Pembangunan Nasional yang terkebiri Korupsi

Hampir separuh abad lebih Indonesia merdeka. Dalam usia yang bisa dikatakan uzur, seharusnya

Featured image

Indonesia sudah mampu untuk mengimplementasikan semangat dan cita-cita Soekarno sebagai founding fathers negara ini. Namun, ketika berbicara ekspektasi, negara ini selalu terganjal oleh realitas sosial yang sama sekali tidak mendukung terwujudnya semangat para pendiri bangsa. Fase-fase menuju kedewasaan sistem politik pasca kemerdekaan telah lama dilalui. Orde lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi adalah fase-fase yang seharusnya menjadi fase yang menempa semangat warga negara untuk semakin dewasa dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Walaupun tempaan dari fase-fase sistem politik Indonesia telah memberikan fluktuasi yang cukup signifikan bagi dinamika negara Indonesia namun tetap saja, sampai saat ini Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah klasik yang hampir belum ada resolusi dari masalah-masalah tersebut.

Menginjak Orde lama hingga Orde Baru setidaknya Indonesia begitu menyisakan permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat kronis. Imbas dari KKN yang begitu kronis tersebut pada akhirnya berdampak pada mentalitas warga negaranya yang masih rentan terhadap fenomena korup. Inilah yang kemudian melahirkan argumen bahwa negara Indonesia adalah negara yang masih lemah secara mentalitas bernegara. Tidak hanya sampai disitu, fenomena koruptif ini ternyata masih menjadi endemik yang begitu sulit untuk ditumpas begitu menginjak era Reformasi. Setidaknya hal tersebut masih banyak ditemui dalam aktivitas kampanye pemilukada ataupun pilpres.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak banyak menunjukkan progress signifikan pada tahun 2013 dengan menududuki peringkat ke-114 dari 177 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya sebesar 32. Indeks ini jauh tertinggal dari tetangga Indonesia yaitu Singapura yang mempunyai nilai indeks sebesar 86. Indeks dari Singapura ini hanya berjarak 14 dari nilai sempurna untuk Indeks Persepsi Korupsi.

Inilah yang kemudian menjadikan polemik dalam negeri yang berkepanjangan bagi Indonesia. Lembaga superbody pemberantasan korupsi pun sudah menunjukkan tajinya dalam pemberantasan korupsi dalam negeri, namun tetap saja tidak banyak menolong dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Permasalahan korupsi Indonesia ini sudah banyak mendapatkan sentilan dari publik domestik maupun internasional. Dalam buku “Earth Wars” yang sama sekali tidak menyinggung permasalahan politik, korupsi Indonesia pun masih sempat disentil oleh penulis dari buku ini yaitu Geoff Hiscock. Ia menuturkan bahwa Indonesia adalah negara potensial dalam sumber energi untuk menjadikannya negara-negara besar seperti India ataupun China, namun Ia kemudian skeptis terhadap potensi Indonesia tersebut untuk dapat tereksploitasi dengan baik. Salah satu penyebab dari skeptisisme Hiscock adalah Korupsi Indonesia yang sudah begitu endemis menjangkiti elit-elit negaranya.
Permasalahan korupsi di atas bisa dibilang teladan kurang baik dalam memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat sehingga imbasnya membuat masyarakat pragmatis dan cenderung apatis pada proses politik yang ada. Kongkritnya adalah masyarakat menjadi mudah untuk di mobilisasi pada perilaku koruptif seperti politik uang dan kampanye hitam. Padahal, menurut Peter Merkl “politik dalam bentuk yang paling baik merupakan usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.” Ketika kemudian masyarakat hanya disuguhi perilaku korup dari calon elit-elit negara saat kampanye namun kemudian mereka (publik) diabaikan dalam konteks kebijakan yang memihak kepada mereka, dimana kemudian letak keadilan bagi warga negara? inilah yang menjadikan elit-elit politik Indonesia memposisikan diri mereka dalam strata terendah dalam konteks integritas dan dedikasi untuk negara.

