Friksi Etnis Mayoritas dan Minoritas dalam Demokrasi di Siprus

Ilustrasi wilayah Siprus yang terbagi menjadi dua wilayah

Ilustrasi wilayah Siprus yang terbagi menjadi dua wilayah

A. Sejarah Sebelum Siprus Merdeka
Pada awalnya Turki merupakan negara monarki yang tunduk pada Kekaisaran Turki Ottoman. Berawal dari Kekaisaran Ottoman itulah yang membuat rakyat Turki mulai bermigrasi memasuki wilayah Siprus. Pasca Perang Rusia-Turki yg berakhir tahun 1876, terjadi perundingan antara Kerajaan Inggris dengan Kekaisaran Ottoman 2 tahun sesudahnya. Hasilnya, berdasarkan Konvensi Siprus pada tahun yg sama, Siprus menjadi wilayah prokterat Inggris di mana Inggris boleh memakai pulau tersebut sebagai pangkalan militernya untuk membantu Turki menghadapi invasi Rusia berikutnya. Namun pasca PD 1 tahun 1914 Siprus akhirnya menjadi bagian permanen dari wilayah Inggris .
Pasca Perang Dunia II, Yunani mulai mengupayakan enosis (penyatuan Siprus dan Yunani) dan membawa isu tersebut ke PBB dengan berpegang pada hasil referendum yg diadakan oleh pihak Gereja Siprus di mana 97 % komunitas Yunani Siprus menyetujui enosis (referendum itu diboikot oleh komunitas Turki Siprus, btw). Di lain pihak, Turki menentang upaya enosis karena menurut Turki, Siprus terdiri dari 2 etnis dominan (Turki & Yunani) & masing-masing etnis harus diberi kebebasan mendirikan wilayah sendiri-sendiri. Ide Turki tersebut kemudian dikenal dengan istilah “taksim”.

Tahun 1959, Inggris mengimplementasikan apa yg dikenal sebagai Perjanjian Zurich-London (Zurich-London Agreement). Beberapa poin penting dari perjanjian itu adalah isu taksim & enosis tidak boleh dimunculkan, presiden Siprus haruslah dari etnis Yunani & wakilnya haruslah etnis Turki, serta Inggris tetap boleh menempatkan pangkalan militernya di Siprus. Siprus kemudian resmi dimerdekakan pada tanggal 15 Agustus 1960 dengan Inggris, Yunani, & Turki bertanggung jawab atas kelanggengan perjanjian tersebut dengan bersandar pada Traktat Jaminan (Treaty of Guarantee) & Traktat Aliansi (Treaty of Alliance).

B. Munculnya Konflik Etnis

Setelah Siprus merdeka, masalah baru muncul. Sistem birokrasi yg dibuat di Siprus untuk mengakomodasi kepentingan etnis Turki dianggap terlalu berbelit-belit & tidak efisien. Maka pada tahun 1963 Presiden Makarios mengajukan 13 amandemen untuk mengatasi masalah-masalah yg timbul. Beberapa poin penting dari amandemen tersebut adalah penghapusan hak veto yg selama ini dimiliki presiden-wakil presiden, meninggalkan usulan sistem tata kota yg diinginkan etnis Turki Siprus, & penerapan sistem persentase populasi dalam sistem birokrasi sipil – menggantikan sistem birokrasi sebelumnya yg dianggap tidak proporsional karena porsi etnis Turki dalam parlemen jauh lebih besar dibandingkan persentase populasi mereka yg sebenarnya (saat itu populasi etnis Turki Siprus kurang dari 20 %). Usulan amandemen tersebut langsung ditolak oleh komunitas Turki Siprus dalam parlemen.

Masih di tahun yg sama, muncul dokumen kontroversial di antara komunitas Yunani Siprus yg ada dalam parlemen bernama “Rencana Akritas” (Akritas Plan). Inti dari rencana tersebut adalah adanya aksi-aksi serangan terencana yg ditujukan kepada komunitas Turki di Siprus untuk memaksa mereka pergi sesegera mungkin sebelum adanya intervensi pihak asing (dalam hal ini 3 negara yg bertanggung jawab atas Perjanjian Zurich-London) sehingga etnis Yunani bisa mendominasi pemerintahan lokal Siprus & segera mengupayakan enosis. Komunitas Turki Siprus melihat hal tersebut sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka di Siprus sehingga hubungan antar komunitas pun memanas kembali sejak tahun itu & mengawali babak baru dalam konflik antar etnis di Siprus.

