Sekuritisasi keamanan pangan di Kamboja

Potret Petani di wilayah Kamboja Selatan

Potret Petani di wilayah Kamboja Selatan

A. Kondisi dalam negeri Kamboja
kondisi ketahanan pangan saat ini di Kamboja perlu dimasukkan ke dalam konteks pembangunan sosial – ekonomi dan politik dalam negara tersebut. Dalam hal pembangunan ekonomi negeri ini masih terbelakang jika dibandingkan dengan banyak negara Asia yang lain. Dalam hal manufaktur, mineral ekstraktif dan infrastruktur dasar di Kamboja selalu kekurangan. Perlahan mulai berkembang di awal 1960-an, namun pembangunan ekonomi ini disokong oleh perkembangan politik dan ekonomi selalu terutama didasarkan pada produksi pertanian.
Sampai pada abad kesembilan belas, struktur masyarakat dalam negara kamboja masih didominasi kalangan dengan mayoritas penduduknya bekerja dalam sektor agraris. Dalam tiga abad terakhir ini pula struktur masyarakat kamboja dibayangi oleh dua kekuatan tetangga mereka yang besar yang menimbulkan kekhawatiran tentang siapa yang sebenarnya mengontrol pemerintahan mereka. Hingga saat ini pengaruh kedua negara ini juga masih terasa di dataran Kamboja dalam hal politik yang mana masing-masing dari mereka memberikan dukungan terhadap masing-masing kelompok politik yang mempunyai kesamaan kepentingan dengan Thailand dan Vietnam.
Kamboja merupakan salah satu negara di dalam kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan hasil pertaniannya di samping negara Asia Tenggara yang lain seperti Vietnam, Indonesia, Myanmar, Malaysia. Dalam hal perekonomian Kamboja merupakan salah satu negara yang menggantungkan pendapatan negara dari pengelolaan pertaniannya. Pengelolaan dalam bidang agraris ini pada akhirnya memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam kebijakan politik negara ini.
Ketersediaan pangan dalam negara ini juga merupakan salah satu yang menjadi masalah utama. Sama seperti halnya dengan negara lain di Asia Tenggara yang mempunyai latar belakang agraris, Kamboja juga masih mengalami defisit pangan nasional di beberapa daerah. Seperti yang dilaporkan oleh FAO/WFP pada januari 1996. Dengan adanya defisit dalam ketersediaan pangan nasional ini pada akhirnya berimbas kepada keamanan pangan nasional warga kamboja itu sendiri. Meskipun hingga saat ini pemerintah kamboja masih memprioritaskan kebijakan impor beras kepada negara-negara lain seperti di Indonesia. Hal itu terbukti dengan adanya kerjasama-kerjasama bilateral dengan indonesia dalam hal ketahanan pangan.
Walaupun Kamboja pernah merasakan swasembada beras pada tahun 1995/1996 namun pada saat itu beberapa wilayah masih dilanda defisit yang kronis pada sektor produksi padi. Terutama pada wilayah Kampong Cham, Kampong Speu dan Kampot (FAO/WFP). Permasalahan defisit ini kemudian ditambah dengan sulitnya mewujudkan ketahanan pangan nasional Kamboja. Kesulitan ini sangat berdasar mengingat pada saat itu Kamboja belum mencapai manajemen perekonomian yang baik yang ditambah dengan buruknya daya beli masyarakat di Kamboja itu sendiri. Inilah yang kemudian memunculkan perhatian khusus pemerintah Kamboja dalam hal ketahanan pangan nasional.
Bukan hanya itu saja permasalahan yang dihadapi oleh Kamboja. Permasalahan kenaikan harga pangan dunia juga menjadi salah satu hal yang menjadi polemik dalam negeri Kamboja. Krisis harga pangan global yang dari masa ke masa terus naik akibat dari semakin meningkatnya kebutuhan dunia akan stok pangan. Krisis harga pangan dunia ini sangat mendasar apabila menilik pada faktor-faktor penyebab yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Charles E. Harahan dalam laporannya yang menganalisa penyebab-penyebab dari krisis harga pangan dunia. Anomali Cuaca, Kekeringan, Tidak Stabilnya harga minyak dunia, Tingginya pendapatan yang diperoleh oleh China dan India yang berakibat pada naiknya kebutuhan pangan kedua negara tersebut. Dampak dari naiknya kebutuhan pangan yang ditimbulkan oleh India dan China tersebut dalam jangka panjang akan dapat membahayakan ketersediaan pangan dunia di masa depan.

