Paradoksal Partai Politik di Indonesia (Mesin Uang Baru)

Tiada gading yang tak retak, mungkin itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kondisi perpolitikan Indonesia dari masa ke masa. Dari presiden ke presiden begitu banyak permasalahan yang mempengaruhi konstelasi politik di dalam negeri mulai dari era Soekarno, Soeharto hingga sekarang yang diduduki SBY. Permasalahan tersebut ada bukanlah tanpa factor, permasalahan tersebut lahir dari berbagai kepentingan yang ingin mengkonstruk tatanan system pemerintahan yang ada demi kepentingan kalangan-kalangan tertentu. Inilah yang menyebabkan kapabilitas responsive system politik Indonesia mulai dinilai sebagai kapabilitas system politik yang terburuk di antara yang lain. Kapabilitas responsive yang merupakan kapabilitas yang merujuk pada kemampuan system politik untuk menangkap tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan domestic dan internasional adalah salah satu konten yang sangat penting kehadirannya dalam system birokrasi di Indonesia dimana melalui Kapabilitas responsive ini masyarakat dapat membuat input kepada institusi pemerintahan agar dapat membuat kebijakan yang lebih berorientasi kepada masyarakat luas bukan masyarakat golongan. Jika kapabilitas responsive ini sangat rapuh prakteknya seperti yang tercermin pada era kepemimpinan soeharto yang dimana tidak ada implementasi sama sekali dari kapabilitas responsive ini. Gaya kepemimpinan Soeharto pun cenderung lebih memfokuskan diri pada rezim kekuasaanya daripada memfokuskan diri pada system politik yang lebih responsive terhadap rakyatnya sehingga hal ini menimbulkan stigmatisasi bahwa rezim pemerintahan Soeharto adalah rezim pemerintahan yang jauh dari prinsip dasar demokrasi dimana semua rakyat bebas untuk berpendapat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Pada era reformasi kapabilitas responsive ini sedikit mengalami progress yang baik dimana system otoritarianisme ala Soeharto perlahan mulai tereduksi hingga melahirkan Pemilihan Umum Presiden secara langsung untuk pertama kali sebagai esensi dari Real-Demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Pemilihan Umum Presiden langsung untuk pertama kali ini akhirnya dimenangkan oleh KH. Abdurrahman Wahid dalam proses pemilihan yang benar-benar Murni tanpa intrik-intrik politik.

Beberapa Bendera Partai Politik

Berbeda dengan Pemilu-pemilu selanjutnya dimana dalam prosesnya selalu diwarnai dengan intrik politik untuk menjatuhkan golongan satu dengan golongan yang lain seperti yang tercermin ketika lengsernya KH. Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan karena skandal Buloggate dan Bruneigate yang skandal ini ditengarai merupakan strategi partai-partai politik untuk dapat menjatuhkan Gus Dur sebagai presiden. Inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya kapabilitas responsive dari pemerintahan yang diakibatkan banyak kalangan dari birokrat ini lebih sibuk untuk menyelesaikan urusan partai mereka. Sebagai contoh, dewasa ini partai yang sedang menguasasi konstelasi politik di Indonesia yaitu partai Demokrat sedang diterjang isu korupsi yang dilakukan oleh para kader-kadernya sehingga mau tidak mau para birokrat yang berasal dari partai ini pun bergerilya untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengesampingkan tujuan utama mereka yaitu merespon input dari masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan yang berorientasi kepada rakyat. Intrik-Intrik politik kotor yang sering menghinggapi praktek politis birokratif di Indonesia inilah yang seringkali menjadi salah satu penyebab sulitnya mengkonsolidasikan demokrasi di Indonesia dimana partai-partai politik yang notabene merupakan salah satu pilar demokrasi yang menjadi tempat input masyarakat justru terjerembab ke dalam virus yang bernama penyakit kekuasaan yang kronis dan perubahan paradigma partai yang semula sebagai tempat aspirasi rakyat kini berubah menjadi lahan untuk mengumpulkan uang. Partai-partai politik yang seharusnya solid untuk meperjuangkan aspirasi kekuasaan pun juga masih terjebak dalam dualism partai atau konflik internal partai seperti yang terjadi dalam tubuh Partai Kebangkitan Bangsa yang terpecah menjadi dua golongan yaitu golongan Muhaimin Iskandar dan golongan Gus Dur padahal kedua golongan ini berasal dari suatu keluarga. Lagi-lagi suara-suara rakyat tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan partai, suara-suara yang harusnya bisa jadi input pembangunan oleh perwakilan partai-partai politik dalam cabinet ini justru menjadi jurang degradasi bagi prestasi partai politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu hal yang sangat mempengaruhi partisipasi aktif masyarakat dalam berpolitik dalah partai politik sebagai salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menghimpun aspirasi rakyat. Namun dewasa ini partai politik sudah terkesan out of track dimana track yang seharusnya mereka berada dalam jalur pemenuhan aspirasi rakyat yang disampaikan kepada perwakilan mereka dalam kabinet namun esensi mereka kini perlahan berubah menjadi bagaimana caranya kekuasaan itu bisa didapatkan dan arus dana tetap mengalir dalam kas partai yang dapat dikatakan posisi partai politik kini sudah berubah menjadi suatu alat untuk mencari penghasilan. Paradigma-paradigma ini pun bisa dikatakan sebagai salah satu factor kemerosotan parpol dalam menunjang pembangunan. Tidak sedikit politisi-politisi muda maupun senior yang terjerat korupsi dan itu terjadi hampir di seluruh partai politik. Mulai dari kasus Nazarudin dari partai democrat, Kasus Muhaimin Iskandar dari partai kebangkitan bangsa, dan kasus-kasus lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Sebagai salah satu pilar dari demokrasi peranan partai politik ini sangat vital dalam pemerintahan, posisi-posisi strategis dalam Negara pasti akan dipegang oleh kalangan partai dan sedikit yang diambil dari kalangan independen karena proses koalisi dan oposisi kepartaian ini akan berdampak pada konsolidasi partai dalam cabinet. Oleh Karena itubukanlah rakyat yang membuat citra partai politik itu buruk di mata masyarakat melainkan kosnep dan tujuan mereka sekarang yang membuat citra mereka perlahan menurun di mata masyarakat.