C. Invasi Turki & Berdirinya Republik Turki Siprus Utara
Aksi kudeta terhadap pemerintahan Siprus langsung mengundang perhatian Turki. Setelah tidak berhasil menggalang dukungan dari Inggris selaku salah satu negara yg juga bertanggung jawab atas keamanan Siprus, Turki kemudian menyatakan akan segera mengirimkan pasukan ke Siprus dengan bersandar pada artikel 1 dalam Traktat Jaminan tahun 1960 yg intinya menyatakan bahwa negara-negara penjamin (Turki, Inggris, & Yunani) memiliki wewenang untuk mencegah upaya aneksasi Siprus oleh salah satu negara penjamin tersebut – dalam hal ini upaya enosis Siprus oleh Yunani – dan artikel 4 yg menyatakan negara penjamin boleh memakai kekuatan militer untuk mencegah upaya aneksasi tersebut. Operasi militer Turki di Siprus tersebut juga dikenal di Turki dengan nama “Operasi Atilla” & “Operasi Perdamaian 1974”.
Tahun 1975, Negara Federasi Siprus Turki (Kibris Türk Federe Devleti) didirikan di wilayah Siprus utara yg dikuasai Turki sebagai langkah awal pembentukan negara federasi Siprus oleh komunitas Turki Siprus. Pembentukan federasi tersebut tidak diakui oleh Siprus & dunia internasional sehingga pembicaraan panjang pun dilakukan. Selama periode tersebut, Turki juga merelokasi puluhan ribu warganya ke wilayah utara Siprus sehingga wilayah utara pada perkembangannya didominasi oleh etnis Turki & diikuti dengan eksodus besar-besaran etnis Yunani Siprus ke wilayah selatan.

Setelah pembicaraan panjang akhirnya wilayah utara mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 November 1983 dengan nama resmi Republik Turki Siprus Utara (Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti) atau biasa disingkat “Siprus Utara” yg beribukota di Nikosia bagian utara dengan Rauf Denktas sebagai presiden pertamanya. Menurut pihak Turki Siprus, pemerintah Siprus gagal melindungi & bahkan cenderung mendukung aksi pemusnahan etnis Turki Siprus selama periode konflik etnis untuk memaksa etnis Turki Siprus – termasuk yg ada di dalam birokrasi pemerintahan Siprus – pergi sehingga buntutnya, pihak Turki Siprus kemudian membentuk pemerintahan sementara tersendiri pada tahun 1967 yg berujung pada pendirian Republik Turki Siprus Utara demi tetap mengakomodasi kepentingan komunitas Turki di Siprus.

Dengan hadirnya system demokrasi yang ada dalam pemerintahan Siprus sudah seharusnya konflik dan perpecahan antar etnis di Siprus dapat diakhiri. Eksistensi yang ditunjukkan oleh kedua etnis dalam negara ini sudah menjebak negara ini ke dalam perpecahan yang belum mencapai rekonsiliasi hingga saat ini. Siprus sendiri sebenarnya telah memiliki parta politik yang merepresentasikan kepentingan rakyatnya. Adapun partai politik itu adalah Koalisi Demokratis (Siprus) atau Δημοκρατικός Συναγερμός (Demokratikos Sunagermos) adalah sebuah partai politik di Siprus. Partai itu dibentuk pada tahun 1976. Partai itu dibentuk oleh Glafkos Klerides (bahasa Yunani: Γλαύκος Κληρίδης). Pemimpin partai adalah Nikos Anastasiadhis. Dalam pemilihan umum 2006, partai itu meraih 127.776 suara (30.3%, 18 kursi). Pada pemilihan umum kepresidenan 2002, Glafkos Klerides — sang kandidat partai — meraih 160.724 suara (38.8%). Partai itu memiliki 2 kursi di Parlemen Eropa.
Adanya Koalisi Demokratis (Siprus) atau Δημοκρατικός Συναγερμός (Demokratikos Sunagermos) seharusnya dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan maupun aspirasi kedua belah pihak ini ke dalam sebuah persatuan yang menggiring mereka pada rekonsiliasi. Namun pada kenyataannya negara ini terjerembab dalam konflik etnis berkepanjangan yang juga diperparah dengan intervensi asing atas kondisi di negara ini.

Advertisements