Paradoksal Partai Politik di Indonesia (Mesin Uang Baru)

Tiada gading yang tak retak, mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi perpolitikan Indonesia dari masa ke masa. Dari presiden ke presiden begitu banyak permasalahan yang mempengaruhi konstelasi politik di dalam negeri mulai dari era Soekarno, Soeharto hingga sekarang yang diduduki SBY. Permasalahan tersebut ada bukanlah tanpa factor, permasalahan tersebut lahir dari berbagai kepentingan yang ingin mengkonstruk tatanan system pemerintahan yang ada demi kepentingan kalangan-kalangan tertentu. Inilah yang menyebabkan kapabilitas responsive system politik Indonesia mulai dinilai sebagai kapabilitas system politik yang terburuk di antara yang lain. Kapabilitas responsive yang merupakan kapabilitas yang merujuk pada kemampuan system politik untuk menangkap tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan domestic dan internasional adalah salah satu konten yang sangat penting kehadirannya dalam system birokrasi di Indonesia dimana melalui Kapabilitas responsive ini masyarakat dapat membuat input kepada institusi pemerintahan agar dapat membuat kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat luas bukan masyarakat golongan. Jika kapabilitas responsive ini sangat rapuh prakteknya seperti yang tercermin pada era kepemimpinan soeharto yang dimana tidak ada implementasi sama sekali dari kapabilitas responsive ini. Gaya kepemimpinan Soeharto pun cenderung lebih memfokuskan diri pada rezim kekuasaanya daripada memfokuskan diri pada system politik yang lebih responsive terhadap rakyatnya sehingga hal ini menimbulkan stigmatisasi bahwa rezim pemerintahan Soeharto adalah rezim pemerintahan yang jauh dari prinsip dasar demokrasi dimana semua rakyat bebas untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pada era reformasi kapabilitas responsive ini sedikit mengalami progress yang baik dimana system otoritarianisme ala Soeharto perlahan mulai tereduksi hingga melahirkan Pemilihan Umum Presiden secara langsung untuk pertama kali sebagai esensi dari Real-Demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Pemilihan Umum Presiden langsung untuk pertama kali ini akhirnya dimenangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dalam proses pemilihan yang benar-benar Murni tanpa intrik-intrik politik.