KESIMPULAN

Secara eksplisit era reformasi memang telah menghidupkan partisipasi aktif dalam masyarakat yang dulunya begitu begitu dikekang kini diberi kebebasan sesuai kadar Hukum dan HAM untuk berpartisipasi aktif dalam berpolitik. Namun semua itu hendaknya kembali pada jalurnya yaitu mengutamakan kepentingan bangsa di atas segala-galanya termasuk di atas kepentingan partai. Apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya hanyalah kesalahan system dan kondisi yang memaksa para kontestan politik ini untuk bisa survive menghadapi gejolak-gejolak politik yang arusnya selalu ingin menghancurkan satu sama lain. Koalisi ataupun oposisi dalam cabinet adalah lawan yang harus diwaspadai dalam kondisi perpolitikan di Negara ini. Rivalitas inilah yang seringkali menghambat pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Buruknya kapabilitas responsive pemerintah juga ditengarai akibat rivalitas politik ini yang mengakibatkan tidak terciptanya soliditas dalam tubuh lembaga-lembaga penyalur aspirasi rakyat ini. Oleh karena itu sudah saatnya pemilihan umum yang akan datang di 2014 dijadikan ajang pembuktian para kontestan politik untuk merubah stigma mereka yang berbasis partai menjadi berbasis kerakyatan sehingga institusi-institusi pemerintahan ini dapat merespon segala keluhan masyarakat menjadi kebijakan yang pro-rakyat.

Advertisements

ASIA : the new emerging power of the world

Asia Memang tidak ada yang tak mungkin untuk merubah dunia, mungkin itulah sedikit ungkapan yang pantas untuk mengapresiasi perjuangan bangsa  Asia dalam merubah dunia yang selama berpuluh-puluh tahun selalu identik dengan kekuatan bangsa Amerika dan Uni Eropa. Bangsa Asia kini sedang menggeliat menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan oleh dunia mengingat benua ini mulai menunjukkan sebuah pola perkembangan yang progresif yang membuat bangsa-bangsa  Amerika dan Uni Eropa harus mawas diri terhadap kekuatan baru ini. Krisis yang tak kunjung reda yang dihadapi oleh Amerika dan Uni Eropa membuat peluang pergeseran pendulum perekonomian dunia tidak dapat lagi terhindarkan mengingat sampai saat ini Negara-negara Asia terus menunjukkan sebuah ancaman bagi hegemoni Amerika dan Uni Eropa dalam perekonomian dunia.

