Dampak Media Global bagi Konstelasi Masyarakat Internasional

 (The Impact of Global Media for The Constellation of International Society)

 Nurul Adi Prasetyo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail : nuruladiprasetyo@gmail.com

 

Abstract

 This paper will explain how the media can influence the global constellation of the international community in a variety of sectors. As a means of political communication is fundamental, the media has evolved into one of the actors in contemporary international relations. All kinds of political strategies and state elites to run the country and effectively informed by the media. Stereotypes, and even cruel propaganda can be carried out by the media to the public lead to global issues. It is then used by policy makers to take advantage of the presence of the media in the constellation of the international community. Coverage of the media that are considered beneficial will always be followed by the political elites of various countries and unfavorable publicity for the state elites will always be ignored. Media in the constellation of the international community can also be used as a tool of political influence or political education transformation for a country. The media is also one of the most effective actor in the campaign for human rights and democracy.

Keywords : Media, International Society, Human Rights.

Gambar 

Pendahuluan

Dunia internasional memang tidak dapat dilepaskan dari peran media massa internasional. Melalui media massa semua informasi dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat internasional. Dengan semakin luasnya jangkauan informasi yang tersebar ke berbagai negara maka semakin mudah bagi masyarakat internasional untuk menyikapi berbagai polemik yang terjadi dalam lingkup internasional.

Hal inilah yang kemudian banyak memunculkan perdebatan dalam dunia internasional. Seringkali media dinilai sebagai aktor yang paling efektif untuk mempromosikan perdamaian, demokrasi, dan mengkampanyekan tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, banyak juga yang menilai media merupakan aktor yang merupakan kepanjangan tangan dari kelompk barat untuk mengkonstruksi dunia sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, media global kemudian selalu menarik minat para akademisi untuk mengadakan penelitian tentang peran media dalam dunia internasional.

Kerangka Teori

Dalam menjelaskan suatu fenomena, teori memerlukan pembuktian secara sistematik. Artinya, teori harus diuji dengan bukti-bukti yang sistematik (Mas’oed,1994: 187).

Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisis yang jelas dan penggunaan data secara sistematik. Untuk mengkaji Dampak Media Global bagi Konstelasi Masyarakat Internasional penulis menggunakan teori Globalisasi dengan konsep Construsted of Media Globalization di dalamnya.

Teori Globalisasi

Globalisasi seringkali diasosiasikan dengan neoliberalisme atau tatanan dunia politik baru. Proses ini, yang manamengungkap koneksivitas baru secara mendunia dalam hal konflik dan krisis, termasuk sustainable environment, hak asasi manusia, dan perlingdungan terhadap budaya tradisional, telah menuntun publik pada bidang penelitian baru yang banyak memberikan perdebatan secara akademis tentang teori ini dalam globalisasi kepada yang lainnya. Teori ini penting untuk membantu memposisikan kembali konsep lama dari organisasi sosial dan politik, seperti negara dan komunitas-komunitas, dalam lingkup global (Litteljohn et.al., 2009: 443).

Konsep Construsted of Media Globalization

            Perdebatan spesifik mengani hal ini sudah dimulai untuk mempengaruhi diskusi teoretik dari globalisasi dalam studi media dan komunikasi, yang mana memberikan kejutan dalam sejarah panjang komunikasi lintas batas. Bentuk pertama dalam komunikasi lintas batas muncul pasca 1920-an dengan stasiun radio gelombang pendek, seperti Voice of Russia, yang berdiri pada tahun 1922; BBC World Service, yang berdiri pada tahun 1932; dan Voice of America, yang berdiri pada tahun 1953. Beberapa contoh ini adalah beberapa contoh yang dapat menyimpulkan bentuk-bentuk komunikasi internasional pada awalnya, dan dalam arti yang sebenarnya dari komunikasi antar negara (Litteljohn et.al., 2009: 444).

Pembahasan

            Dalam sejarahnya, media dan kelompok jurnalis serta para akademisi adalah kelompok-kelompok yang pertama memperkenalkan perspektif keadilan sosial/hak asasi manusia kepada para pembuat kebijakan. Dari tahun 1975 sampai 1985 sebuah tatanan komunikasi dan dunia informasi muncul dalam United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) oleh gerakan non-blok dari negara-negara PBB, bersama dengan akademisi dan kelompok-kelompok sosial (Mansell et.al., 2011: 97). Dalam laporan yang diterbitkan oleh International Council of Human Rights Policy juga menyatakan bahwa faktanya saat ini sudah banyak negara dan institusi internasional yang mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia ke dalam framework kebijakannya (ICHRP, 2002: 16). Mayoritas policymakers atau pembuat kebijakan juga sangat bergantung pada informasi-informasi yang disediakan oleh media internasional seperti BBC, CNN, dan sebagainya. Fenomena ini kemudian sangat berimplikasi baik bagi masa depan demokrasi dan aspek humanitarian dalam proses pembuatan kebijakan (Chinadaily, 11 Januari 2014).

