Dependensi Negara-Negara Berkembang Terhadap IMF dalam Mewujudkan Kemitraan Global MDG’s.

Abstract

Millenium Development Program is one program which is expected to help developing countries to grow into developed countries like the United States. To bring it all, The United States with its allies seeks to establish international by creating financial institutions like the International Monetary Fund (IMF) which aims to assist developing countries in realizing the targets of MDG’s. But the assistance of the IMF is increasingly seen slowly ensnare developing countries to rely on these institutions and the making of the world assume that the IMF is a continuation of Global Imperialism brought by the United States in the form of Neo-liberalism that should be included in the basic direction of development of the country.

Keywords : MDG’s, Global partnership, Neoliberalism, IMF.

Kata Kunci : MDG’s, Kemitraan Global, Neoliberalisme, IMF.

 

MDG-8

  1. 1.      PENDAHULUAN

Negara – negara berkembang merupakan kawasan yang tidak dapat dipungkiri memiliki tingkat kompleksitas permasalahan pembangunan yang sangat beragam. Kompleksitas permasalahan itu seringkali disebabkan oleh belum terbentuknya mental dan pola pikir masyarakat negara dalam menghadapi pola sosial kehidupannya yang ditambah dengan belum terbentuknya system administratif pemerintahan yang baik. Masalah – masalah tersebut pada akhirnya bermuara pada buruknya kualitas pendidikan, kesehatan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Melihat banyaknya kasus – kasus serupa yang terjadi di belahan dunia, tak pelak hal ini pun mendapatkan perhatian khusus oleh dunia internasional. Perlunya pembangunan di berbagai sector oleh negara  – negara miskin ataupun berkembang merupakan salah satu komponen yang wajib dilaksanakan demi membenahi kekurangan di berbagai sector. Dunia Internasional sendiri telah menetapkan standarisasi dalam mengukur pembangunan suatu negara yang digagas oleh United Nations Development Program (UNDP) yaitu berupa program jangka panjang yang dinamai Millenium Development Goals atau yang biasa dikenal dengan sebutan MDG’s. MDG’s adalah sebuah program jangka panjang yang dilaksanakan sejak tahun 2000 yang berisi delapan target pembangunan yang harus dicapai dalam jangka 15 tahun. 8 target dalam MDG’s tersebut diantaranya adalah[1] :

  1.  Membasmi kemiskinan dan kelaparan
  2. Mencapai pendidikan dasar
  3. Mempromosikan persamaan gender dan emansipasi wanita
  4. Menurunkan angka kematian bayi
  5. Memperbaiki kesehatan ibu hamil
  6. Memberantas HIV/Aids, Malaria dan penyakit lain
  7. Menjamin kelayakan lingkungan
  8. Membangun perserikatan global untuk pembangunan (development)

Semua target dalam MDG’s ini diratifikasi dengan harapan agar negara – negara berkembang dapat disejajarkan dengan negara – negara maju dalam pembangunan seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan negara – negara Eropa lainnya. Atas dasar itu maka negara – negara di dunia pun berlomba untuk dapat mencapai target dalam MDG’s.

Bukan hanya negara – negara saja yang sibuk untuk berusaha menyukseskan program jangka panjang ini  namun berbagai kalangan Non-Govermental Organisation (NGO) maupun Organisasi Internasional juga turut berpartisipasi dalam menyukseskan program ini. Banyak NGO yang membentangkan sayap hingga ke negara – negara dengan bekerja sama ataupun membentuk organisasi yang berorientasi sama namun dalam lingkup nasional seperti yang dilakukan Green Peace yang bekerjasama dengan WALHI di Indonesia.[2] Namun ada juga Organisasi Internasional yang bekerja sama dengan organisasi sejenis yang berorientasi nasional di suatu negara seperti yang dilakukan oleh United Nations Programme on HIV/AIDS (UN-AIDS) yang bekerja sama dengan Komisi Penanggulangan Aids Nasional yang berada di Indonesia.[3] Kerjasama Multilateral tersebut terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi juga terjadi di negara – negara lain yang juga focus untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam MDG’s. Inilah yang menjadi salah satu fakta yang menjelaskan bahwa tidak hanya negara saja yang berperan dalam menyukseskan MDG’s melainkan terdapat elemen lain yang turut menyukseskan agenda tersebut.

