PERAN “KREDIT MIKRO” DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MEREDUKSI KEMISKINAN

Blog-Bornstein-Commercial-Microfinance-Image-1

Kemiskinan merupakan bagian dari sebuah negara yang tidak dapat terbantahkan keberadaannya. Eksistensi sebuah negara akan selalu terbayangi oleh ancaman kemiskinan manakala sebuah negara tidak dapat menjalankan strategi yang tepat untuk membangun ekonomi dalam negerinya. Seiring berkembangnya masa, isu kemiskinan kemudian menjadi isu global yang menjadi fokus di seluruh negara.

Konsekuensi dari meningkatnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara adalah negara menjadi lemah secara ekonomi yang kemudian akan berimplikasi secara politik terutama pada bargaining position atau posisi tawar negara dalam lingkup internasional. Dalam konteks domestik, negara dengan tingkat kemiskinan yang parah akan sulit untuk mengendalikan atau menguasai sumber daya alam mereka sendiri, konsekuensi yang harus diterima adalah mereka harus mau untuk membagi kekayaan alam mereka sendiri. Mereka harus rela kekayaan alamnya dieksploitasi negara-negara lain yang lebih mampu secara teknis untuk mengelolanya. Ketidakmampuan negara dalam mengelola Sumber Daya Alam adalah implikasi lain dari kemiskinan yang bermuara pada buruknya kualitas dan standar pendidikan yang diperoleh oleh warga negara. Logika sederhana yang dapat merepresentasikan elit-elit politik negara dalam kawasan negara miskin tersebut adalah “Jangankan untuk membayar biaya pendidikan, atau membangun infrastruktur yang baik, rakyat kami saja belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan perut mereka sendiri”

Jika mengacu pada buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, timbulnya atau merajalelanya kemiskinan adalah akibat dari absennya negara dalam merumuskan kehidupan perekonomian yang baik bagi warga negaranya (Acemoglu et. al.,  2012). Contohnya adalah Bangsa Somalia yang dalam beberapa dekade terakhir selalu berkutat dengan perang saudara yang menghambat terjadinya Sentralisasi kekuasaan untuk memudahkan dalam mengatur segala permasalahan negara. Setiap tahun Bangsa Somalia hanya disibukkan dengan perang yang secara kasat mata sangat merugikan kehidupan mereka sendiri. Contoh yang tidak kalah menarik adalah dari Uni Soviet yang pada masa jayanya begitu mendapat banyak sanjungan mengingat prestasi negara tersebut yang mampu mencapai progresifitas ekonomi yang cukup signifikan. Namun, mereka (Uni Soviet) tidak berhasil untuk mereduksi kemiskinan pada segmen masyarakat mereka yang paling bawah yaitu Petani. Sentralisasi pendapatan dari hasil pertanian kepada sektor industri berbuah blunder dalam kebijakan ekonomi. Insentif yang seharusnya para petani dapatkan untuk menggenjot kinerja, ternyata tidak mereka dapatkan yang pada akhirnya berakibat pada turunnya pendapatan di sektor pertanian. Penurunan pendapatan tersebut kemudian berimplikasi pada sektor perindustrian Uni Soviet yang pelan-pelan tidak menunjukkan progresivitas dalam pendapatannya. Inilah yang menjadi awal terdegradasinya Uni Soviet dalam percaturan ekonomi global yang kemudian diperparah dengan adanya disintegrasi dalam wilayah Uni Soviet. Akhirnya, perlahan tapi pasti Uni Soviet hanya meninggalkan jejak akademis yang masih menarik untuk dikaji sampai saat ini.

Dalam konteks Gender, Wanita jelas merupakan warga negara yang paling dikorbankan dalam permasalahan kemiskinan. Perdebatan Gender dalam masalah pekerjaan di negara-negara lemah ataupun berkembang seringkali masih menjadi permasalahan yang berusaha untuk direduksi berbagai negara (Kovacs, 2014). Adapun usaha yang dilahirkan oleh negara untuk memberdayakan perempuan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan menggagas sistem “Mikro Kredit”.

