Kebijakan Pemerintah Peru dalam Mengatasi Krisis Ekonomi pada Masa Pemerintahan Presiden Alberto Fujimori

1224307770395

Kebijakan Awal Presiden Alberto Fujimori
Terpilihnya Alberto Fujimori sebagai presiden Peru pada tahun 1990 merupakan bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan sebelumnya yaitu Gracia. Dengan terpilihnya Fujimori rakyat Peru berharap dapat keluar dari krisis ekonomi. Pada saat kampanye, Alberto Fujimori menekankan bahwa kebijakan ekonomi yang akan diambilnya nanti jika terpilih, adalah kebijakan yang memihak pada rakyat kecil Hal tersebut menyebabkan dukungan kepada Fujimori banyak yang datang dari masyarakat bawah.
Ketika menjabat sebagai presiden, Fujimori mendapatkan kenyataan bahwa ia dihadapkan pada masalah ekonomi yang begitu pelik, tingkat inflasi yang tinggi mencapai sekitar 2.775%, defisit anggaran, sampai hutang luar negeri yang melimpah sampai sebesar 24 milyar US dollar yang masih menunggak dan hutang yang sudah jatuh tempo terhadap IMF sebesar 2 milyar US dollar, ditambah krisis kepercayaan dari badan keuangan internasional dalam memberikan bantuan serta, sulitnya mencari investor asing yang baru akibat buruknya iklim investasi ditambah situasi keamanan saat itu yang kurang kondusif. Dalam persepsinya untuk mengatasi berbagai krisis tersebut beberapa minggu setelah kemenangannya dalam pemilu 1990, Fujimori melakukan lawatan ke Washington dan Tokyo guna mendapatkan dukungan serta bantuan dana. Hasil dari kunjungan tersebut menyiratkan bahwa komunitas keungan internasional tidak akan memberikan pinjaman lagi kecuali Fujimori bersedia untuk mengubah kondisi ekonomi yang ada pada saat itu, Fujimori kemudian mengajukan usulan guna melunasi kembali pinjaman luar negerinya. Sesampainya di Peru Fujimori menggebrak dengan menunjukan kebijakan ekonominya dengan istilah Fujishock policy.
Berbeda dengan janji yang diucapkannya selama kampanye, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Fujimori ternyata berlawanan dengan apa yang telah ia janjikan. Beberapa hari setelah pengangkatannya, Fujimori mengeluarkan kebijakan ekonomi yang radikal dalam upayanya dsmengatasi krisis yang terjadi di Peru. Fujishock meliputi melaksanakan privatisasi secara besar besasran, dihapuskannya subsidi dan control harga pada barang barang seperti makanan, minya dan barang barang impor. Selain itu juga mengurangi hambatan hambatan perdagangan seperti pajak, kuota ekspor dan tarif, memotong pengeluaran pemerintah, serta melakukan liberalisasi terhadap nilai tukar mata uang asing.

Kebijakan Pemerintah Peru dalam Mengatasi Krisis Ekonomi
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter menjadi salah satu pilihan dalam mengahadapi hyper inflasi yang dialami Peru. Hal ini dikarenakan deficit anggaran dianggap sebagai pemicu dari timbulnya hyper inflasi di akhir tahun 1980an. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Langkah awal yang digunakan adalah melepaskan kontrol harga dan subsidi. Kestabilan moneter diharapkan tercipta dengan membuat Bank sentral independen dan berkomitmen untuk melakukan beberapa tindakan moneter yang bias menekan inflasi. Inflasi tahunan turun dari 7650% pada 1990 menjadi 139% di tahun 1991, dan turun lagi menjadi 57% pada tahun 1992. Tingkat inflasi terus menurun meskipun tidak bias mengikuti harapan IMF sebesar 25% pada tahun 1993, namun penurunan inflasi ini masih bias ditingkatkan. Cadangan devisa Netto yang dimiliki oleh Bank Sentral meningkat dari sebelumnya minus 105 juta US dollar pada juli 1990 menjadi 2.32 milyar US dollar pada april 1993. Sejalan dengan komitmen Bank untuk mencegah inflasi, maka tingkat penyediaan uang diatur sedikit sekali, dan tentu saja lebih sedikit dari jumlah inflasi bulanan. Pada saat yang bersamaan, system cadangan yang dibutuhkan, digunakan untuk membantu meningkatkan nilai Nuevo Sol. Ketika bank- bank komersial menawarkan tingkat suku bunga tinggi pada penyimpanan dollar, Bank sentral mencoba menahannya dengan menaikkan nilai deposit sebanyak 50% pada dollar dan menurunkan nilai dposit Nuevo sol menjadi 15% saja.