            Pasca perang dingin fenomena ini semakin mendapat tempat dalam level internasional seiring dengan adanya arus globalisasi bersama dengan paradigma-paradigma liberal yang juga masuk di dalamnya. Globalisasi tidak dapat dipungkiri telah banyak membawa perubahan bagi tatanan sistem internasional. Globalisasi telah membuat garis batas antar negara begitu terlihat buram dan sulit untuk diidentifikasi secara rigid. Hal ini pada akhirnya membuat arus informasi yang berasal dari media massa menjadi sangat fleksibel dan mampu masuk ke dalam seluruh sistem masyarakat internasional. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, liberalisasi dan privatisasi dari media yang pertama terjadi di Eropa, Amerika Utara hingga kemudian negara-negara sisi selatan telah menciptakan sebuah tatanan dunia baru. Seperti Kemunculan “Chindia” (Gabungan ekonomi dan kekuatan politik dari China dan India), kemunculan postapartheid di Afrika Selatan, kemunculan negara-negara timur tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Saudi Arabia (Fortner et.al., 2011: 155).

Tidak hanya dalam decision making process saja perspektif HAM menjadi salah satu indikator namun non-governmental organizations (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menilai bahwa hal ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk ditegakkan. Hal ini sangat beralasan dengan semakin tumbuhnya peran LSM dalam penegakan HAM dalam lingkup domestik maupun internasional. Media dan LSM HAM adalah beberapa aktor yang sangat membantu untuk menyuarakan permasalahan HAM yang kemudian dibantu oleh media massa dalam menanganinya (Nwankwo, 2011: 14). Media massa kemudian hadir sebagai jembatan antara publik dengan kelompok atau institusi terkait permasalahan ini sebagai penyedia informasi.

            Masih belum hilang dalam ingatan betapa arab spring begitu mengguncang dunia dengan berbagai liputannya yang dihadirkan oleh media. Teknologi informasi seakan menjadi trigger utama dalam fenomena ini (Iqbal et.al., 2011: 87). Kejenuhan politik yang kemudian difasilitasi dengan pemberontakan di Tunisia menjadi sebuah koneksi tersendiri dalam terjadinya domino effect di jazirah arab ini. Koneksi nirkabel melalui media sosial yang memangkas jarak dan waktu kemudian menjadikan efek pemberontakan Tunisia begitu cepat menyebar ke negara arab yang lain. Kedigdayaan rezim yang berkuasa berhasil diruntuhkan oleh pergerakan awal dari dunia maya yang pada awalnya tidak dapat dideteksi oleh rezim yang ada (Iqbal et.al., 2011: 86). Pergerakan ini pada akhirnya meruntuhkan segala ketidakadilan dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di dataran arab.

            Isu-isu global juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan media sebagai salah satu aktor transnasional kontemporer. Seiring dengan berubahnya persepsi ancaman yang bukan lagi diidentikkan dengan negara maka peran media semakin tumbuh menjadi sosok yang berperan dalam menyebarkan isu-isu global kepada masyarakat dunia. Terorisme sebagai isu global merupakan salah satu contoh mudah bagaimana media-media barat terlalu mudah untuk memberikan stereotype negatif kepada kelompok islam pasca serangan 9/11 (Fluckige et.al., 2006: 3). Hal ini pada akhirnya membuat komunitas islam yang memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman menjadi terancam oleh stereotype ini. Ancaman terhadap rasa aman kelompok islam ini jelas merupakan hal yang menciderai nilai-nilai universal umat manusia yang telah lama disuarakan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam setiap laporannya (UNDP, 1994: 22).

            Media menjadi salah satu aktor yang aktif yang mengkampanyekan hak asasi manusia di samping bersinergi dengan NGO. Hal tersebut sangat beralasan mengingat landasan utama media adalah kebebasan dalam bersuara, berekspresi dan menyampaikan informasi kepada publik. Seperti yang telah disampaikan oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan.

“Press freedom is a cornerstone of human rights. It holds governments responsible for their acts, and serves a warning to all that impunity is an illusion (IFJ, 1999: 2).”

Landasan media juga merupakan sebuah landasan yang sejalan dengan konsep demokrasi. Oleh karena itu, trend yang selalu berkembang dalam dunia internasional adalah ketika sebuah negara telah menganut sistem demokrasi, maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh tiap-tiap negara adalah mereka harus benar-benar menjaga dan menerapkan landasan utama media yaitu kebebasan.