Jika ditelisik lebih sederhana, permasalahan kemiskinan sebenarnya adalah permasalahan kurangnya kredit yang beredar di dalam masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi peluang tepat bagi kaum wanita untuk memperoleh kesetaraan.  Tidak adanya limitasi gender dalam pengajuan “Mikro Kredit” ini membuat kaum Wanita di berbagai negara lebih fleksibel untuk dapat berperan dalam mereduksi kemiskinan. Metode inilah kemudian dapat menaungi proses memperoleh kesetaraan dalam berbagai sektor  seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan (Heyzer, 1992). Pemberdayaan juga merupakan peningkatan kemampuan wanita untuk memilih dan bekerja sesuai dengan kepentingan peran mereka. (Kabeer, 1999)

Kalangan wanita miskin seringkali mendapatkan prosi yang lebih baik dalam permasalahan kredit. Bangladesh contohnya, kalangan wanita seringkali gagal dalam mendapatkan pinjaman kalangan pria, dan tambahan kredit kepada para wanita lebih mempunyai dampak yang lebih besar terhadap konsumsi rumah tangga serta kualitas hidup dari anak-anak. Kontradiksi justru terdapat di masyarakat tradisional, khususnya di Asia Selatan serta Afrika Tengah wanita telah ditiadakan dari pasar ekonomi. Wanita di Timur Afrika diharapkan untuk bertani dan merawat keluarga ketika semua pemasukan keluarga dikendalikan oleh pria. Wanita-wanita perintis yang pertama kali menerjang pasar ini sangat dikritik keras. Namun, seiring dengan menyebarnya institusi microfinance di sebagian besar Kenya dan Uganda, telah menegaskan bahwa Wanita pedesaan juga dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian pedesaan. (Phrang, 2004)

Jadi, dapat disimpulkan disini bahwa “Mikro Kredit” merupakan salah satu akses yang dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan kepada kesetaraan hidup mereka. Namun, akses “Mikro Kredit” dalam konteks pemberdayaan perempuan akan berjalan tidak efektif manakala terjadi kegagalan dari kaum perempuan dalam pembayaran kredit tersebut. Kegagalan pemberdayaan perempuan dalam konteks “Mikro Kredit” bisa jadi juga merupakan blunder yang akan sangat merugikan kaum perempuan dalam permasalahan kemiskinan. Kritik inilah yang masih harus diselesaikan institusi-institusi pemberi kredit dan menjadi pekerjaan rumah bagi negara dalam merumuskan regulasi yang tepat dalam mereduksi kemiskinan.

 

BIBLIOGRAPHY

Heyzer, N. (1992) ‘Gender Issues in Development Analysis, Policy and Planning: Experiences from Asia and the Pacific’. The Hague: Institute of Social Studies Advisory Services.

Kabeer, N. (1999). The Conditions and Consequences of Choice : Reflections on the Measurement of Womenís Empowerment f or Social Development (pp. 1–50).

Acemoglu, D. dan Robinson J. A. (2012). Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Povety. New York, Random House, Inc.

Kovacz, R. (2014). Is Microcredit an Effective Policy Tool For Promoting Women’s Empowerment? Diakses dari www.e-ir.info/2014/01/20/is-microcredit-an-effective-policy-tool-for-promoting-womens-empowerment/

Phrang, R. (2004). IFAD in the News: Poverty Reduction-A Little credit goes a long way. Diakses dari http://www.ifad.org/media/news/2004/150204.htm

Advertisements

Dampak Media Global bagi Konstelasi Masyarakat Internasional

 (The Impact of Global Media for The Constellation of International Society)

 Nurul Adi Prasetyo

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP, Universitas Jember

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail : nuruladiprasetyo@gmail.com

 

Abstract

 This paper will explain how the media can influence the global constellation of the international community in a variety of sectors. As a means of political communication is fundamental, the media has evolved into one of the actors in contemporary international relations. All kinds of political strategies and state elites to run the country and effectively informed by the media. Stereotypes, and even cruel propaganda can be carried out by the media to the public lead to global issues. It is then used by policy makers to take advantage of the presence of the media in the constellation of the international community. Coverage of the media that are considered beneficial will always be followed by the political elites of various countries and unfavorable publicity for the state elites will always be ignored. Media in the constellation of the international community can also be used as a tool of political influence or political education transformation for a country. The media is also one of the most effective actor in the campaign for human rights and democracy.