Budaya politik yang baik merupakan satu sisi fundamental yang mempengaruhi terselenggaranya pembangunan nasional yang optimal. Namun, Endemisnya korupsi di Indonesia sangat berakibat fatal pada segala lini pembangunan negara ini terutama dalam input pembangunan nasional melalui sistem politik yaitu Partai politik. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi input yang baik bagi sistem politik negara ternyata lalai dalam menjalankan fungsinya, mereka (partai-partai politik) lebih mengedepankan visi dalam memperjuangkan kekuasaan di parlemen maupun eksekutif dengan platform kepentingan rakyat yang klise. Akibatnya output-ouput yang dihasilkan dari sistem politik Indonesia sama sekali tidak menyentuh permasalahan-permasalahan penting yang harusnya menjadi prioritas. Para pembuat kebijakan lebih memilih untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan kalangan elit. Dalam konteks kekinian, lahirnya UU MD3 ataupun Kebijakan Pilkada Tidak Langsung yang saat ini polemiknya masih belum jelas adalah bukti otentik bahwa peluang terciptanya korupsi diciptakan sendiri oleh kalangan politisi pemangku kekuasaan.

Awal reformasi hingga sekarang bukanlah masa yang dapat dikatakan seumur jagung. Reformasi yang sudah berjalan 15 tahun seharusnya sudah menjadi masa dimana segala permasalahan negara dapat diatasi secara optimal. Jika dipetakan lebih detail, dapat diyakini bahwa permasalahan klasik dan cenderung fundamental bagi pembangunan Indonesia belum ada satupun yang terselesaikan. Dimulai dari permasalahan krisis energi, pendidikan, hukum, politik, hingga permasalahan infrastruktur yang seharusnya dapat menjadi elemen penunjang dalam produktivitas warga negara.

Permasalahan akan selalu bertambah pelik ketika kondisi negara Indonesia dikomparasikan dengan negara lain. Lihatlah China yang begitu cerdas dalam memasarkan teknologinya ke Afrika. Mereka hanya perlu untuk menukarkan teknologi mereka serta membangun infrastruktur teknologinya dengan sumber daya alam dari Afrika. Langkah Signifikan dan cerdas dalam menyiasati kebijakan produksi teknologi mereka yang begitu masif. India, yang secara kultural kehidupan mereka masih lebih parah daripada Indonesia terutama dalam hal penghargaan waktu dan kebersihan ternyata sanggup untuk menjalankan proyek luar angkasa mereka dengan sukses. Sementara Indonesia, dari awal reformasi hingga saat ini masih berkutat dengan kebijakan yang bermuara pada elit-elit politik demi keberlangsungan partai mereka. Apa yang diucapkan oleh Sukant Ratnakar sepertinya memang benar “Pemimpin-pemimpin politik adalah refleksi dari masyarakat kita” dan pemimpin-pemimpin politik Indonesia masih pada jalan klasiknya yaitu membawa dirinya pada strata terendah dalam konteks integritas dan dedikasi untuk negara.

Advertisements

Kemitraan Ekonomi Cina dengan Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Kemitraan Ekonomi Cina dengan Indonesia dalam Perdagangan Internasional
Nurul Adi Prasetyo
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
email : nuruladiprasetyo@gmail.com

Abstract
This journal will explain how China’s economic strength that was once very closed up and turned into one of the country’s economy with a system that respected and feared when China began practicing market economy system which is identical to the liberal. China’s economic strength is a force capable of making China so well respected in the international world. The expansion of China’s economy not only to major countries like USA, UK, etc. but also extended to the Indonesian economy. Partnerships with Indonesia lived a significant impact to the economy of both countries. Therefore, bilateral cooperation has been done by the two countries is the idea that China has now left the classic economic method so closed to the outside world.

Keyword :

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono with Chinese Premier Wen Jiabao

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono with Chinese Premier Wen Jiabao


Kata Kunci : Cina, Indonesia, Kemitraan, Liberalisme, Ekonomi Internasional.
.

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika hubungan internasional dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari adanya ketergantungan terhadap system perekonomian internasional guna menunjang system perekonomian domestic yang ada di dalam sebuah negara. Interaksi ekonomi yang intens dengan negara lain merupakan salah satu modal utama untuk memberlakukan strategi ekonomi dalam percaturan perekonomian global Kontestasi perekonomian internasional diharapkan akan dapat mendongkrak pendapatan nasional masing-masing negara melalui pola-pola perekonomian yang mereka buat sesuai dengan kondisi dalam negeri tiap-tiap negara.
Seiring berjalannya waktu perekonomian internasional terus tumbuh mengikuti arus globalisasi yang juga semakin merambah negara-negara yang tidak menerapkan system ekonomi terbuka. Pada akhirnya seiring datangnya arus demokrasi dan liberalisasi yang merambah negara dengan system ekonomi tertutup, negara-negara dengan model perekonomian pada akhirnya mulai membuka diri terhadap pola perdagangan internasional. Seperti apa yang pernah dialami oleh Cina yang dulu terkenal sebagai negara dengan konsep pemerintahan sosialis yang enggan untuk membuka pintu bagi perdagangan internasional. Namun dewasa ini seiring dengan mengendemiknya virus-virus liberalisasi yang seakan menjadi dogma internasional dan mengharuskan tiap-tiap negara di dunia untuk menerapkan system perekonomian terbuka membuat Cina yang pada awalnya sangat berhaluan sosialis mau tidak mau harus menerapkan system perekonomian terbuka ini demi keberlangsungan hidup dan eksistensi negara mereka di dalam pergaulan internasional.
Oleh karena itu dalam jurnal ini penulis akan mencoba menjabarkan secara factual bagaimana proses ekonomisasi China dalam percaturan perdagangan internasional yang juga merambah pada aspek-aspek perdagangan dalam dan luar negeri di kawasan asia yang lain terutama Indonesia yang menjadi salah satu tujuan ekspor yang juga menjannjikan bagi perekonomian China.