            Media dan politik kemudian menjadi dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dari negara demokrasi. Interdependensi antara kedua faktor ini pada akhirnya dapat berimplikasi pada kebijakan-kebijakan negara. The National Centres of Competence in Research (NCCR) dalam proyeknya yang bernama “The Mediatization of political decision-making” pernah menjelaskan investigasinya bagaimana peran media dalam mempengaruhi perilaku dan strategi tokoh-tokoh politik dalam decision making process. Dalam proyek yang diselenggarakan di Universitas Zurich dan Universitas Amsterdam, NCCR menyampaikan kepada publik bagaimana media membangun kaum muda menjadi masyarakat demokrasi hanya dengan konstruksi entertainment-oriented (NCCR Newsletter, 10 Juni 2012).

            Selama beberapa dekade terakhir peran media sangat fundamental dalam mempengaruhi kontelasi masyarakat internasional dalam berbagai bidang. Tidak hanya mempengaruhi konstruksi sosial dan ekonomi masyarakat saja melainkan juga dapat mempengaruhi agenda politik luar negeri serta kebijakan-kebijakan dari elit-elit negara. Media sebagai salah satu aktor transnasional kontemporer juga dapat menjadi salah satu alat komunikasi politi yang mempengaruhi konstelasi politik, baik secara internasional, regional maupun domestik.

Daftar Pustaka

Buku

Fluckige, M. dan Katja Ms. 2006. Xenophobia, Media Stereotyping, and Their Role in Global Insecurity. Geneva. Geneva Center for Security Policy.

Fortner, R. S. and Fackler M. P, 2011, The Handbook of Global Communication and Media Ethics, Volume I, Volume II. United Kingdom. Blackwell Publishing. Ltd.

International Council on Human Rights Policy. 2002. Journalism Media and The Challenge of Human Rights Reporting. Switzerland. ATAR Roto Press.

International Federation of Journalist. 1999. The Role of Media in Promotion of Human Rights and Development in Africa. Brussels. International Federation of Journalist.

Iqbal, M dan Soyomukti N. 2011. Ben Ali Mubarak, Khadafy : Pergolakan Jazirah Arab Abad 21. Bandung. Medium.

Littlejohn S. W. dan Foss K. A. 2009. Encyclopedia of Communication Theory. United States of America. SAGE Publications.

Mansell, R and Raboy M, 2011, The Handbook of global media and Communication Policy. United Kingdom. Blackwell Publishing. Ltd.

Mas’oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Yogyakarta: LP3ES hlm. 187

Moller. J, Kunz. R, dan Esser F. “Becoming a democratic citizen in a multi-media environment”. The National Centres of Competence in Research. 10 June 2012.

Nwankwo, C. V. 2011. THE ROLE OF THE MEDIA IN PROMOTING HUMAN RIGHTS: An analysis of the BBC documentary, ‘Chocolate: the bitter truth’. University of Gothenburg.

UNDP. 1994. Human Development Report 1994. New York. Oxford University Press.

 

Newsletter :

Landerer. N., Sciarini P. dan Tresch A. “How strong is the media’s political power in Switzerland?”. The National Centres of Competence in Research. 10 June 2012.

 

Internet :

China Daily. 2014. The role of global media in public diplomacy. Dalam http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/11/content_17230295.htm (30 Januari 2014)

Advertisements

Friksi Etnis Mayoritas dan Minoritas dalam Demokrasi di Siprus

Ilustrasi wilayah Siprus yang terbagi menjadi dua wilayah

Ilustrasi wilayah Siprus yang terbagi menjadi dua wilayah

A. Sejarah Sebelum Siprus Merdeka
Pada awalnya Turki merupakan negara monarki yang tunduk pada Kekaisaran Turki Ottoman. Berawal dari Kekaisaran Ottoman itulah yang membuat rakyat Turki mulai bermigrasi memasuki wilayah Siprus. Pasca Perang Rusia-Turki yg berakhir tahun 1876, terjadi perundingan antara Kerajaan Inggris dengan Kekaisaran Ottoman 2 tahun sesudahnya. Hasilnya, berdasarkan Konvensi Siprus pada tahun yg sama, Siprus menjadi wilayah prokterat Inggris di mana Inggris boleh memakai pulau tersebut sebagai pangkalan militernya untuk membantu Turki menghadapi invasi Rusia berikutnya. Namun pasca PD 1 tahun 1914 Siprus akhirnya menjadi bagian permanen dari wilayah Inggris .
Pasca Perang Dunia II, Yunani mulai mengupayakan enosis (penyatuan Siprus dan Yunani) dan membawa isu tersebut ke PBB dengan berpegang pada hasil referendum yg diadakan oleh pihak Gereja Siprus di mana 97 % komunitas Yunani Siprus menyetujui enosis (referendum itu diboikot oleh komunitas Turki Siprus, btw). Di lain pihak, Turki menentang upaya enosis karena menurut Turki, Siprus terdiri dari 2 etnis dominan (Turki & Yunani) & masing-masing etnis harus diberi kebebasan mendirikan wilayah sendiri-sendiri. Ide Turki tersebut kemudian dikenal dengan istilah “taksim”.