Keywords : Media, International Society, Human Rights.

Gambar 

Pendahuluan

Dunia internasional memang tidak dapat dilepaskan dari peran media massa internasional. Melalui media massa semua informasi dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat internasional. Dengan semakin luasnya jangkauan informasi yang tersebar ke berbagai negara maka semakin mudah bagi masyarakat internasional untuk menyikapi berbagai polemik yang terjadi dalam lingkup internasional.

Hal inilah yang kemudian banyak memunculkan perdebatan dalam dunia internasional. Seringkali media dinilai sebagai aktor yang paling efektif untuk mempromosikan perdamaian, demokrasi, dan mengkampanyekan tentang nilai-nilai hak asasi manusia. Namun, banyak juga yang menilai media merupakan aktor yang merupakan kepanjangan tangan dari kelompk barat untuk mengkonstruksi dunia sesuai dengan kepentingan mereka. Oleh karena itu, media global kemudian selalu menarik minat para akademisi untuk mengadakan penelitian tentang peran media dalam dunia internasional.

Kerangka Teori

Dalam menjelaskan suatu fenomena, teori memerlukan pembuktian secara sistematik. Artinya, teori harus diuji dengan bukti-bukti yang sistematik (Mas’oed,1994: 187).

Teori yang baik adalah teori yang bisa didukung atau ditolak melalui analisis yang jelas dan penggunaan data secara sistematik. Untuk mengkaji Dampak Media Global bagi Konstelasi Masyarakat Internasional penulis menggunakan teori Globalisasi dengan konsep Construsted of Media Globalization di dalamnya.

Teori Globalisasi

Globalisasi seringkali diasosiasikan dengan neoliberalisme atau tatanan dunia politik baru. Proses ini, yang manamengungkap koneksivitas baru secara mendunia dalam hal konflik dan krisis, termasuk sustainable environment, hak asasi manusia, dan perlingdungan terhadap budaya tradisional, telah menuntun publik pada bidang penelitian baru yang banyak memberikan perdebatan secara akademis tentang teori ini dalam globalisasi kepada yang lainnya. Teori ini penting untuk membantu memposisikan kembali konsep lama dari organisasi sosial dan politik, seperti negara dan komunitas-komunitas, dalam lingkup global (Litteljohn et.al., 2009: 443).

Konsep Construsted of Media Globalization

            Perdebatan spesifik mengani hal ini sudah dimulai untuk mempengaruhi diskusi teoretik dari globalisasi dalam studi media dan komunikasi, yang mana memberikan kejutan dalam sejarah panjang komunikasi lintas batas. Bentuk pertama dalam komunikasi lintas batas muncul pasca 1920-an dengan stasiun radio gelombang pendek, seperti Voice of Russia, yang berdiri pada tahun 1922; BBC World Service, yang berdiri pada tahun 1932; dan Voice of America, yang berdiri pada tahun 1953. Beberapa contoh ini adalah beberapa contoh yang dapat menyimpulkan bentuk-bentuk komunikasi internasional pada awalnya, dan dalam arti yang sebenarnya dari komunikasi antar negara (Litteljohn et.al., 2009: 444).

Pembahasan

            Dalam sejarahnya, media dan kelompok jurnalis serta para akademisi adalah kelompok-kelompok yang pertama memperkenalkan perspektif keadilan sosial/hak asasi manusia kepada para pembuat kebijakan. Dari tahun 1975 sampai 1985 sebuah tatanan komunikasi dan dunia informasi muncul dalam United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) oleh gerakan non-blok dari negara-negara PBB, bersama dengan akademisi dan kelompok-kelompok sosial (Mansell et.al., 2011: 97). Dalam laporan yang diterbitkan oleh International Council of Human Rights Policy juga menyatakan bahwa faktanya saat ini sudah banyak negara dan institusi internasional yang mengintegrasikan prinsip hak asasi manusia ke dalam framework kebijakannya (ICHRP, 2002: 16). Mayoritas policymakers atau pembuat kebijakan juga sangat bergantung pada informasi-informasi yang disediakan oleh media internasional seperti BBC, CNN, dan sebagainya. Fenomena ini kemudian sangat berimplikasi baik bagi masa depan demokrasi dan aspek humanitarian dalam proses pembuatan kebijakan (Chinadaily, 11 Januari 2014).