Beberapa Bendera Partai Politik

Berbeda dengan Pemilu-pemilu selanjutnya dimana dalam prosesnya selalu diwarnai dengan intrik politik untuk menjatuhkan golongan satu dengan golongan yang lain seperti yang tercermin ketika lengsernya KH. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan karena skandal Buloggate dan Bruneigate yang skandal ini ditengarai merupakan strategi partai-partai politik untuk dapat menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kapabilitas responsive dari pemerintahan yang diakibatkan banyak kalangan dari birokrat ini lebih sibuk untuk menyelesaikan urusan partai mereka. Sebagai contoh, dewasa ini partai yang sedang menguasasi konstelasi politik di Indonesia yaitu partai Demokrat sedang diterjang isu korupsi yang dilakukan oleh para kader-kadernya sehingga mau tidak mau para birokrat yang berasal dari partai ini pun bergerilya untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengesampingkan tujuan utama mereka yaitu merespon input dari masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan yang berorientasi kepada rakyat. Intrik-Intrik politik kotor yang sering menghinggapi praktek politis birokratif di Indonesia inilah yang seringkali menjadi salah satu penyebab sulitnya mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia dimana partai-partai politik yang notabene merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjadi tempat input masyarakat justru terjerembab ke dalam virus yang bernama penyakit kekuasaan yang kronis dan perubahan paradigma partai yang semula sebagai tempat aspirasi rakyat kini berubah menjadi lahan untuk mengumpulkan uang. Partai-partai politik yang seharusnya solid untuk meperjuangkan aspirasi kekuasaan pun juga masih terjebak dalam dualism partai atau konflik internal partai seperti yang terjadi dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan Muhaimin Iskandar dan golongan Gus Dur padahal kedua golongan ini berasal dari suatu keluarga. Lagi-lagi suara-suara rakyat tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan partai, suara-suara yang harusnya bisa jadi input pembangunan oleh perwakilan partai-partai politik dalam cabinet ini justru menjadi jurang degradasi bagi prestasi partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hal yang sangat mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik dalah partai politik sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menghimpun aspirasi rakyat. Namun dewasa ini partai politik sudah terkesan out of track dimana track yang seharusnya mereka berada dalam jalur pemenuhan aspirasi rakyat yang disampaikan kepada perwakilan mereka dalam kabinet namun esensi mereka kini perlahan berubah menjadi bagaimana caranya kekuasaan itu bisa didapatkan dan arus dana tetap mengalir dalam kas partai yang dapat dikatakan posisi partai politik kini sudah berubah menjadi suatu alat untuk mencari penghasilan. Paradigma-paradigma ini pun bisa dikatakan sebagai salah satu factor kemerosotan parpol dalam menunjang pembangunan. Tidak sedikit politisi-politisi muda maupun senior yang terjerat korupsi dan itu terjadi hampir di seluruh partai politik. Mulai dari kasus Nazarudin dari partai democrat, Kasus Muhaimin Iskandar dari partai kebangkitan bangsa, dan kasus-kasus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Sebagai salah satu pilar dari demokrasi peranan partai politik ini sangat vital dalam pemerintahan, posisi-posisi strategis dalam Negara pasti akan dipegang oleh kalangan partai dan sedikit yang diambil dari kalangan independen karena proses koalisi dan oposisi kepartaian ini akan berdampak pada konsolidasi partai dalam cabinet. Oleh Karena itubukanlah rakyat yang membuat citra partai politik itu buruk di mata masyarakat melainkan kosnep dan tujuan mereka sekarang yang membuat citra mereka perlahan menurun di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Secara eksplisit era reformasi memang telah menghidupkan partisipasi aktif dalam masyarakat yang dulunya begitu begitu dikekang kini diberi kebebasan sesuai kadar Hukum dan HAM untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik. Namun semua itu hendaknya kembali pada jalurnya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya termasuk di atas kepentingan partai. Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya hanyalah kesalahan system dan kondisi yang memaksa para kontestan politik ini untuk bisa survive menghadapi gejolak-gejolak politik yang arusnya selalu ingin menghancurkan satu sama lain. Koalisi ataupun oposisi dalam cabinet adalah lawan yang harus diwaspadai dalam kondisi perpolitikan di Negara ini. Rivalitas inilah yang seringkali menghambat pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Buruknya kapabilitas responsive pemerintah juga ditengarai akibat rivalitas politik ini yang mengakibatkan tidak terciptanya soliditas dalam tubuh lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat ini. Oleh karena itu sudah saatnya pemilihan umum yang akan datang di 2014 dijadikan ajang pembuktian para kontestan politik untuk merubah stigma mereka yang berbasis partai menjadi berbasis kerakyatan sehingga institusi-institusi pemerintahan ini dapat merespon segala keluhan masyarakat menjadi kebijakan yang pro-rakyat.

Advertisements

Penjajah PRIBUMI

Bicara tentang fenomena politik di negara kita ini memang tidak akan ada habisnya. Mulai dari yang menggelikan, menjengkelkan, memuakkan, dll semuanya berkumpul di sini. Menjadi sebuah ironi yang memprihatinkan jika kita mengamati lebih jauh tentang kehidupan dan arus politik di tanah air.

Banyak yang bilang dan telah menggagas bahwa politik adalah suatu hal yang dapat mengarahkan suatu kumpulan komunitas ke arah yang lebih baik dan terkonsep secara benar. Tapi mengapa dalam tataran yang lebih besar, sebesar Indonesia pernyataan semacam itu tidak berfungsi secara benar. Justru malah sebaliknya politik sudah mulai menjadi jurang mematikan bagi kehancuran negara ini. Betapa tidak, dunia politik kini dalam perspektif dan penilaian publik hanya menjadi media untuk berebut kekuasaan, beradu siasat untuk mewujudkan kepentingan personal masing-masing maupun golongan.