Kebijakan Tarif
Perubahan pada sistem tarif adalah merupakan indikasi yang paling jelas dari determinasi pemerintahan Fujimori dalam melepaskan kaitannya dengan rezim terdahulu. Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintahan Fujimori mempersiapkan berbagai tugas guna menghapuskan ketidakefisienan dan pemborosan campur tangan Negara yang diciptkan oleh Gracia. Struktur tariff impor disederhanakan secara besar-besaran. Jumlah tingkat tariff yang dikenakan pada nilai impor ad volarem CIF (cost, insurance and freight) dikurangi dari 56% menjadi 2-15% dan 25%. Kebanyakan barang dikenakan tariff sebesar 15% dan 25% untuk barang-barang konsumsi.

Kebijakan Fiskal
Langkah pertama yang diambil yaitu menyederhanakan sistem. Presiden alberto Fujimori mengurangi jumlah pajak yang dibebankan kepada masyarakat, dengan jaminan bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak tidak boleh melebihi 12% dari GDP 1991. Jumlah pajak berkurang dan kini hanya ada lima pajak yang ditarik oleh negara , yaitu :
• Pajak penjualan (impuesto general a las ventas)
• Pajak barang konsumsi pilihan (impuesto selective al consumo)
• Pajak pendapatan (impuesto a la renta)
• Pajak perusahaan
• Pajak impor
Selain dari pajak-pajak tersebut, masih terdapat penarikan-penarikan yang dilakukan pemerintah guna menambah anggaran Negara. Salah satu contohnya yaitu penarikan yang dikenakan pada pendapatan (berkisar antara 5 sampai 20%) yang diumumkan pada awal juni 1991. Pajak ini dikumpulkan guna membayar pengeluaran tambahan di paruh tahun kedua yang digunakan untuk membayar peningkatan gaji pegawai negeri. Cara ini mendapat tantangan keras dari kongres. Selain menyederhanakan sistem pajak, Alberto Fujimori juga melakukan pengaturan ulang terhadap badan administrasi pajak, Superintendency of Tax Administration. Jaringan pengawasan ditingkatkan dan kekuasaan Superintendency of Tax Administration diperbesar. Perubahan ini akhirnya terwujud setelah memakan waktu kurang lebih dua tahun, dan akhirnya disahkan pada desember 1992 melalui Undang-Undang Rasionalisasi sistem pajak nasional serta penghapusan hak istimewa dan penyuapan.

Kondisi Ekonomi
Peru mengadopsi sistem ekonomi yang berorientasi pasar dibawah pemerintahan presiden alberto Fujimori. Hal ini bertujuan untuk menyehatkan kembali perekonomian Peru akibat inflasi yang berkepanjangan serta depresi yang berlangsung secara bersamaan pada awal pemerintahannya. Industri yang terdapat di peru antara lain : tambang logam, minyak, perikanandan minyak. Pada sektor pertanian, komoditas pertanian utama peru adalah asparagus, kopi, kapas, beras, kentang, jagung, anggur, pisang, daging sapi, produk-produk susu, ikan . Salah satu hasil kebijakan reformasi ekonomi yang dibawa oleh Fujimori adalah meningkatnya nilai pertumbuhan investasi asing sampai lima kali lipat sejak 1990.

Tabel Investasi Asing Peru
No Tahun Akumulasi investasi asing langsung
1 1991 1335 milyar US dollar
2 1992 1503 milyar US dollar
3 1993 1666 milyar US dollar
4 1994 4468 milyar US dollar
5 1995 5502 milyar US dollar
6 1996 6463 milyar US dollar
7 1997 6658 milyar US dollar
Sumber : National Commision on Foreign investment and technologies (Conite), 1997

Ekspor Peru mencapai nilai sebesar 23,75 milyar US dollar(estimasi 2006) dengan komoditas ekspor utama ada pada perak, tembaga, minyak mentah dan produk minyak olahan, kopi, kentang, asparagus, tekstil. Negara utama yang mengimpor dari peru berdasarkan presentasenya adalah Amerika serikat 24,1%, China 9,6%, Swiss 7,1%, Kanada 6,8%, Cili 6%, Jepang 5,2%

DAFTAR PUSTAKA

Ellner. S. 2003. The Contrasting Variants of the Populism of Hugo Chavez and Alberto Fujimori. United Kingdom. Cambridge University Press

Newbold. S. 2003. The Fujishock : How Did it Occur ? An Analysis of Alberto Fujimori’s Policy Reversal of 1990. Georgetown University. Center for Latin America Studies

Sanin, F.G. 2005. Deconstruction without Reconstruction? The Case of Peru (1978-2004). London. Crisis State Research Center.