Tahun 1959, Inggris mengimplementasikan apa yg dikenal sebagai Perjanjian Zurich-London (Zurich-London Agreement). Beberapa poin penting dari perjanjian itu adalah isu taksim & enosis tidak boleh dimunculkan, presiden Siprus haruslah dari etnis Yunani & wakilnya haruslah etnis Turki, serta Inggris tetap boleh menempatkan pangkalan militernya di Siprus. Siprus kemudian resmi dimerdekakan pada tanggal 15 Agustus 1960 dengan Inggris, Yunani, & Turki bertanggung jawab atas kelanggengan perjanjian tersebut dengan bersandar pada Traktat Jaminan (Treaty of Guarantee) & Traktat Aliansi (Treaty of Alliance).

B. Munculnya Konflik Etnis

Setelah Siprus merdeka, masalah baru muncul. Sistem birokrasi yg dibuat di Siprus untuk mengakomodasi kepentingan etnis Turki dianggap terlalu berbelit-belit & tidak efisien. Maka pada tahun 1963 Presiden Makarios mengajukan 13 amandemen untuk mengatasi masalah-masalah yg timbul. Beberapa poin penting dari amandemen tersebut adalah penghapusan hak veto yg selama ini dimiliki presiden-wakil presiden, meninggalkan usulan sistem tata kota yg diinginkan etnis Turki Siprus, & penerapan sistem persentase populasi dalam sistem birokrasi sipil – menggantikan sistem birokrasi sebelumnya yg dianggap tidak proporsional karena porsi etnis Turki dalam parlemen jauh lebih besar dibandingkan persentase populasi mereka yg sebenarnya (saat itu populasi etnis Turki Siprus kurang dari 20 %). Usulan amandemen tersebut langsung ditolak oleh komunitas Turki Siprus dalam parlemen.

Masih di tahun yg sama, muncul dokumen kontroversial di antara komunitas Yunani Siprus yg ada dalam parlemen bernama “Rencana Akritas” (Akritas Plan). Inti dari rencana tersebut adalah adanya aksi-aksi serangan terencana yg ditujukan kepada komunitas Turki di Siprus untuk memaksa mereka pergi sesegera mungkin sebelum adanya intervensi pihak asing (dalam hal ini 3 negara yg bertanggung jawab atas Perjanjian Zurich-London) sehingga etnis Yunani bisa mendominasi pemerintahan lokal Siprus & segera mengupayakan enosis. Komunitas Turki Siprus melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka di Siprus sehingga hubungan antar komunitas pun memanas kembali sejak tahun itu & mengawali babak baru dalam konflik antar etnis di Siprus.

C. Invasi Turki & Berdirinya Republik Turki Siprus Utara
Aksi kudeta terhadap pemerintahan Siprus langsung mengundang perhatian Turki. Setelah tidak berhasil menggalang dukungan dari Inggris selaku salah satu negara yg juga bertanggung jawab atas keamanan Siprus, Turki kemudian menyatakan akan segera mengirimkan pasukan ke Siprus dengan bersandar pada artikel 1 dalam Traktat Jaminan tahun 1960 yg intinya menyatakan bahwa negara-negara penjamin (Turki, Inggris, & Yunani) memiliki wewenang untuk mencegah upaya aneksasi Siprus oleh salah satu negara penjamin tersebut – dalam hal ini upaya enosis Siprus oleh Yunani – dan artikel 4 yg menyatakan negara penjamin boleh memakai kekuatan militer untuk mencegah upaya aneksasi tersebut. Operasi militer Turki di Siprus tersebut juga dikenal di Turki dengan nama “Operasi Atilla” & “Operasi Perdamaian 1974”.
Tahun 1975, Negara Federasi Siprus Turki (Kibris Türk Federe Devleti) didirikan di wilayah Siprus utara yg dikuasai Turki sebagai langkah awal pembentukan negara federasi Siprus oleh komunitas Turki Siprus. Pembentukan federasi tersebut tidak diakui oleh Siprus & dunia internasional sehingga pembicaraan panjang pun dilakukan. Selama periode tersebut, Turki juga merelokasi puluhan ribu warganya ke wilayah utara Siprus sehingga wilayah utara pada perkembangannya didominasi oleh etnis Turki & diikuti dengan eksodus besar-besaran etnis Yunani Siprus ke wilayah selatan.