                Trend pertumbuhan ekonomi China yang sanggup mencapai 10% diprediksi oleh banyak pakar ekonomi dunia dapat menggeser kekuatan Amerika sebagai sebagai kekuatan ekonomi global pada tahun 2030. Ini dapat dijadikan sebuah alasan bahwa pertumbuhan ekonomi china menunjukkan fenomena yang di luar dugaan. Hal ini bukanlah tanpa alasan mengingat saat ini China sedang on-fire untuk menjalin kerjasama multi maupun bilateral dengan Negara-negara lain. Asean pun yang dianggap sebagai salah satu kawasan yang mewakili kekuatan Asia sudah berada dalam genggaman China mengingat saat ini Asean sudah bersemboyan 11+1=>11 yang artinya kesebelas Negara Asean ditambah dengan satu kekuatan China akan menghasilkan kekuatan yang lebih hebat dari Asean dan China itu sendiri. China juga telah menjalin perdagangan bebas dengan Asean yang menandakan bahwa antara Asean dan China dapat bersaing secara sehat dalam persaingan ekonomi global yang diratifikasi dalam bentuk CAFTA (China – Asean Free Trade Area). Bahkan berdasarkan data yang dirilis pada medio januari hingga September 2011 Impor China dari Asean telah mengalami peningkatan sebesar 27,9% menjadi usd 143 miliar sehingga dari data tersebut sangatlah tampak jika CAFTA telah meningkatkan daya saing internasional ASEAN dengan volume ekspor ke China. Bukan hanya China saja yang sedang berjaya dewasa ini, tapi India (9% economic development), Singapura, Jepang, dan Korea bahkan Indonesia (6,5% economic development) juga sudah mencatatkan beberapa prestasi yang dapat meyakinkan publik dunia bahwa bangsa Asia sedang meretas kejayaan untuk merajai dunia. Seperti kata Kishore Mahbubani dalam bukunya “New Asian Hemisphere” yang mengaskan bahwa Asia adalah hemisfer baru dunia yang harus diperhitungkan dunia.

Prestasi tidak hanya dihasilkan dari poros ASEAN-CHINA-JEPANG-KOREA-INDIA tapi juga diluar itu. Timur tengah yang juga sebagiannya dimiliki benua Asia juga mencatatkan diri sebagai Negara dengan Pendapatan Nasional yang mentereng yang dihasilkan dari produksi minyaknya yang melimpah ruah yang juga ingin dikuasai oleh Amerika. Tercatat Negara-negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain mampu untuk mewujudkan pencapaian ekonominya dengan baik. Hal ini pun turut mengundang ketertarikan Investor untuk menanamkan modalnya di ranah timur tengah ini. Salah satu hasilnya adalah mulai adanya event internasional yang sangat diminati public dunia yaitu pagelaran Formula 1 yang sudah beberapa tahun terakhir diadakan di Uni Emirat Arab dan Bahrain selain di Negara-negara Asia lainnya yang sudah terlebih dulu menggelarnya yaitu Singapura, Malaysia, China, Jepang dan India yang sebentar lagi juga akan segera menggelarnya. Bagaimana dengan Indonesia ? yah tunggulah sampai konflik birokrasi dan kepartaian berakhir dulu.

                Menyadari akan beberapa hal ini Amerika Serikat mulai mengambil beberapa langkah yang rasanya tetap saja tidak secepat apa yang sudah dilakukan China. Alasan hegemoni dan gengsi adalah faktor utama Amerika Serikat mengambil tindakan-tindakan. Trans Pasific Partnership yang menjadi cikal bakal perdagangan bebas Asia-pasific dengan Amerika Serikat adalah salah satu tindakan yang diambil AS untuk meredam kekhawatiran akan agresifitas China dalam menjalin Free Trade Area.

Geo-politik Asia yang sebelumnya berporos kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa perlahan membuat kedua kawasan ini perlu untuk merevitalisasi relasi dengan kawasan Asia Pasifik yang memang pada faktanya saat ini mulai didominasi China. Alasan merevitalisasi ini perlu dilakukan Amerika Serikat mengingat saat ini pasar di Eropa sedang melemah lantaran krisis yang tidak kunjung usai melanda kawasan ini. Hal ini membuat Amerika mau tidak mau harus mengalihkan perhatiannya dari kawasan ini mengingat krisis yang diawali dari kebangkrutan Yunani ini sudah memberikan efek domino terhadap Negara – Negara Eropa lain seperti Portugal, Spanyol, dan kemudian merambah ke Italia yang memaksa Perdana Menteri saat itu Silvio Berlusconi untuk lengser dari jabatannya. Beberapa waktu lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mencapai kesepakatan dengan para kreditornya yaitu Rusia, Jepang, dan China, terkait utang sebesar US$ 14.3 trilyun yang sebagian diantaranya jatuh tempo pada 2 Agustus 2011. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, AS tidak membayar utang yang jatuh tempo tersebut menggunakan uang tunai, melainkan menggunakan utang lagi, yaitu sebesar US$ 2.1 trilyun. Utang inilah yang pada akhirnya nanti dapat menjadi titik balik Amerika Serikat mengingat saat ini Negara yang terkenal dengan Patung Liberty ini juga sedang mengalami lonjakan pengangguran yang mencapai 9%.