II. KERANGKA TEORI

a. Teori Liberalisme
Dewasa ini merupakan era yang dapat dikatakan sebagai era hegemoni liberal di dalam dinamika hubungan internasional. Sebagai salah satu ideology yang dianggap paling relevan untuk merepresentasikan kebebasan masyarakat sipil dan sebagai sebuah ideology yang sangat memperhatikan nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia Liberalisme dianggap sebagai sebuah ideology yang dapat menuntun negara-negara kepada sebuah hubungan dalam hal ekonomi yang akan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri sebuah negara.
Liberalisme sendiri merupakan ideology yang mempunyai pengaruh besar di dunia dan yang dibincangkan di sin berasal dari pemikiran barat. Ia menjadi landasan bagi system demokrasi dan system kapitalisme indsutri yang kini berkembang di dunia. Prinsip-prinsip pemikiran rasional ilmiah, pemerintahan yang terbatas, pemikiran tentang kebebasan individu dan posisi individu yang bebas dari campur tangan negara dianggap sesuai dengan system demokrasi dan kapitalisme. Kebebasan Politik, kompetisi individu dalam mesyarakat sipil dan system kapitalisme pasar adalah yang terbaik dalam menopang kesejahteraan melalui alokasi sumber-sumber yang terbatas secara efisien di masyarakat (Burchill, 2009:3).
b. Teori Soft Power
Menurut Joseph Nye, power adalah kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui penggunaan daya tarik daripada penggunaan kekerasan (coercion) atau imbalan (payment). Jika sebuah negara merepresentasikan nilai-nilai yang yang menarik untuk diikuti oleh negara lain, tentunya hal itu akan mempermudah dalam memimpin dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Soft power bukan sekedar pengaruh coca-cola dan blue jeans namun lebih jauh dari itu, keyakikan ini membedakan dengan skeptisme yang ada. Kemampuan negara untuk menarik hati negara lain timbul dari kebudayaan-kebudayaannya, nilai-nilainya dan praktek-praktek domestik, dan penerimaan legitimasi atas kebijakan-kebijakan luar negerinya.
III. PEMBAHASAN