Setelah pembicaraan panjang akhirnya wilayah utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1983 dengan nama resmi Republik Turki Siprus Utara (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti) atau biasa disingkat “Siprus Utara” yg beribukota di Nikosia bagian utara dengan Rauf Denktas sebagai presiden pertamanya. Menurut pihak Turki Siprus, pemerintah Siprus gagal melindungi & bahkan cenderung mendukung aksi pemusnahan etnis Turki Siprus selama periode konflik etnis untuk memaksa etnis Turki Siprus – termasuk yg ada di dalam birokrasi pemerintahan Siprus – pergi sehingga buntutnya, pihak Turki Siprus kemudian membentuk pemerintahan sementara tersendiri pada tahun 1967 yg berujung pada pendirian Republik Turki Siprus Utara demi tetap mengakomodasi kepentingan komunitas Turki di Siprus.

Dengan hadirnya system demokrasi yang ada dalam pemerintahan Siprus sudah seharusnya konflik dan perpecahan antar etnis di Siprus dapat diakhiri. Eksistensi yang ditunjukkan oleh kedua etnis dalam negara ini sudah menjebak negara ini ke dalam perpecahan yang belum mencapai rekonsiliasi hingga saat ini. Siprus sendiri sebenarnya telah memiliki parta politik yang merepresentasikan kepentingan rakyatnya. Adapun partai politik itu adalah Koalisi Demokratis (Siprus) atau Δημοκρατικός Συναγερμός (Demokratikos Sunagermos) adalah sebuah partai politik di Siprus. Partai itu dibentuk pada tahun 1976. Partai itu dibentuk oleh Glafkos Klerides (bahasa Yunani: Γλαύκος Κληρίδης). Pemimpin partai adalah Nikos Anastasiadhis. Dalam pemilihan umum 2006, partai itu meraih 127.776 suara (30.3%, 18 kursi). Pada pemilihan umum kepresidenan 2002, Glafkos Klerides — sang kandidat partai — meraih 160.724 suara (38.8%). Partai itu memiliki 2 kursi di Parlemen Eropa.
Adanya Koalisi Demokratis (Siprus) atau Δημοκρατικός Συναγερμός (Demokratikos Sunagermos) seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan maupun aspirasi kedua belah pihak ini ke dalam sebuah persatuan yang menggiring mereka pada rekonsiliasi. Namun pada kenyataannya negara ini terjerembab dalam konflik etnis berkepanjangan yang juga diperparah dengan intervensi asing atas kondisi di negara ini.

Kemitraan Ekonomi Cina dengan Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Kemitraan Ekonomi Cina dengan Indonesia dalam Perdagangan Internasional
Nurul Adi Prasetyo
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
email : nuruladiprasetyo@gmail.com

Abstract
This journal will explain how China’s economic strength that was once very closed up and turned into one of the country’s economy with a system that respected and feared when China began practicing market economy system which is identical to the liberal. China’s economic strength is a force capable of making China so well respected in the international world. The expansion of China’s economy not only to major countries like USA, UK, etc. but also extended to the Indonesian economy. Partnerships with Indonesia lived a significant impact to the economy of both countries. Therefore, bilateral cooperation has been done by the two countries is the idea that China has now left the classic economic method so closed to the outside world.

Keyword :

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono with Chinese Premier Wen Jiabao

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono with Chinese Premier Wen Jiabao


Kata Kunci : Cina, Indonesia, Kemitraan, Liberalisme, Ekonomi Internasional.
.