B. Kebijakan dalam negeri kamboja
Sebagai sebuah ancaman yang dianggap membahayakan bagi keberlangsungan hidup negara Kamboja, Pemerintah menganggap bahwa permasalahan ini harus segera dapat diatasi. Oleh karena itu untuk mengatasi ancaman ini para pembuat kebijakan dalam struktur birokrasi Kamboja menganggap bahwa Pemerintah Kamboja sudah seharusnya membuka pintu selebar-lebarnya bagi pengaruh liberal untuk dapat masuk ke dalam negara Kamboja. Selain karena dorongan dunia internasional kepada Kamboja untuk meliberalisasi perdagangan mereka, juga karena itu merupakan salah satu cara untuk membendung defisit pangan pada beberapa wilayah di negara Kamboja.
Dengan adanya liberalisasi ini kemudian diharapkan pemerintah Kamboja dapat membawa dampak yang signifikan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara tidak langsung. Melalui devisa yang mereka peroleh dari ekspor beras pemerintah berusaha untuk menutupi defisit pangan dalam negeri dengan mengimpor beras-beras murah dari luar negeri sehingga defisit pangan pada beberapa wilayah mereka dapat tertutupi. Namun, hal ini belum sepenuhnya menjamin bahwa ketika ekspor terjadi maka kemudian akan dapat dikompensasi dengan kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja. Hal ini sangat berdasar mengingat apabila ekspor secara signifikan terus dilakukan maka akan dapat menyebabkan kenaikan harga beras dalam negeri Kamboja.
Kebijakan dari pemerintah Kamboja pada dasarnya memiliki esensi yang mengarah pada ketahanan pangan nasional di samping mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi warga negaranya sendiri. Meskipun dalam formulasinya kebijakan pemerintah Kamboja belum memeberikan pengaruh yang cukup kuat bagi kebijakan makro-ekonomi, investasi asing, dan sebagainya. Namun saat ini, pemerintah Kamboja mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran dalam penentuan anggaran belanja negaranya seiring dengan banyaknya tekanan dunia internasional untuk merestrukturisasi pelayanan sipil negara ini. Hal ini kemudian akan berimbas pada kebijakan pangan dari pemerintah Kamboja.
Jadi, sebenarnya apa yang dialami oleh negara Kamboja sendiri merupakan efek dari apa yang dinamakan perdagangan global dan besarnya pengaruh dari demokrasi liberal itu sendiri. Sehingga pengaruh liberalisme pun dapat masuk ke dalam struktur pemerintahan dan mansyarakat kamboja sebagai jawaban atas permasalahan dalam negeri yang mereka alami. Dengan adanya keterbukaan dalam hal perekonomian ini rakyat kamboja sendiri mengharapkan akan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi ketahanan pangan nasional negara mereka.

DAFTAR PUSTAKA
Hara, E. A. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung. NUANSA.

Drs. R. Soeprapto, 2004, Hubungan Internasional, Sistem Interaksi dan Perilaku. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Harahan C. E. 2008. Rising Food Prices and Global Food Needs : The U.S Response. CSR.

Tickner Vincent. 1996. FOOD SECURITY IN CAMBODIA A PRELIMINARY ASSESSMENT. UNRISD.