Wise. C. 2003. Reinventing the State : Economic Strategy and Institutional Change in Peru. United States of America. The University of Michigan Press.

Dancourt. O. 1999. Neoliberal reforms and macroeconomic policy in Peru. Department of Economics. Catholic University of Peru.

Goodhart. W. 1994. Peru Restructuring from Growth. University of California. Euromoney Publication.

SUMBER LAIN

http://www.cia.gov/library/publications/the-world-fa/geos/pe.html

http://www.worldbank.org/en/country/peru

http://reference.allrefer.com/country-guide-study/peru133.html

Advertisements

Sekuritisasi keamanan pangan di Kamboja

Potret Petani di wilayah Kamboja Selatan

Potret Petani di wilayah Kamboja Selatan

A. Kondisi dalam negeri Kamboja
kondisi ketahanan pangan saat ini di Kamboja perlu dimasukkan ke dalam konteks pembangunan sosial – ekonomi dan politik dalam negara tersebut. Dalam hal pembangunan ekonomi negeri ini masih terbelakang jika dibandingkan dengan banyak negara Asia yang lain. Dalam hal manufaktur, mineral ekstraktif dan infrastruktur dasar di Kamboja selalu kekurangan. Perlahan mulai berkembang di awal 1960-an, namun pembangunan ekonomi ini disokong oleh perkembangan politik dan ekonomi selalu terutama didasarkan pada produksi pertanian.
Sampai pada abad kesembilan belas, struktur masyarakat dalam negara kamboja masih didominasi kalangan dengan mayoritas penduduknya bekerja dalam sektor agraris. Dalam tiga abad terakhir ini pula struktur masyarakat kamboja dibayangi oleh dua kekuatan tetangga mereka yang besar yang menimbulkan kekhawatiran tentang siapa yang sebenarnya mengontrol pemerintahan mereka. Hingga saat ini pengaruh kedua negara ini juga masih terasa di dataran Kamboja dalam hal politik yang mana masing-masing dari mereka memberikan dukungan terhadap masing-masing kelompok politik yang mempunyai kesamaan kepentingan dengan Thailand dan Vietnam.
Kamboja merupakan salah satu negara di dalam kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan hasil pertaniannya di samping negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam, Indonesia, Myanmar, Malaysia. Dalam hal perekonomian Kamboja merupakan salah satu negara yang menggantungkan pendapatan negara dari pengelolaan pertaniannya. Pengelolaan dalam bidang agraris ini pada akhirnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam kebijakan politik negara ini.
Ketersediaan pangan dalam negara ini juga merupakan salah satu yang menjadi masalah utama. Sama seperti halnya dengan negara lain di Asia Tenggara yang mempunyai latar belakang agraris, Kamboja juga masih mengalami defisit pangan nasional di beberapa daerah. Seperti yang dilaporkan oleh FAO/WFP pada januari 1996. Dengan adanya defisit dalam ketersediaan pangan nasional ini pada akhirnya berimbas kepada keamanan pangan nasional warga kamboja itu sendiri. Meskipun hingga saat ini pemerintah kamboja masih memprioritaskan kebijakan impor beras kepada negara-negara lain seperti di Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya kerjasama-kerjasama bilateral dengan indonesia dalam hal ketahanan pangan.
Walaupun Kamboja pernah merasakan swasembada beras pada tahun 1995/1996 namun pada saat itu beberapa wilayah masih dilanda defisit yang kronis pada sektor produksi padi. Terutama pada wilayah Kampong Cham, Kampong Speu dan Kampot (FAO/WFP). Permasalahan defisit ini kemudian ditambah dengan sulitnya mewujudkan ketahanan pangan nasional Kamboja. Kesulitan ini sangat berdasar mengingat pada saat itu Kamboja belum mencapai manajemen perekonomian yang baik yang ditambah dengan buruknya daya beli masyarakat di Kamboja itu sendiri. Inilah yang kemudian memunculkan perhatian khusus pemerintah Kamboja dalam hal ketahanan pangan nasional.
Bukan hanya itu saja permasalahan yang dihadapi oleh Kamboja. Permasalahan kenaikan harga pangan dunia juga menjadi salah satu hal yang menjadi polemik dalam negeri Kamboja. Krisis harga pangan global yang dari masa ke masa terus naik akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan dunia akan stok pangan. Krisis harga pangan dunia ini sangat mendasar apabila menilik pada faktor-faktor penyebab yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Charles E. Harahan dalam laporannya yang menganalisa penyebab-penyebab dari krisis harga pangan dunia. Anomali Cuaca, Kekeringan, Tidak Stabilnya harga minyak dunia, Tingginya pendapatan yang diperoleh oleh China dan India yang berakibat pada naiknya kebutuhan pangan kedua negara tersebut. Dampak dari naiknya kebutuhan pangan yang ditimbulkan oleh India dan China tersebut dalam jangka panjang akan dapat membahayakan ketersediaan pangan dunia di masa depan.