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika hubungan internasional dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari adanya ketergantungan terhadap system perekonomian internasional guna menunjang system perekonomian domestic yang ada di dalam sebuah negara. Interaksi ekonomi yang intens dengan negara lain merupakan salah satu modal utama untuk memberlakukan strategi ekonomi dalam percaturan perekonomian global Kontestasi perekonomian internasional diharapkan akan dapat mendongkrak pendapatan nasional masing-masing negara melalui pola-pola perekonomian yang mereka buat sesuai dengan kondisi dalam negeri tiap-tiap negara.
Seiring berjalannya waktu perekonomian internasional terus tumbuh mengikuti arus globalisasi yang juga semakin merambah negara-negara yang tidak menerapkan system ekonomi terbuka. Pada akhirnya seiring datangnya arus demokrasi dan liberalisasi yang merambah negara dengan system ekonomi tertutup, negara-negara dengan model perekonomian pada akhirnya mulai membuka diri terhadap pola perdagangan internasional. Seperti apa yang pernah dialami oleh Cina yang dulu terkenal sebagai negara dengan konsep pemerintahan sosialis yang enggan untuk membuka pintu bagi perdagangan internasional. Namun dewasa ini seiring dengan mengendemiknya virus-virus liberalisasi yang seakan menjadi dogma internasional dan mengharuskan tiap-tiap negara di dunia untuk menerapkan system perekonomian terbuka membuat Cina yang pada awalnya sangat berhaluan sosialis mau tidak mau harus menerapkan system perekonomian terbuka ini demi keberlangsungan hidup dan eksistensi negara mereka di dalam pergaulan internasional.
Oleh karena itu dalam jurnal ini penulis akan mencoba menjabarkan secara factual bagaimana proses ekonomisasi China dalam percaturan perdagangan internasional yang juga merambah pada aspek-aspek perdagangan dalam dan luar negeri di kawasan asia yang lain terutama Indonesia yang menjadi salah satu tujuan ekspor yang juga menjannjikan bagi perekonomian China.

II. KERANGKA TEORI

a. Teori Liberalisme
Dewasa ini merupakan era yang dapat dikatakan sebagai era hegemoni liberal di dalam dinamika hubungan internasional. Sebagai salah satu ideology yang dianggap paling relevan untuk merepresentasikan kebebasan masyarakat sipil dan sebagai sebuah ideology yang sangat memperhatikan nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia Liberalisme dianggap sebagai sebuah ideology yang dapat menuntun negara-negara kepada sebuah hubungan dalam hal ekonomi yang akan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri sebuah negara.
Liberalisme sendiri merupakan ideology yang mempunyai pengaruh besar di dunia dan yang dibincangkan di sin berasal dari pemikiran barat. Ia menjadi landasan bagi system demokrasi dan system kapitalisme indsutri yang kini berkembang di dunia. Prinsip-prinsip pemikiran rasional ilmiah, pemerintahan yang terbatas, pemikiran tentang kebebasan individu dan posisi individu yang bebas dari campur tangan negara dianggap sesuai dengan system demokrasi dan kapitalisme. Kebebasan Politik, kompetisi individu dalam mesyarakat sipil dan system kapitalisme pasar adalah yang terbaik dalam menopang kesejahteraan melalui alokasi sumber-sumber yang terbatas secara efisien di masyarakat (Burchill, 2009:3).
b. Teori Soft Power
Menurut Joseph Nye, power adalah kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui penggunaan daya tarik daripada penggunaan kekerasan (coercion) atau imbalan (payment). Jika sebuah negara merepresentasikan nilai-nilai yang yang menarik untuk diikuti oleh negara lain, tentunya hal itu akan mempermudah dalam memimpin dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Soft power bukan sekedar pengaruh coca-cola dan blue jeans namun lebih jauh dari itu, keyakikan ini membedakan dengan skeptisme yang ada. Kemampuan negara untuk menarik hati negara lain timbul dari kebudayaan-kebudayaannya, nilai-nilainya dan praktek-praktek domestik, dan penerimaan legitimasi atas kebijakan-kebijakan luar negerinya.
III. PEMBAHASAN