Advertisements

Program Nuklir Dalam Negeri India

Nuklir india

India Merupakan salah satu negara di Asia yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya dimana dalam perkembangannya India juga pernah melakukan pengelolaan dan pengembangan-pengembangan terhadap senjata-senjata dalam system kemiliterannya. Dalam pengelolaan tersebut India juga tak luput dari pengelolaan tenaga-tenaga nuklir yang diharapkan dapat berimplikasi positif bagi kondisi dalam negeri maupun luar negeri mereka. Dewasa ini program nuklir India banyak mendapat sorotan dari public internasional. Banyak yang menganggap bahwa program nuklir India merupakan sebuah ancaman bagi perdamaian internasional, namun banyak juga yang menilai bahwa program nuklir India dikelola hanya sebatas sebagai komoditas yang dapat digunakan demi kepentingan masyarakat India.
Uji Coba nuklir yang dilakukan oleh India di masa lalu seperti memberikan sebuah ingatan khusus kepada dunia internasional bahwa beberapa dekade silam India merupakan salah satu negara yang juga memiliki ambisi untuk dapat mengelola program nuklir sebagai alat pertahanan dalam negeri mereka. Sebagai negara yang diwaspadai public pada masa lalu saat India sedang melaksanakan uji coba nuklirnya secara intens di beberapa kawasan, India dianggap sebagai salah satu poros kekuatan yang mengancam perdamaian internasional bersama Israel dan Pakistan ((threshold states). Seiring dengan berjalannya waktu pengembangan program nuklir India benar-benar mengarah pada system pertahanan negara mereka. Kekuatan-kekuatan Militer India semakin mengundang kekhawatiran masyarakat internasional akan meletusnya konfrontasi-konfrontasi yang mereka ciptakan kepada negara kompetitor mereka seperti Pakistan ataupun Cina. Program nuklir India semakin berkembang manakala pasukan Angkatan Laut mereka juga ikut dilatih dalam program nuklir yang dikembangkan di Bharat Atomic Energy Center (BARC). Program pelatihan ini pada akhirnya melahirkan senjata-senjata baru dalam system pertahanan India yaitu berupa Kapal Selam Nuklir pertama India. Program Kapal Selam Nuklir India yang dinamai Advance Technology Vehicle (ATV) ini diluncurkan untuk pertama kalinya di Vishakapatnam pada tanggal 22 Agustus 2009. Program-program nuklir tersebut bagi India adalah tidak lain adalah sebagai salah satu tujuan mereka untuk dapat melindungi negara mereka sendiri dari ancaman-ancaman negara luar seperti Pakistan dan Cina. Dengan adanya program nuklir tersebut di dalam negeri India maka negara ini sedikit merasa tenang akan ancaman-ancaman dari luar negara mereka.
Selain untuk memperkuat system pertahanan mereka India juga mengelola nuklir untuk kemaslahatan masyarakat mereka sendiri. Kepadatan penduduk yang dialami oleh India mau tidak mau harus membuat pemerintahan India untuk memutar otak menyiasati kebutuhan dalam negeri mereka yang semakin lama semakin kompleks. Beberapa di antara kebutuhan dalam negeri India yang semakin kompleks adalah permasalahan listrik yang semakin penting peranannya bagi masyarakat India. Oleh karena itu, untuk menyiasati kebutuhan listrik dalam negeri India yang semakin naik maka pemerintah India mengadakan inisiatif untuk membuka Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di wilayah India.
Kebutuhan akan listrik inilah yang juga membuat India menjalankan program nuklir dalam versi lain walaupun banyak warga India yang menolak akan program ini. Alasan ini sangatlah berdasar mengingat warga India juga tidak ingin menjadi korban kebocoran nuklir seperti yang terjadi di Fukushima Jepang ataupun Tragedi Chernobil Rusia. Kebutuhan akan listrik di India meningkat sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir terutama pada tahun 2009 yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan tahun 1991. Tidak Sedikit dana yang dikeluarkan India untuk membenahi segala infratsruktur ini. US$ 120-150 telah dikeluarkan India demi melancarkan program PLTN Tersebut. Pada tahun 2011 Program PLTN di India telah menyumbang 20 Juta Kwh untuk kebutuhan listrik dalam negeri India atau telah menyumbang sebesar 3,7 % dari total keseluruhan kebutuhan listrik dalam negeri India. Dengan adanya laporan-laporan ini tidak dapat disangkal bahwa Program PLTN di India juga turut berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan listrik warga negara India yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.