MDG’s dalam salah satu targetnya juga mengharuskan negara-negara untuk mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Hal ini didasari oleh pemikiran negara-negara lain yang dirasa perlu untuk mebantu negara-negara miskin dalam memacu pembangunan dan membantu meningkatkan kondisi sosial ekonomi negara-negara termiskin di dunia. Oleh karena itu maka terbentuklah lembaga-lembaga keuangan dunia yang ditujukan untuk membantu proses terbentuknya kemitraan global yang mendukung pembangunan negara-negara peserta MDG’s. Beberapa di antara lembaga-lembaga keuangan itu diantaranya adalah International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development Bank (ADB), HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), ataupun MDRI (Multilateral Debt Relief Initiative), dan lain-lain.

Pendekatan yang Digunakan

Teori Ketergantungan  (Dependency Theory)

Teori ketergantungan — sebagai antitesis teori modernisasi — menekankan pada aspek keterbelakangan sebagai produk dari pola hubungan ketergantungan. Kedua kubu tersebut mendominasi ‘proyek besar’ pembangunan hingga akhir tahun 1980-an, ketika studi pembangunan mencapai ‘jalan buntu’. Kedua kubu teoritis tersebut dianggap gagal. Di satu sisi, realitas yang ada di negara-negara dunia ketiga sebagai obyek pembangunan tetap ditandai oleh berbagai indikator keterbelakangan, di sisi lain muncul fenomena negara-negara industri baru sebagai kisah sukses.

Awal mula Teori Ketergantungan (Dependency Theory) dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raul Presibich (Direktur Economic Commission for Latin America, ECLA). Dalam hal ini Raul Presbich dan rekannya bimbang terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju yang tumbuh pesat, namun tidak serta merta memberikan perkembangan yang sama kepada pertumbuhan ekonomi di negara-negara miskin. Bahkan dalam kajiannya mereka mendapati aktivitas ekonomi di negara-negara yang lebih kaya sering kali membawa kepada masalah-masalah ekonomi di negara-negara miskin. Hal Ini oleh para teori neo-klasik tidak dapat diprediksi sebelumnya dan dianggap bertentangan, oleh karena teori neo-klasik mengandaikan pertumbuhan ekonomi akan memberi manfaat kepada semua negara walaupun manfaatnya tidak selalui dibagi secara sama rata. Kajian Prebisch mengenai fenomena ketergantungan ialah negara-negara miskin mengekspor komoditi ke negara-negara kaya yang kemudian menjadikan barang komiditi tersebut menjadi barang siap (manufactured) dan kemudian menjual kembali barang tersebut kepada negara-negara miskin. Nilai tambah yang ada oleh karena barang tersebut menjadi barang yang siap tentunya menimbulkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan barang yang belum siap. Oleh karena itulah, mengapa negara-negara miskin sentiasa tidak memperoleh pendapatan yang cukup dengan ekspor mereka karena terpaksa membayar lebih besar untuk mengimpor barang yang lebih siap dari negara-negara maju.[4]

 