a. Sejarah Ekonomi China
China merupakan salah satu negara yang tergolong memiliki demografi penduduk terbesar di dunia bersama negara-negara dengan demografi penduduk besar yang lainnya seperti Amerika Serikat, India, ataupun Kanada. Tidaklah mudah mengelola negara dengan jumlah penduduk di atas rata-rata, butuh konsep yang benar-benar matang untuk dapat mengatur dinamisasi yang ada dalam negara yang berpenduduk di atas rata-rata tersebut. China sebagai negara representasi negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia merupakan salah satu negara yang dapat dijadikan sebagai contoh negara yang dapat mengelola dengan baik walaupun mempunyai jumlah penduduk di atas rata-rata tersebut.
Kebijakan ekonomi China adalah pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut ”mencari kebenaran dari kenyataan konkret”, seperti ”sistem tanggung jawab rumah tangga” yang pada akhir 1970-an telah meninggalkan sistem pertanian kolektif dan mengembalikan usaha tani kepada para petani. Hasilnya, kenaikan pesat dalam produktivitas, hasil produksi, dan pendapatan petani tanpa memerlukan pengeluaran besar dari Pemerintah China. Kebijakan ekonomi yang pragmatis juga tecermin pada kebijakan ”pintu terbuka” bagi investasi asing. Meski dari tahun ke tahun sistem insentif dan peraturan mengenai investasi asing terus disempurnakan, insentif dan peraturan tentang investasi asing tetap menarik bagi investor asing. Dengan demikian, China menerima investasi asing dalam jumlah amat besar, jauh melebihi investasi asing ke negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya (di luar Jepang). Semula, Pemerintah China juga memberi prioritas pada pembangunan industri-industri manufaktur ringan dan menengah yang padat karya dan berorientasi ekspor—yang hanya memerlukan jumlah investasi kecil—tetapi dalam waktu singkat menghasilkan lonjakan jumlah produksi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, mainan anak, dan barang elektronik konsumsi. Kenyataannya, industri ini telah mempekerjakan puluhan juta orang yang datang dari pedesaan. Namun, setelah krisis finansial global juga melanda China, puluhan juta pekerja ini kembali ke pedesaan karena pasar ekspor mereka mengalami kontraksi.
Seiring berjalannya waktu dan semakin mengglobalnnya liberalism dan demokrasi pemerintahan China lambat laun memberanikan diri untuk membuka pintu dengan negara lain untuk melaksanakan perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Kebijakan China inilah yang pada akhirnya membuat China terlepas dari adanya sterotype bahwa China adalah negara yang tertutup dalam hal perekonomian yang tidak pernah menjalin kerjasama dengan negara lain dalam urusan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil China ini bukanlah tanpa alasan banyaknya tuntutan dari masyarakat China yang menuntut adanya keterbukaan dalam system perdagangan di China. Reformasi ekonomi yang dilakukan China yang dimulai pada tahun 1979 merupakan sebuah langkah prestisius yang pada akhirnya dapat merubah kondisi dalam negeri negara tersebut dan memberikan perubahan yang signifikan dalam interaksinya untuk melaksanakan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Pasca reformasi ekonomi ini perekonomian China mengalami pertumbuhan yang sangat pesat hingga saat ini yang membuat negara ini menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam urusan bisnis internasional. Foreign Direct Investment (FDI) yang ditanamkan oleh China di negara-negara lain merupakan salah satu dari beberapa senjata yang digunakan China untuk mengekspansi negara-negara lain dalam bidang penanaman modal yang akan sangat membantu mengurangi kekurangan kesempatan kerja dalam negara-negara lain.
b. Kekuatan Ekonomi China
Reformasi Ekonomi China memberikan perubahan besar bagi kondisi perekonomian ekonomi China. Reformasi itulah yang membuat China menjadi salah satu negara yang mulai ditakuti oleh negara-negara besar yang lain. Transaksi ekonomi dengan negara-negara besar yang lambat laun membuat perekonomian China semakin surplus semakin dinikmati oleh China.
Kekuatan China semakin terlihat dalam badai krisis keuangan Asia pada tahun 1997 itu juga. Ketika negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara kalang kabut, terutama Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, China mampu lolos tanpa cedera. Bekat kebijakan control devisa, China mampu menahan terjangan badai dahsyat itu dan tetap tegak berdiri, seakan-akan tak terpengaruh. Di saat terjadi bencana ini China memperlihatkan sikapnya yang amat piawai, tidak mendevaluasi mata uang Yuan. Dengan demikian kekuatan ekspor China yang sudah sedemikian menakutkan tidak ikut menghancurkan negara-negara tetangganya. Selain itu China ikut membantu Indonesia dan Thailand sebesar US$4,5 miliar lewat International Monetary Fund (IMF).
Pengaruh besar yang diberikan oleh China dalam dunia internasional mendekati penghujung abad ke-20 dalam dunia perdagangan internasional merupakan sebuah “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak dan meruntuhkan hegemoni Amerika Serikat dalam dunia perdagangan Internasional. Memasuki awal abad ke 21 China telah membuat sebuah langkah besar dengan turut bergabung dalam World Trade Organization (WTO). Masuknya China sebagai anggota WTO melengkapi partisipasi China dalam organisasi-organisasi internasional yang telah diikuti China sebelumnya.