 Keberhasilan AS menjadi negara adidaya pada saat ini, salah satunya adalah karena gencarnya kegiatan percepatan pembangunan, dengan mengandalkan utang. Namun di masa lalu, AS pernah beberapa kali gagal dalam membayar utang, baik utang pemerintahnya maupun akumulasi dari utang-utang warganya, yang berlanjut pada krisis finansial besar-besaran.

                Dengan rata – rata pertumbuhan ekonomi yang mencapai angka lebih dari 5% yang dicapai oleh Negara – Negara Asia bukan mustahil rasanya untuk mematahkan hegemoni Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam perekonomian global mengingat kedua kawasan ini masih terjerat krisis berkepanjangan. Namun ada kabar baik bagi Amerika Serikat dimana biasanya krisis tidak akan terjadi selamanya, dan hanya soal waktu saja sebelum keadaan menjadi normal kembali. Dan juga ada kabar buruk bagi China yang memiliki perkembangan ekonomi luar biasa. Kabar itu adalah pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat, yang bahkan terkadang diiringi dengan euphoria akan dapat menyebabkan krisis ekonomi jika pertumbuhan tersebut tidak ditopang oleh sektor riil dan makro fundamental. Dan rata – rata jarang terjadi sebuah krisis tanpa diawali oleh kondisi finansial yang super-kondusif terlebih dahulu. Jadi, tinggal menunggu waktu saja bagi Asia sebagai Hemisfer baru dunia untuk dapat menaklukkan hegemoni Amerika Serikat dan Uni Eropa atau sebaliknya Asia justru terjebak krisisnya sendiri yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonominya yang terlalu cepat. (noe)