Manuver Politik IMF

International Monetary Fund (IMF) sendiri adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF berdiri dari hasil pertemuan (konferensi) Bretton Woods, Juli 1947.[5] IMF dianggap sebagai sebuah harapan baru bagi negara-negara miskin untuk dapat memperoleh dana segar yang diperlukan untuk membangun kondisi social dan ekonomi negara yang bersangkutan. Namun  bantuan yang diberikan oleh IMF ini seringkali juga memberikan masalah baru bagi negara-negara yang menerima bantuan dari IMF. Masalah-masalah tersebut biasanya adalah mengenai bagaimana caranya melepaskan ketergantungan dari IMF karena IMF juga menerapkan klausul pengembalian bantuan atau pembayaran utang luar negeri kepada IMF dengan syarat dan prasyarat yang sangat memberatkan dan dinilai tidak memberikan efek membangun bagi negara penerima utang dari IMF. IMF memang membantu negara-negara berkembang tetapi Celakanya, bantuan yang diberikan IMF cenderung sama untuk setiap negara, meski permasalahanya berbeda.
Setiap negara yang membutuhkan bantuan selalu diminta melakukan liberalisasi di semua lìni, demi apa yang mereka namakan globalisasi, subsidi dilarang, bea masuk diturunkan sampai nol persen, perusahaan asing dibolehkan masuk di seluruh nadi perekonomian, sebaliknya AS justru menghalalkan subsidi dan mencegah barang asing masuk. Indonesia salah satu negara yang terjerat dalam jebakan IMF, indikasinya adalah banyaknya BUMN dan Bank-bank swasta besar yang dikuasai oleh asing.[6] Oleh karena itu IMF juga dianggap negara-negara miskin sebagai agent of neoliberalism. Keberhasilan masuknya liberalisasi di negara-negara sedang berkembang terletak pada berhasil atau tidaknya koalisi kepentingan “mobile capitalist” seperti lembaga-lembaga finansial internasional, investor internasional, multinational corporation dan pendukungnya seperti IMF dan World Bank dalam memenangkan perebutan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan melawan koalisi kepentingan politik-birokrat dan konglomerat anti-liberalisasi.[7]

Beberapa dilemma yang dihadapi negara-negara berkembang sebagai konsekuensi logis menerima pinjaman dari IMF dan World Bank tentu terjadi. Tuntutan-tuntutan yang diberlakukan terhadap negara-negara berkembang ketika menerapkan kebijakan structural adjustment merupakan fenomena baru dari imperialisme kapitalis. Sekali lagi, negara berkembang hamper selalu berada pada posisi yang lemah terhadap negara-negara maju akibat desakan kebutuhan atas bantuan finansial. Negara-negara berkembang dalam hal ini tidak memiliki posisi tawar yang memadai terhadap ketentuan kondisionalitas yang ditetapkan pada proses peminjaman dari pihak asing (IMF dan Bank Dunia). Sebuah alasan yang bisa dipahami, negara-negara kreditor memiliki kesatuan lebih kuat dibandingkan negara-negara debitor dalam melakukan tekanan-tekanan lembaga donor. Bahkan di tingkat internasional pun belum terjalin kerjasama atau, katakanlah persamaan persepsi antara negara-negara debitor untuk memperjuangkan posisi tawarnya. Perbedaan kepentingan dan tingkat ketergantungan terhadap kreditor yang cukup variatif turut menjadi kendalanya.[8]

Selain itu terjadi pula konstruksi paradigma neoliberal dalam kebijakan pembangunan. Beragam kebijakan yang berlandaskan paradigma neoliberal dalam bentuk liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pemotongan subsidi public dan kebijakan lainnya, terusa saja diterapkan oleh pemerintah meskipun kenyataan membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan bersifat tidak konstektual  dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi negara-negara sedang berkembang, namun kebijakan ini tetap saja diterapkan oleh pemerintah tanpa ada intensi untuk merumuskan paradigma pembangunan yang baru di luar paradigma neoliberal tersebut. Tekanan asing bisa ditelusuri ketika negara-negara miskin dan negara-negara sedang berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980-an. Pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah negara-negara maju yang lain bekerjasama melakukan manuver-manuver ekonomi yang menggiring dan menekan negara negara berkembang untuk masuk ke dalam paradigma besar pasar bebas sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau utang. Kondisionalitas utang seperti ini yang pada gilirannya akan merendahkan posisi tawar negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dalam percaturan politik dan ekonomi global.[9]