            Pasca perang dingin fenomena ini semakin mendapat tempat dalam level internasional seiring dengan adanya arus globalisasi bersama dengan paradigma-paradigma liberal yang juga masuk di dalamnya. Globalisasi tidak dapat dipungkiri telah banyak membawa perubahan bagi tatanan sistem internasional. Globalisasi telah membuat garis batas antar negara begitu terlihat buram dan sulit untuk diidentifikasi secara rigid. Hal ini pada akhirnya membuat arus informasi yang berasal dari media massa menjadi sangat fleksibel dan mampu masuk ke dalam seluruh sistem masyarakat internasional. Setidaknya dalam dua dekade terakhir, liberalisasi dan privatisasi dari media yang pertama terjadi di Eropa, Amerika Utara hingga kemudian negara-negara sisi selatan telah menciptakan sebuah tatanan dunia baru. Seperti Kemunculan “Chindia” (Gabungan ekonomi dan kekuatan politik dari China dan India), kemunculan postapartheid di Afrika Selatan, kemunculan negara-negara timur tengah seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Saudi Arabia (Fortner et.al., 2011: 155).

Tidak hanya dalam decision making process saja perspektif HAM menjadi salah satu indikator namun non-governmental organizations (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga menilai bahwa hal ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk ditegakkan. Hal ini sangat beralasan dengan semakin tumbuhnya peran LSM dalam penegakan HAM dalam lingkup domestik maupun internasional. Media dan LSM HAM adalah beberapa aktor yang sangat membantu untuk menyuarakan permasalahan HAM yang kemudian dibantu oleh media massa dalam menanganinya (Nwankwo, 2011: 14). Media massa kemudian hadir sebagai jembatan antara publik dengan kelompok atau institusi terkait permasalahan ini sebagai penyedia informasi.

            Masih belum hilang dalam ingatan betapa arab spring begitu mengguncang dunia dengan berbagai liputannya yang dihadirkan oleh media. Teknologi informasi seakan menjadi trigger utama dalam fenomena ini (Iqbal et.al., 2011: 87). Kejenuhan politik yang kemudian difasilitasi dengan pemberontakan di Tunisia menjadi sebuah koneksi tersendiri dalam terjadinya domino effect di jazirah arab ini. Koneksi nirkabel melalui media sosial yang memangkas jarak dan waktu kemudian menjadikan efek pemberontakan Tunisia begitu cepat menyebar ke negara arab yang lain. Kedigdayaan rezim yang berkuasa berhasil diruntuhkan oleh pergerakan awal dari dunia maya yang pada awalnya tidak dapat dideteksi oleh rezim yang ada (Iqbal et.al., 2011: 86). Pergerakan ini pada akhirnya meruntuhkan segala ketidakadilan dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang pernah terjadi di dataran arab.

            Isu-isu global juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan media sebagai salah satu aktor transnasional kontemporer. Seiring dengan berubahnya persepsi ancaman yang bukan lagi diidentikkan dengan negara maka peran media semakin tumbuh menjadi sosok yang berperan dalam menyebarkan isu-isu global kepada masyarakat dunia. Terorisme sebagai isu global merupakan salah satu contoh mudah bagaimana media-media barat terlalu mudah untuk memberikan stereotype negatif kepada kelompok islam pasca serangan 9/11 (Fluckige et.al., 2006: 3). Hal ini pada akhirnya membuat komunitas islam yang memiliki hak untuk hidup dengan rasa aman menjadi terancam oleh stereotype ini. Ancaman terhadap rasa aman kelompok islam ini jelas merupakan hal yang menciderai nilai-nilai universal umat manusia yang telah lama disuarakan oleh United Nations Development Program (UNDP) dalam setiap laporannya (UNDP, 1994: 22).