Diplomasi Multilateral berlabel Klub Sepakbola dan FIFA

Fédération Internationale de Football Association atau yang biasa disebut FIFA adalah induk organisasi sepak bola internasional. Organisasi yang berpusat di Zurich, Swiss ini didirikan pada 21 Mei 1904 di Perancis atas prakarsa dari Belgia, Perancis, Belanda, Swedia dan Swiss dengan presiden pertamanya Robert Guérin hingga presiden FIFA saat ini yang dijabat oleh Sepp Blatter.
Sebagai kiblat sepakbola dunia, FIFA mempunyai tujuan tersendiri yaitu to improve the game of football constantly and promote it globally in the light of unfying, educational, cultural, and humanitarian values, particularly through youth and development programmes. Berdasarkan tujuan itu FIFA berupaya untuk menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui slogan for the game for the world serta tiga misi yang dikemas dalam kalimat develop the game, touch the world, and build a better future.
Banyak sekali dinamika yang terjadi dalam internal organisasi ini terutama masalah keanggotaan. Namun semua permasalahan tersebut dapat di atasi melalui adanya statuta FIFA yang mengatur segala mekanisme kerja organisasi ini mulai dari yang tertinggi sampai yang terbawah. Dengan adanya statute FIFA ini pun membuat asas non-intervention dari pemerintahan dipegang teguh.
FIFA menerapkan sanksi-sanksi tegas terhadap Negara-negara anggotanya apabila pemerintahan mereka terbukti telah mengintervensi segala kebijakan yang dibuat organisasi sepakbola yang masih menjadi anggota FIFA tersebut. Nigeria adalah salah satu dari beberapa contoh penerapan sanksi dari FIFA atas intervensi pemerintah dimana pada saat itu pada tanggal 15 Mei 2009, FIFA mempertimbangkan untuk mencoret keanggotaan Asosiasi Sepakbola Nigeria (NFA) karena campur tangan Menteri Olahraga Nigeria terhadap NFA. NFA tidak hanya sekali diancam akan dicoret keanggotaannya dalam FIFA, pasca piala dunia 2010 NAF juga diancam dicoret oleh FIFA karena kegagalan mendapat hasil yang maksimal di Piala Dunia 2010 yang mengundang Presiden Nigeria Goodluck Jonathan untuk melakukan intervensi terhadap NFA dengan melarang tim nasional Nigeria tampil dalam kompetisi sepakbola Internasional selama dua tahun.
Bukan hanya Negara-negara semenjana saja yang terkena pukulan sanksi dari FIFA ini. Ternyata dalam track recordnya FIFA pun pernah memberikan sanksi kepada Negara besar sekaliber Inggris sekalipun. Ancaman intervensi yang akan dilakukan oleh David Amnes atas independensi pengelolaan sepakbola yang dilakukan oleh politisi membuat FIFA bergerak untuk memantau asosiasi sepakbola Inggris (FA) bahkan FIFA mengancam akan mencoret keanggotaan FA dalam FIFA apabila terbukti terdapat intervensi pemerintah dalam FA.
Cara FIFA menerapkan sanksi ini bukanlah tanpa dasar. FIFA menerapkan sanksi-sanksi ini untuk memberi suasana yang kondusif dalam keanggotaan FIFA karena pada dasarnya focus point dari FIFA ini sendiri adalah adanya kerjasama dan nuansa persahabatan yang dijalin oleh para anggotanya dalam menjalankan agenda FIFA dimana ketika semua agenda FIFA itu berjalan lancar maka benefit yang diharapkan FIFA pun akan tercapai dan keseluruhan kebutuhan yang dibutuhkan Negara anggota FIFA dapat terpenuhi. Beberapa kebutuhan Negara anggota itu adalah subsidi penyelenggaraan kompetisi nasional maupun regional kawasan tersebut maupun subsidi infrastruktur yang mendukung perhelatan sepakbola itu sendiri.
Perlu diketahui juga bahwa selain mempunyai jumlah anggota yang sangat besar, secara finansial organisasi FIFA juga sangat kuat dan kaya. Dalam laporan keuangan yang dirilis tahun 2008, kekayaan FIFA sebesar USD 184.000.000, dan equity development FIFA tahun 2008 yang sangat mmenarik dimana revenue sebesar USD 957.000.000, expenses sebesar 773.000.000 dan result sebesar USD 184.000.000.
Secara jelas dapat dikatakan di sini bahwa FIFA merupakan salah satu Organisasi Internasional terkaya yang sanggup mewujudkan adanya saling kerjasama antar anggotanya dalam menyelenggarakan sebuah event sepakbola yang dipayungi oleh FIFA itu sendiri. Secara global FIFA tidak bekerja sendiri, melainkan sudah terdapat beberapa komunitas regional yang memayungi beberapa federasi sepakbola wilayah tersebut tapi tetap berdiri di bawah FIFA sebagai organisasi tertinggi. Beberapa diantaranya adalah CONMEBOL (Amerika Selatan), CONCACAF (Amerika Tengah dan Amerika Utara), AFC (Asia), CAF (Afrika), OFC (Oceania), dan UEFA (Eropa).
Hegemoni dan superioritas FIFA memang merupakan salah satu keunggulan organisasi ini dalam menyelenggarakan event-event besar seperti Piala Dunia yang merupakan ajang untuk mewujudkan kerjasama Multilateral baik dalam bidang olahraga maupun perekonomian. Melalui penjualan tiket, penjualan hak siar, sponsor dan sebagainya, FIFA pada akhirnya mampu untuk membangun identitasnya sebagai organisasi pemersatu Negara-negara dalam berbagai kerjasama yang terfokus pada sepakbola.
