditambah dengan datangnya arus liberalisasi dalam system global yang membuat negara-negara ini terjebak dalam sebuah jeratan dependensia kepada IMF yang tidak mudah untuk dilepaskan. Padahal semestinya ketika batas-batas negara mulai tampak kabur akibat adanya perdagangan lintas batas yang semakin marak dijalin oleh banyak negara, negara-negara sedang berkembang dan miskin harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kondisi social ekonomi negaranya tanpa harus terbebani adanya ketergantungan kepada IMF ataupun lembaga bantuan finansial internasional yang lain.

KESIMPULAN

Millenium Development Goals disingkat MDGs merupakan sebuah cita-cita pembangunan global yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan manusia (human development). Delapan tujuan yang termaktub di dalam MDGs merupakan tujuan yang terukur dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang akan dicapai pada tahun 2015

Kemunculan Millenium Develoment Goals atau MDG’s merupakan sebuah alternative baru dalam melaksanakn harapan baru yang cukup penting di dunia. Ini adalah sebuah perwujudan negara-negara sedang berkembang dan miskin yang ingin mendapatkan persamaan status sebagai negara maju melalui MDG’s karena program-program yang ingin direalisasikan lewat MDG’s ini adalah untuk  membuat semua negara itu sama kedudukannya dan menghapuskan kemiskinan pada tahun 2015. Beberapa masalah-masalah yang hadir dalam pengimpelemtasian MDG’s ini adalah banyaknya negara-negara berkembang dan miskin yang jumlahnya cukup banyak.

penjelasan di atas telah menerangkan bahwa program-program yang telah dicanangkan oleh UNDP dalam MDG’s tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa didukung oleh lembaga internasional ataupun NGO yang bergerak pada masing-masing instrument dalam MDG’s tersebut. Namun MDG’s ini tidak akan berarti apa-apa apabila masih adanya Imperialisme global yang berkedok Millenium Development Goals dengan menawarkan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang sedang membutuhkan dengan klausul pengembalian bantuan yang sangat mencekik.

Sebagai negara yang dianggap dapat memberi solusi atas pembangunan-pembangunan negara lain Amerika Serikat dan sekutunya justru berupaya untuk mendorong diberlakukannya kebijakan-kebijakan imperialistik dalam bentuk liberalisasi dan pemotongan subsidi public serta kebijakan-kebijakan eksploitatif lainnya di negara-negara berkembang melalui pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO sebagai konsorsium kartel untuk negara-negara sedang berkembang dan miskin. Dapat dipastikan, hakikat eksistensi lembaga-lembaga tersebut memang dimaksudkan untuk melayani kepentingan imperialis negara hegemonik ini.[17]

Daftar Pustaka :

Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press.

Sumber Internet :

http://www.un.org/millenniumgoals  

http://walhi-sumsel.blogspot.com/2010/10/walhi-sumsel-dan-greenpeace-awasi.html

http://aidsindonesia.or.id

http://liberation07.wordpress.com/2011/02/08/teori-ketergantungan-di-balik-kemiskinan-negara-negara-dunia-ketiga/

http://alam.faktualita.com/2009/04/stiglitz-imf-dan-bank-dunia.html

http://sendyakalaning.blogspot.com/2011/02/analisa-negatif-dan-positif-dari.html

http://osolihin.wordpress.com/2007/03/26/%E2%80%9Ctukang-amputasi%E2%80%9D-itu-bernama-imf


[1] http://www.un.org/millenniumgoals   (diakses 15 Januari 2012, 21:35)

[3] http://aidsindonesia.or.id (diakses 15 Januari 2012, 23:45)

[5] Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.250

[7]Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 12

[8] Ibid. Hal 54

[9] Ibid. Hal 16

[12] Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 24

[16]Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 106

[17] Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 105