            Media menjadi salah satu aktor yang aktif yang mengkampanyekan hak asasi manusia di samping bersinergi dengan NGO. Hal tersebut sangat beralasan mengingat landasan utama media adalah kebebasan dalam bersuara, berekspresi dan menyampaikan informasi kepada publik. Seperti yang telah disampaikan oleh mantan Sekjen PBB, Kofi Annan.

“Press freedom is a cornerstone of human rights. It holds governments responsible for their acts, and serves a warning to all that impunity is an illusion (IFJ, 1999: 2).”

Landasan media juga merupakan sebuah landasan yang sejalan dengan konsep demokrasi. Oleh karena itu, trend yang selalu berkembang dalam dunia internasional adalah ketika sebuah negara telah menganut sistem demokrasi, maka konsekuensi yang harus ditanggung oleh tiap-tiap negara adalah mereka harus benar-benar menjaga dan menerapkan landasan utama media yaitu kebebasan.

            Media dan politik kemudian menjadi dua faktor yang tidak dapat dipisahkan dari negara demokrasi. Interdependensi antara kedua faktor ini pada akhirnya dapat berimplikasi pada kebijakan-kebijakan negara. The National Centres of Competence in Research (NCCR) dalam proyeknya yang bernama “The Mediatization of political decision-making” pernah menjelaskan investigasinya bagaimana peran media dalam mempengaruhi perilaku dan strategi tokoh-tokoh politik dalam decision making process. Dalam proyek yang diselenggarakan di Universitas Zurich dan Universitas Amsterdam, NCCR menyampaikan kepada publik bagaimana media membangun kaum muda menjadi masyarakat demokrasi hanya dengan konstruksi entertainment-oriented (NCCR Newsletter, 10 Juni 2012).

            Selama beberapa dekade terakhir peran media sangat fundamental dalam mempengaruhi kontelasi masyarakat internasional dalam berbagai bidang. Tidak hanya mempengaruhi konstruksi sosial dan ekonomi masyarakat saja melainkan juga dapat mempengaruhi agenda politik luar negeri serta kebijakan-kebijakan dari elit-elit negara. Media sebagai salah satu aktor transnasional kontemporer juga dapat menjadi salah satu alat komunikasi politi yang mempengaruhi konstelasi politik, baik secara internasional, regional maupun domestik.

Daftar Pustaka

Buku

Fluckige, M. dan Katja Ms. 2006. Xenophobia, Media Stereotyping, and Their Role in Global Insecurity. Geneva. Geneva Center for Security Policy.

Fortner, R. S. and Fackler M. P, 2011, The Handbook of Global Communication and Media Ethics, Volume I, Volume II. United Kingdom. Blackwell Publishing. Ltd.

International Council on Human Rights Policy. 2002. Journalism Media and The Challenge of Human Rights Reporting. Switzerland. ATAR Roto Press.

International Federation of Journalist. 1999. The Role of Media in Promotion of Human Rights and Development in Africa. Brussels. International Federation of Journalist.

Iqbal, M dan Soyomukti N. 2011. Ben Ali Mubarak, Khadafy : Pergolakan Jazirah Arab Abad 21. Bandung. Medium.

Littlejohn S. W. dan Foss K. A. 2009. Encyclopedia of Communication Theory. United States of America. SAGE Publications.

Mansell, R and Raboy M, 2011, The Handbook of global media and Communication Policy. United Kingdom. Blackwell Publishing. Ltd.

Mas’oed, Mochtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi. Yogyakarta: LP3ES hlm. 187

Moller. J, Kunz. R, dan Esser F. “Becoming a democratic citizen in a multi-media environment”. The National Centres of Competence in Research. 10 June 2012.

Nwankwo, C. V. 2011. THE ROLE OF THE MEDIA IN PROMOTING HUMAN RIGHTS: An analysis of the BBC documentary, ‘Chocolate: the bitter truth’. University of Gothenburg.

UNDP. 1994. Human Development Report 1994. New York. Oxford University Press.

 

Newsletter :

Landerer. N., Sciarini P. dan Tresch A. “How strong is the media’s political power in Switzerland?”. The National Centres of Competence in Research. 10 June 2012.

 

Internet :

China Daily. 2014. The role of global media in public diplomacy. Dalam http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/11/content_17230295.htm (30 Januari 2014)