Atas realita bahwa sistem kapitalistik dan neoliberal ini disetir dan dijalankan secara global oleh pemerintah negara-negara adidaya dengan menggunakan alat lembaga-lembaga internasional semacam PBB (yang justru menggagas MDGs) dan lembaga-lembaga finansial global (International Financial Institutions, IFIs) semacam World Bank, IMF, ADB (yang justru menjadi donatur program-program implmentasi MDGs), wajar jika muncul kecurigaan bahwa MDGs sejatinya hanyalah “mantel ideologi bagi kepentingan neoliberalisme” (meminjam istilah Samir Amin) sekaligus menjadi alat negara adidaya untuk melempar tanggungjawab atas dampak busuk kapitalisme yang mereka ekspor ke seluruh dunia. Wajar pula jika MDGs, ditengarai sebagai alat negara-negara imperialis itu untuk membuai negara-negara kaya tapi lemah dengan apa yang disebut “keberhasilan pencapaian target pembangunan millennium” dengan membuat standar-standar yang sangat minimalis yang membuat mereka mabuk dan lupa atas penjajahan terselubung yang tengah menimpa dan menghinakan mereka selama ini.Masalah-masalah seperti inilah yang pada akhirnya menghambat proses pencapaian MDG’s negara-negara berkembang dan miskin.[10] Negara-negara yang seharusnya mempunyai otoritas untuk dapat membangun kondisi social dan ekonomi negaranya justru merasa terbebani dengan hadirnya IMF dalam membantu mengelola pembangunan negara-negara berkembang dan miskin. Intervensi yang dilakukan IMF terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat oleh suatu negara juga ikut membantu terhambatnya pencapaian target MDG’s yang harus segera dicapai sampai pada tahun 2015.

Lewat berbagai prediksi-prediksinya tentang perekonomian dunia IMF berusaha membuat dunia percaya bahwa apa yang mereka prediksi adalah sesuatu hal yang harus diwaspadai dan harus diperhatikan dunia. Dalam buku dari Joseph Stiglitz “Globalization and Discontent” yang beredar pada tahun 2002 telah dijelaskan bagaimana kebusukan-kebusukan IMF dan Bank Dunia dalam membantu negara-negara berkembang. Joseph Stiglitz sendiri adalah mantan wakil presiden senior di Bank dunia dan sebelumnya ia juga pernah bertugas di Gedung Putih sebagai ketua Dewan Penasihat Ekonomi untuk presiden Clinton.[11]

Joseph Stiglitz menandaskan, neoliberalisme menekankan pada penciptaan penciptaan pertumbuhan ekonomi sebagai imperatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan kemiskinan. Dalam pencapaian tersebut paradigm neoliberalisme meletakkan prioritas pada pertambahan input capital dan tenaga kerja semata-mata, di mana faktor kemajuan teknologi dipandang sebagai faktor eksogen dan mengabaikan faktor-faktor di luar ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Melalui pertumbuhan ekonomi ini diyakini terjadi apa yang disebut sebagai trickle down effect, efek penetesan ke bawah, dimana pertumbuhan ekonomi akan meneteskan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin juga akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ini.[12]

Impelementasi IMF membantu pencapaian MDG’s

Perlahan tapi pasti dunia internasional akhirnya juga merasakan bahwa IMF memaksakan kehendak untuk dapat membantu negara-negara berkembang dan miskin untuk dapat membangun kondisi dalam negerinya dengan syarat dan prasyarat yang membuat negara-negara korban IMF ini menjadi bergantung pada aliran dana IMF. Sepak terjang lembaga keuangan internasional (IMF dan World Bank), yang menjadi sumber masalah di negara-negara miskin memang merupakan salah satu faktor penghambat tercapainya MDG’s. Permasalahan seperti banyaknya utang yang ditelorkan lembaga keuangan internasional terhadap Negara miskin menjadi sesuatu yang sangat rumit sehingga dapat dikatakan bahwa program MDGs ini sebenarnya hanyalah sebuh kedok dari mafia keuangan internasional untuk membujuk Negara miskin agar menerima kehadiran mereka kembali dalam kancah proses bantuan keuangan yang nantinya akan menjerat leher Negara-negara miskin tersebut.[13]

Dalam keadaan ekonomi yang kolaps, IMF ternyata justru membiarkan negara-negara yang dibantunya tercekik dalam jeratan utang luar negeri yang makin memparah kondisi perekonomiannya. Kalau pun kemudian IMF ingin membantu dengan memberikan kebijakan dan saran, IMF justru menjerumuskan niat baiknya sendiri dengan cara IMF  memberikan kesehatan finansial tetapi mendorong negara-negara yang dibantu ke dalam jurang penderitaan ekonomi yang makin dalam. Ambil contoh, adalah ketika IMF memberikan pinjaman sebesar 43 milyar dollar AS kepada Indonesia. Bukannya Indonesia meminta penjadwalan utang tetapi Indonesia malah mendapatkan penambahan utang, tanpa ada sedikit pun pengampunan utang seperti yang diterima Meksiko 22 milyar dan Venezuela 16 milyar dollar AS. Fakta ini semakin menguatkan indikasi bahwa IMF bukanlah penolong. Badan dunia ini lebih suka menekan karena memang itu tujuannya ketimbang memberikan kelonggaran.