a. Sejarah Ekonomi China
China merupakan salah satu negara yang tergolong memiliki demografi penduduk terbesar di dunia bersama negara-negara dengan demografi penduduk besar yang lainnya seperti Amerika Serikat, India, ataupun Kanada. Tidaklah mudah mengelola negara dengan jumlah penduduk di atas rata-rata, butuh konsep yang benar-benar matang untuk dapat mengatur dinamisasi yang ada dalam negara yang berpenduduk di atas rata-rata tersebut. China sebagai negara representasi negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia merupakan salah satu negara yang dapat dijadikan sebagai contoh negara yang dapat mengelola dengan baik walaupun mempunyai jumlah penduduk di atas rata-rata tersebut.
Kebijakan ekonomi China adalah pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut ”mencari kebenaran dari kenyataan konkret”, seperti ”sistem tanggung jawab rumah tangga” yang pada akhir 1970-an telah meninggalkan sistem pertanian kolektif dan mengembalikan usaha tani kepada para petani. Hasilnya, kenaikan pesat dalam produktivitas, hasil produksi, dan pendapatan petani tanpa memerlukan pengeluaran besar dari Pemerintah China. Kebijakan ekonomi yang pragmatis juga tecermin pada kebijakan ”pintu terbuka” bagi investasi asing. Meski dari tahun ke tahun sistem insentif dan peraturan mengenai investasi asing terus disempurnakan, insentif dan peraturan tentang investasi asing tetap menarik bagi investor asing. Dengan demikian, China menerima investasi asing dalam jumlah amat besar, jauh melebihi investasi asing ke negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya (di luar Jepang). Semula, Pemerintah China juga memberi prioritas pada pembangunan industri-industri manufaktur ringan dan menengah yang padat karya dan berorientasi ekspor—yang hanya memerlukan jumlah investasi kecil—tetapi dalam waktu singkat menghasilkan lonjakan jumlah produksi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, mainan anak, dan barang elektronik konsumsi. Kenyataannya, industri ini telah mempekerjakan puluhan juta orang yang datang dari pedesaan. Namun, setelah krisis finansial global juga melanda China, puluhan juta pekerja ini kembali ke pedesaan karena pasar ekspor mereka mengalami kontraksi.
Seiring berjalannya waktu dan semakin mengglobalnnya liberalism dan demokrasi pemerintahan China lambat laun memberanikan diri untuk membuka pintu dengan negara lain untuk melaksanakan perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Kebijakan China inilah yang pada akhirnya membuat China terlepas dari adanya sterotype bahwa China adalah negara yang tertutup dalam hal perekonomian yang tidak pernah menjalin kerjasama dengan negara lain dalam urusan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil China ini bukanlah tanpa alasan banyaknya tuntutan dari masyarakat China yang menuntut adanya keterbukaan dalam system perdagangan di China. Reformasi ekonomi yang dilakukan China yang dimulai pada tahun 1979 merupakan sebuah langkah prestisius yang pada akhirnya dapat merubah kondisi dalam negeri negara tersebut dan memberikan perubahan yang signifikan dalam interaksinya untuk melaksanakan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Pasca reformasi ekonomi ini perekonomian China mengalami pertumbuhan yang sangat pesat hingga saat ini yang membuat negara ini menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam urusan bisnis internasional. Foreign Direct Investment (FDI) yang ditanamkan oleh China di negara-negara lain merupakan salah satu dari beberapa senjata yang digunakan China untuk mengekspansi negara-negara lain dalam bidang penanaman modal yang akan sangat membantu mengurangi kekurangan kesempatan kerja dalam negara-negara lain.
b. Kekuatan Ekonomi China
Reformasi Ekonomi China memberikan perubahan besar bagi kondisi perekonomian ekonomi China. Reformasi itulah yang membuat China menjadi salah satu negara yang mulai ditakuti oleh negara-negara besar yang lain. Transaksi ekonomi dengan negara-negara besar yang lambat laun membuat perekonomian China semakin surplus semakin dinikmati oleh China.
Kekuatan China semakin terlihat dalam badai krisis keuangan Asia pada tahun 1997 itu juga. Ketika negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara kalang kabut, terutama Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, China mampu lolos tanpa cedera. Bekat kebijakan control devisa, China mampu menahan terjangan badai dahsyat itu dan tetap tegak berdiri, seakan-akan tak terpengaruh. Di saat terjadi bencana ini China memperlihatkan sikapnya yang amat piawai, tidak mendevaluasi mata uang Yuan. Dengan demikian kekuatan ekspor China yang sudah sedemikian menakutkan tidak ikut menghancurkan negara-negara tetangganya. Selain itu China ikut membantu Indonesia dan Thailand sebesar US$4,5 miliar lewat International Monetary Fund (IMF).
Pengaruh besar yang diberikan oleh China dalam dunia internasional mendekati penghujung abad ke-20 dalam dunia perdagangan internasional merupakan sebuah “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak dan meruntuhkan hegemoni Amerika Serikat dalam dunia perdagangan Internasional. Memasuki awal abad ke 21 China telah membuat sebuah langkah besar dengan turut bergabung dalam World Trade Organization (WTO). Masuknya China sebagai anggota WTO melengkapi partisipasi China dalam organisasi-organisasi internasional yang telah diikuti China sebelumnya.