Lalu nilai-nilai positif apa yang bisa di ambil jika kehidupan politik negara ini jika hanya memunculkan hal-hal ataupun wacana-wacana semacam itu. Apa yang bisa didapat rakyat dari ribuan kepentingan golongan atas yang saling bertempur meraih impiannya itu. Bisakah jutaan rakyat Indonesia bangkit dari keterpurukannya ketika sang orator politik mencapai kepuasaannya berhasil menduduki jabatan tertinggi negara ini? Apakah keunggulan dari kepemimpinannya dapat mengangkat jutaan rakyat Indonesia dari ketertindasan?

Belum tentu semua itu dapat merealisasikan sesuatu yang membanggakan bagi negara ini. Kalaupun nantinya ada lakon baru politik yang berhasil mengangkat Indonesia dalam segala hal secara signifikan. Belum tentu pula dia dapat survive menghadapi arus politik dalam bangsa ini. Akan banyak sekali pengaruh-pengaruh politik yang saling bersinergi untuk menyusun kekuatan baru demi menjatuhkan si lakon baru kepemerintahan Indonesia tersebut, bahkan secara tidak langsung juga akan banyak sekali unsur-unsur politik dari rivalnya yang saling menunggangi kesuksesannya untuk membentuk citra politik yang baru pada dirinya demi mendapat simpati dari masyarakat.

Ambil saja contoh konkrit dari apa yang terjadi di Jember. Jember kini sangat minim berinovasi dalam segala hal, kalaupun ada itupun tidak terlalu signifikan dalam merubah citra positif Jember ke depannya. Munculnya dualisme dalam persepakbolaan Jember antara aliran biru dan kuning, dimana hal ini terjadi karena politisasi Sepakbola dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Berkaca dari hal ini bukan tidak mungkin celah-celah konflik dapat semakin panas terjadi.

Pembangunan Bandara Noto Hadi Negoro yang menjadi ekspektasi tinggi warga Jember untuk memajukan Jember dari berbagai sektor kini terbengkalai dan tidak tahu akan dikemanakan lapangan terbang ini nantinya serta Kasus-kasus yang menimpa bupati maupun wabup Jember menjadi bukti sahih bahwa politik itu bisa saja menjadi penghambat kemajuan suatu negara jika di aplikasikan secara tidak baik dan tidak benar.

Jika kejadian-kejadian seperti ini sudah terjadi, lalu apa yang bisa diperbuat oleh rakyat selaku pemegang kuasa dari segala kuasa tertinggi di negeri ini. Kembali lagi rakyat yang dibodohi, rakyat yang menjadi tumbal dari segala aktivitas para penguasa politik. Mungkin jika dijadikan sebuah puisi bertema nasionalis akan tercipta sebuah bait yang berbunyi

”Indonesia oh Indonesia …..

Politikmu Oh politikmu ….

Bagai menciptakan penjajah pribumi

Untuk menghancurkan ibu pertiwi”

Inilah sekilas realita yang ada di negara pancasilais ini. Masih banyak lagi tentunya realita yang lebih memprihatinkan daripada contoh-contoh di atas. Saya sebagai warga sipil biasa yang juga mencintai kebesaran NKRI hanya berharap seluruh elemen bangsa ini mampu bergerak membentuk atau menghasilkan suatu realita positif dari politik yang membangun secara berkesinambungan, tidak berpihak pada kepentingan personal dan golongan tertentu.

Jika kita sebagai unsur NKRI saja, Indonesia berhasil meraih Nobel penghargaan dari Dunia, dan berhasil Unjuk power dalam bidang akademik maupun non-akademik di Dunia. Kenapa kita memposisikan politik poistif dalam negeri tidak bisa …???

Inilah yang mari kita wujudkan bersama agar Indonesia sebagai Simbol dan lambang kebesaran kenegaraan kita mempunyai citra positif di mata warganya sendiri. (NMP)