George Soros, manajer keuangan internasional yang merupakan warga Amerika Serikat pernah mengatakan bahwa Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) sengaja membiarkan krisis ekonomi melanda beberapa negara meski sebelumnya telah menyadari, krisis itu akan terjadi. IMF hanya duduk berpangku tangan sampai negara yang terlanda krisis meminta bantuan. Hal itu merupakan salah satu sikap aji mumpung (moral hazard) IMF dalam menangani krisis. Soros menegaskan bahwa IMF sebenarnya hanya sok sibuk setelah krisis benar-benar terjadi dan IMF sebenarnya juga tidak kuasa mencegah krisis berkembang luas. Soros menyebut Thailand sebagai contoh. Menurutnya, IMF jauh hari telah membaca persoalan-persoalan yang berkembang di Thailand, tidak mengambil tindakan apapun selain hanya mengingatkan pemerintah Thailand. Selanjutnya, IMF hanya duduk menunggu dimintai bantuan.[14]

Inilah yang memancing kejenuhan negara-negara sedang berkembang dan miskin dalam menanggapi bantuan dari IMF. Banyak negara-negara yang mulai mewacanakan pelunasan hutang terhadap IMF walaupun dirasakan berat karena syarat-syarat yang seringkali membebani negara-negara sedang berkembang dan miskin. Motif dependensia yang diusung oleh IMF dalam system global menjadi salah satu senjata untuk membuat negara-negara berkembang dan miskin untuk menjadi bergantung pada IMF.

Kesengsaraan itu ternyata bukan cuma milik Indonesia, Filipina pun mengalami hal serupa, pakar ekonomi Manuel F. Montes, mengatakan bahwa setiap orang Filipina menanggung utang luar negeri sekitar 500 dollar AS atau 10.500 Peso. Malah Zambia pernah mengalami resesi setelah ‘bermesraan’ dengan IMF. Sekitar tahun 1980-an, pendapatan perkapita Zambia adalah 600 dollar AS per tahun. Pada tahun 1986–setelah mengikuti program IMF–pendapatan perkapitanya menurun drastis sampai 170 dollar AS per tahun. Bahkan laju inflasinya meningkat tajam hingga sekitar 60 persen. Tingkat pengangguran naik dari 14 persen menjadi 25 persen. Dalam dua tahun saja, mata uangnya sudah didevaluasi sampai 700 persen. Lebih ironis lagi, sampai tahun 1986–setelah lima tahun program IMF dipraktekkan–sekitar 10.000 rakyat Zambia kehilangan pekerjaan mereka. Globalisasi kesengsaraan yang disebarkan IMF juga mengimbas Meksiko. Negara ini bahkan mengalami krisis sampai terulang dua kali, yakni pada tahun 1984 dan 1995. Ini juga contoh negara yang sengsara akibat terbelit utang luar negeri. Hal serupa juga dialami Brasil; negara ini sampai harus memerlukan bantuan dari IMF hingga 30 milyar dollar AS. Tentu bisa dipahami mengapa krisis bisa kembali lagi, sebab utang yang belum terlesaikan itu suatu saat akan jatuh tempo lagi. Berbagai kelemahan di sektor lain seperti politik yang tak menentu, lembaga penerapan hukum, dan keamanan tentu saja menjadi katalisator (faktor pemercepat) kembalinya krisis.[15]