Masuknya China ke dalam WTO secara tidak langsung akan membuat China semakin mudah untuk memasuki negara-negara yang juga tergabung dalam organisasi internasional yang menangani perdagangan Internasional ini. Setelah mengekspansi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain dengan berbagai komoditasnya yang terkenal murah China kemudian melirik pasar-pasar Asia Tenggara yang dianggap memiliki prospek cerah mengingat kawasan ini dikenal dengan kepadatan penduduknya yang terbilang relative banyak dengan tingkat konsumsi yang cukup untuk dapat dikonversikan ke dalam pundi-pundi devisa China. Indonesia adalah salah satu pasar potensial bagi China tersebut di samping negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Thailand, Malaysia, ataupun Vietnam. Indonesia menjadi salah satu pasar potensial mengingat di antara negara-negara Asia Tenggara yang lain Indonesia adalah satu-satunya negara dengan jumlah penduduk yang besar di kawasan ini yang memiliki pondasi ekonomi yang terbilang cukup stabil dalam beberapa decade ini.
Langkah tepat yang dilakukan China selanjutnya adalah menjalin kemitraan khusus dengan negara-negara Asia Tengggara yang tergabung dalam Association of South East Asian Nations atau yang lebih dikenal dengan akronim ASEAN. Seperti apa yang telah terjadi pada Oktober 2004 dimana China diterima sebagai sahabat ASEAN dengan ditandatanganinya Strategic Partnership for Peace and Prosperity pada pertemuan puncak di Bali, yang disusul dengan ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Selain itu China juga terlibat dalam berbagai forum, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN plus Three, forum-forum yang mempertemukan Cina dengan berbagai rekan dan teman ASEAN.
c. Kemitraan dengan Indonesia
Tujuan pertama ASEAN didirikan adalah untuk menangkal adanya kekuatan-kekuatan eksternal seperti doktrin-doktrin komunisme yang berasal dari Cina ataupun Uni Soviet. Namun, dewasa ini walaupun masih bersikap waspada menyikapi kemungkinan ambisi regional dan internasional China, kebanyakan anggota ASEAN bersikap pragmatis dengan membentuk kerjasama-kerjasama soft power dengan China. Beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, bahkan telah meluaskan kerja samanya di bidang keamanan, meskipun sebatas pada kerjasama teknis dan confidence building measures.
Target perdagangan tahun 2008 antara Indonesia dengan China sebesar US$20 Miliar sudah terlampaui di tahun 2007, yaitu sebesar US$25,01 Miliar. Tahun 2007, Indonesia mengimpor sejumlah US$12,6 Miliar, Sementara nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$12,4 Miliar. Dengan angka ini, pemerintah Indonesia optimis bahwa target perdagangan kedua negara sebesar US$ 30 Miliar dapat dicapai, mengingat angka pertumbuhan perdagangan antar kedua negara yang
pada tahun 2007 mencapai 31 Persen.
Dalam periode 2004-2009, ekspor Indonesia ke China didominasi oleh CPO, Karet Alam, Pulp & Paper, Tembaga, dan batu bara. Sedangkan impor Indonesia dari China terdiri atas produk besi baja, alat angkutan laut, produk elektronik, buah-buahan, sayuran segar, pipa besi, pupuk, tekstil, dan sepatu. Melalui komoditas-komoditas inilah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan domestiknya ataupun berusaha untuk menjadi competitor China dalam hal perdagangan internasional. Simbiosis yang dihasilkan dari kemitraan ini memberikan dampak yang tidak sepenuhnya buruk bagi perekonomian dalam negeri Indonesia ataupun China. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia akan sangat membantu negara ini dalam urusan kesempatan kerja yang berlimpah sehingga dapat mewujudkan tenaga kerja yang produktif. Kemitraan yang produktif inilah yang akhirnya dapat menuntun produktivitas ekonomi Indonesia melalui investasi-investasi yang masuk dalam negara
IV. KESIMPULAN
Dalam bidang perekonomian, Indonesia telah berusaha keras untuk dapat mengambil keuntungan dari kemitraan dengan China. Target-target yang telah dicapai dalam kurun waktu 2004-2009 merupakan salah satu indicator keberhasilan Indonesia dalam menjalankan proses ekonomi bersama dengan China. Target Ekspor yang dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan merupakan salah satu langkah yang dapat mempertahankan eksistensi Indonesia dalam kemitraannya dengan China. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam 10 tahun terakhir kemitraan Indonesia dengan China merupakan salah satu kemitraan yang terbilang baik dalam usaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hara, E. A. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung. NUANSA.
Rofii, M. S., Prakoso S. G., & Rahman C. H. (Penerjemah). 2011. PASCA TEROR (Membangun Kembali Dialog antar Kebudayaan dan Peradaban). Jogjakarta. Institute of International Studies.
Wibowo, I. & Hadi, S. 2009. (Ed.) MERANGKUL CINA (Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto). Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber lain :
The Chinese Economic Reform
http://www.ceibs.edu/ase/Documents/reform.htm
Surplus Perdagangan China Meningkat
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/95361
Thee Kian Wie, “Ekonomi China Setelah Pertumbuhan 30 Tahun”. Kompas. 1 Oktober 2009.