Masuknya China ke dalam WTO secara tidak langsung akan membuat China semakin mudah untuk memasuki negara-negara yang juga tergabung dalam organisasi internasional yang menangani perdagangan Internasional ini. Setelah mengekspansi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain dengan berbagai komoditasnya yang terkenal murah China kemudian melirik pasar-pasar Asia Tenggara yang dianggap memiliki prospek cerah mengingat kawasan ini dikenal dengan kepadatan penduduknya yang terbilang relative banyak dengan tingkat konsumsi yang cukup untuk dapat dikonversikan ke dalam pundi-pundi devisa China. Indonesia adalah salah satu pasar potensial bagi China tersebut di samping negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Thailand, Malaysia, ataupun Vietnam. Indonesia menjadi salah satu pasar potensial mengingat di antara negara-negara Asia Tenggara yang lain Indonesia adalah satu-satunya negara dengan jumlah penduduk yang besar di kawasan ini yang memiliki pondasi ekonomi yang terbilang cukup stabil dalam beberapa decade ini.
Langkah tepat yang dilakukan China selanjutnya adalah menjalin kemitraan khusus dengan negara-negara Asia Tengggara yang tergabung dalam Association of South East Asian Nations atau yang lebih dikenal dengan akronim ASEAN. Seperti apa yang telah terjadi pada Oktober 2004 dimana China diterima sebagai sahabat ASEAN dengan ditandatanganinya Strategic Partnership for Peace and Prosperity pada pertemuan puncak di Bali, yang disusul dengan ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Selain itu China juga terlibat dalam berbagai forum, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN plus Three, forum-forum yang mempertemukan Cina dengan berbagai rekan dan teman ASEAN.
c. Kemitraan dengan Indonesia
Tujuan pertama ASEAN didirikan adalah untuk menangkal adanya kekuatan-kekuatan eksternal seperti doktrin-doktrin komunisme yang berasal dari Cina ataupun Uni Soviet. Namun, dewasa ini walaupun masih bersikap waspada menyikapi kemungkinan ambisi regional dan internasional China, kebanyakan anggota ASEAN bersikap pragmatis dengan membentuk kerjasama-kerjasama soft power dengan China. Beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, bahkan telah meluaskan kerja samanya di bidang keamanan, meskipun sebatas pada kerjasama teknis dan confidence building measures.
Target perdagangan tahun 2008 antara Indonesia dengan China sebesar US$20 Miliar sudah terlampaui di tahun 2007, yaitu sebesar US$25,01 Miliar. Tahun 2007, Indonesia mengimpor sejumlah US$12,6 Miliar, Sementara nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$12,4 Miliar. Dengan angka ini, pemerintah Indonesia optimis bahwa target perdagangan kedua negara sebesar US$ 30 Miliar dapat dicapai, mengingat angka pertumbuhan perdagangan antar kedua negara yang
pada tahun 2007 mencapai 31 Persen.
Dalam periode 2004-2009, ekspor Indonesia ke China didominasi oleh CPO, Karet Alam, Pulp & Paper, Tembaga, dan batu bara. Sedangkan impor Indonesia dari China terdiri atas produk besi baja, alat angkutan laut, produk elektronik, buah-buahan, sayuran segar, pipa besi, pupuk, tekstil, dan sepatu. Melalui komoditas-komoditas inilah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan domestiknya ataupun berusaha untuk menjadi competitor China dalam hal perdagangan internasional. Simbiosis yang dihasilkan dari kemitraan ini memberikan dampak yang tidak sepenuhnya buruk bagi perekonomian dalam negeri Indonesia ataupun China. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia akan sangat membantu negara ini dalam urusan kesempatan kerja yang berlimpah sehingga dapat mewujudkan tenaga kerja yang produktif. Kemitraan yang produktif inilah yang akhirnya dapat menuntun produktivitas ekonomi Indonesia melalui investasi-investasi yang masuk dalam negara
IV. KESIMPULAN
Dalam bidang perekonomian, Indonesia telah berusaha keras untuk dapat mengambil keuntungan dari kemitraan dengan China. Target-target yang telah dicapai dalam kurun waktu 2004-2009 merupakan salah satu indicator keberhasilan Indonesia dalam menjalankan proses ekonomi bersama dengan China. Target Ekspor yang dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan merupakan salah satu langkah yang dapat mempertahankan eksistensi Indonesia dalam kemitraannya dengan China. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam 10 tahun terakhir kemitraan Indonesia dengan China merupakan salah satu kemitraan yang terbilang baik dalam usaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hara, E. A. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung. NUANSA.
Rofii, M. S., Prakoso S. G., & Rahman C. H. (Penerjemah). 2011. PASCA TEROR (Membangun Kembali Dialog antar Kebudayaan dan Peradaban). Jogjakarta. Institute of International Studies.
Wibowo, I. & Hadi, S. 2009. (Ed.) MERANGKUL CINA (Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto). Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber lain :
The Chinese Economic Reform
http://www.ceibs.edu/ase/Documents/reform.htm
Surplus Perdagangan China Meningkat
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/95361
Thee Kian Wie, “Ekonomi China Setelah Pertumbuhan 30 Tahun”. Kompas. 1 Oktober 2009.