Karakteristik struktur ekonomi internasional tersebut memungkinkan negara yang memiliki power dominan menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktivitas-aktivitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Salah satu dampaknya tampak pada terciptanya pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemonic dengan negara-negara debitor, yang pada tahap tertentu membentuk ketergantungan luar biasas negara-negara debitor kepada negara-negara kreditor.[16] Dengan system dan struktur yang seperti ini negara-negara berkembang dan miskin menjadi sulit untuk merealisasikan target MDG’s yaitu untuk menjadi negara-negara yang dapat sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.             Akibatnya tetap saja disparitas social ekonomi negara-negara sedang berkembang dan miskin menjadi tinggi ditambah dengan datangnya arus liberalisasi dalam system global yang membuat negara-negara ini terjebak dalam sebuah jeratan dependensia kepada IMF yang tidak mudah untuk dilepaskan. Padahal semestinya ketika batas-batas negara mulai tampak kabur akibat adanya perdagangan lintas batas yang semakin marak dijalin oleh banyak negara, negara-negara sedang berkembang dan miskin harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kondisi social ekonomi negaranya tanpa harus terbebani adanya ketergantungan kepada IMF ataupun lembaga bantuan finansial internasional yang lain.

KESIMPULAN

Millenium Development Goals disingkat MDGs merupakan sebuah cita-cita pembangunan global yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan manusia (human development). Delapan tujuan yang termaktub di dalam MDGs merupakan tujuan yang terukur dan saling memiliki keterkaitan satu sama lain yang akan dicapai pada tahun 2015

Kemunculan Millenium Develoment Goals atau MDG’s merupakan sebuah alternative baru dalam melaksanakn harapan baru yang cukup penting di dunia. Ini adalah sebuah perwujudan negara-negara sedang berkembang dan miskin yang ingin mendapatkan persamaan status sebagai negara maju melalui MDG’s karena program-program yang ingin direalisasikan lewat MDG’s ini adalah untuk  membuat semua negara itu sama kedudukannya dan menghapuskan kemiskinan pada tahun 2015. Beberapa masalah-masalah yang hadir dalam pengimpelemtasian MDG’s ini adalah banyaknya negara-negara berkembang dan miskin yang jumlahnya cukup banyak.

penjelasan di atas telah menerangkan bahwa program-program yang telah dicanangkan oleh UNDP dalam MDG’s tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa didukung oleh lembaga internasional ataupun NGO yang bergerak pada masing-masing instrument dalam MDG’s tersebut. Namun MDG’s ini tidak akan berarti apa-apa apabila masih adanya Imperialisme global yang berkedok Millenium Development Goals dengan menawarkan bantuan-bantuan kepada negara-negara yang sedang membutuhkan dengan klausul pengembalian bantuan yang sangat mencekik.

Sebagai negara yang dianggap dapat memberi solusi atas pembangunan-pembangunan negara lain Amerika Serikat dan sekutunya justru berupaya untuk mendorong diberlakukannya kebijakan-kebijakan imperialistik dalam bentuk liberalisasi dan pemotongan subsidi public serta kebijakan-kebijakan eksploitatif lainnya di negara-negara berkembang melalui pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO sebagai konsorsium kartel untuk negara-negara sedang berkembang dan miskin. Dapat dipastikan, hakikat eksistensi lembaga-lembaga tersebut memang dimaksudkan untuk melayani kepentingan imperialis negara hegemonik ini.[17]

Daftar Pustaka :

Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press.

Sumber Internet :

http://www.un.org/millenniumgoals  

http://walhi-sumsel.blogspot.com/2010/10/walhi-sumsel-dan-greenpeace-awasi.html

http://aidsindonesia.or.id

http://liberation07.wordpress.com/2011/02/08/teori-ketergantungan-di-balik-kemiskinan-negara-negara-dunia-ketiga/

http://alam.faktualita.com/2009/04/stiglitz-imf-dan-bank-dunia.html

http://sendyakalaning.blogspot.com/2011/02/analisa-negatif-dan-positif-dari.html

http://osolihin.wordpress.com/2007/03/26/%E2%80%9Ctukang-amputasi%E2%80%9D-itu-bernama-imf


[1] http://www.un.org/millenniumgoals   (diakses 15 Januari 2012, 21:35)

[3] http://aidsindonesia.or.id (diakses 15 Januari 2012, 23:45)

[5] Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.250

[7]Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 12

[8] Ibid. Hal 54

[9] Ibid. Hal 16

[12] Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 24

[16]Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 106

[17] Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 105

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s