B. Kebijakan dalam negeri kamboja
Sebagai sebuah ancaman yang dianggap membahayakan bagi keberlangsungan hidup negara Kamboja, Pemerintah menganggap bahwa permasalahan ini harus segera dapat diatasi. Oleh karena itu untuk mengatasi ancaman ini para pembuat kebijakan dalam struktur birokrasi Kamboja menganggap bahwa Pemerintah Kamboja sudah seharusnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi pengaruh liberal untuk dapat masuk ke dalam negara Kamboja. Selain karena dorongan dunia internasional kepada Kamboja untuk meliberalisasi perdagangan mereka, juga karena itu merupakan salah satu cara untuk membendung defisit pangan pada beberapa wilayah di negara Kamboja.
Dengan adanya liberalisasi ini kemudian diharapkan pemerintah Kamboja dapat membawa dampak yang signifikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara tidak langsung. Melalui devisa yang mereka peroleh dari ekspor beras pemerintah berusaha untuk menutupi defisit pangan dalam negeri dengan mengimpor beras-beras murah dari luar negeri sehingga defisit pangan pada beberapa wilayah mereka dapat tertutupi. Namun, hal ini belum sepenuhnya menjamin bahwa ketika ekspor terjadi maka kemudian akan dapat dikompensasi dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja. Hal ini sangat berdasar mengingat apabila ekspor secara signifikan terus dilakukan maka akan dapat menyebabkan kenaikan harga beras dalam negeri Kamboja.
Kebijakan dari pemerintah Kamboja pada dasarnya memiliki esensi yang mengarah pada ketahanan pangan nasional di samping mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi warga negaranya sendiri. Meskipun dalam formulasinya kebijakan pemerintah Kamboja belum memeberikan pengaruh yang cukup kuat bagi kebijakan makro-ekonomi, investasi asing, dan sebagainya. Namun saat ini, pemerintah Kamboja mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran dalam penentuan anggaran belanja negaranya seiring dengan banyaknya tekanan dunia internasional untuk merestrukturisasi pelayanan sipil negara ini. Hal ini kemudian akan berimbas pada kebijakan pangan dari pemerintah Kamboja.
Jadi, sebenarnya apa yang dialami oleh negara Kamboja sendiri merupakan efek dari apa yang dinamakan perdagangan global dan besarnya pengaruh dari demokrasi liberal itu sendiri. Sehingga pengaruh liberalisme pun dapat masuk ke dalam struktur pemerintahan dan mansyarakat kamboja sebagai jawaban atas permasalahan dalam negeri yang mereka alami. Dengan adanya keterbukaan dalam hal perekonomian ini rakyat kamboja sendiri mengharapkan akan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi ketahanan pangan nasional negara mereka.

DAFTAR PUSTAKA
Hara, E. A. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung. NUANSA.

Drs. R. Soeprapto, 2004, Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Perilaku. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Harahan C. E. 2008. Rising Food Prices and Global Food Needs : The U.S Response. CSR.

Tickner Vincent. 1996. FOOD SECURITY IN CAMBODIA A PRELIMINARY ASSESSMENT. UNRISD.