Dalam even-even besar yang digelar FIFA, hampir semuanya telah dapat merealisasikan kerjasama multilateral dalam berbagai aspek yang sangat menguntungkan tuan rumah dari even dan beberapa Negara yang dekat dengan wilayah tuan rumah. Penyelenggaraan putaran final Piala Dunia sebagai even terakbar FIFA pun selalu memberikan sumbangan yang signifikan bagi laju pertumbuhan ekonomi Negara tempat penyelenggara. Piala Dunia Jerman yang diadakan pada tahun 2006 lalu menghasilkan pertumbuhan ekonomi Jerman sebesar 1,6%. Pada akhir turnamen target pertumbuhan itu direvisi menjadi 2,3% yang ternyata setelah Piala Dunia 2006 dilaksanakan realisasi pertumbuhan PDB Jerman mencapai 3,2%. Secara keseluruhan Piala Dunia 2006 di Jerman menghasilkan keuntungan sebesar Rp 28 Triliun bagi FIFA, yang sebagian dari keuntungan itu dihasilkan dari penjualan hak siar televisi dan penjualan pemasaran logo Piala Dunia.
Perhelatan piala dunia yang dilaksanakan di Afrika Selatan pun juga memberikan dampak yang sama seperti yang dialami oleh Jerman terhadap kondisi perekonomian di Afrika Selatan. Even yang digelar mulai tanggal 11 Juni sampai 11 Juli 2010 memberikan keuntungan tersendiri bagi tuan rumah dimana pada saat itu Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma mengumumkan bahwa pemerintahannya mendapatkan profit dari sebesar 33 miliar rand (setara Rp 38,6 Triliun) yang diinvestasikan dalam bentuk infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan pembangunan stadion. Penghasilan dari World Cup Afrika memang merupakan lonjakan tertinggi dalam sejarah FIFA. Di luar event seperti itu, dari tahun ke tahun FIFA mengalami lonjakan pendapatan. Laporan Komite Audit Internal FIFA menunjukkan, tahun 2009 FIFA meraup pendapatan sebesar 1.059 juta dolar AS (setara dengan Rp 9,8 triliun), masing-masing 650 juta dolar dari penjualan hak siaran TV, 227 juta dolar dari pemasaran tiket, dan 22 juta dolar dari merek lisensi FIFA. Tahun sebelumnya pendapatan FIFA hanya sebesar 957 juta dolar AS. Total pembelanjaan 2009 sebesar 863 dolar, dengan keuntungan bersih sebesar 196 juta atau setara Rp 181,3 miliar . Pada tahun yang sama nilai modal atau ekuitas FIFA pun sudah mencapai sebesar 1,061 juta dolar AS (FIFA Financial Report 2009).
Kerjasama yang dijalin FIFA tidak hanya terfokus pada kompetisi antar Negara seperti Piala Dunia, Piala Eropa, Piala Asia, dan sebagainya. FIFA juga membentuk kerjasama dengan Negara-negara yang lebih banyak dalam taraf klub dimana ke semua klub itu dipersatukan dalam sebuah kompetisi regional semacam UEFA Champions League, UEFA Europa League, AFC Cup, Copa Libertadores, Gold Cup, dan sebagainya yang kemudian di antara para juara-juara di antara kompetisi tersebut dikumpulkan lagi dalam sebuah kompetisi antar klub Internasional yang dinamai FIFA Club World Cup yang diadakan setiap tahun. Intensitas pertemuan yang dihasilkan para klub-klub dalam FIFA Club World Cup ini tentunya akan membuat ketertarikan tertentu dari pihak-pihak sponsor tertentu yang biasanya berlabel Multi National Corporation atau MNC.
Sumber dana sebuah klub-klub yang berafiliasi kepemilikan individu pastilah bergantung pada seberapa besar sponsor ingin mendanai mereka selain Pendapatan tiket maupun merchandise yang jadi pendapatan wajib mereka. Di klub-klub besar Eropa, tidaklah sulit untuk mendapatkan pendapatan yang ingin mereka capai. Selain karena faktor popularitas dan jangkauan global yang sudah terbentuk, mereka mempunyai citra tersendiri di mata sponsor sehingga banyak di antara MNC dari luar Eropa yang bersedia untuk mendanai klub-klub tersebut. Sebut saja Manchester United klub asal Britania Raya yang baru saja meneken kontrak dengan DHL sebuah perusahaan yang berkonsentrasi pada bidang jasa pengiriman. Pundi-pundi uang klub ini akan semakin bertambah lantaran bukan hanya bantuan pengiriman logistik saja yang disodorkan tetapi juga bantuan dana sebesar 40 juta pounds (Rp 563 miliar) dengan durasi kontrak selama empat tahun. Kemudian Barcelona klub asal Catalan Spanyol yang menjalin kerjasama dengan salah satu anak organisasi PBB yaitu Unicef. Fenomena kerjasama yang dialami Barcelona agak sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan klub-klub lain. Perbedaannya adalah jika klub-klub lain biasanya memasang sponsor utama yang mendanai mereka pada jersey atau kaos mereka tetapi jika Barcelona lebih memilih Unicef sebagai logo yang ditampilkan di jersey mereka karena mereka telah berkontribusi dalam menyalurkan sumbangan kepada Unicef setiap tahun.
Ternyata bukan hanya sponsor yang berminat terhadap klub-klub yang sudah populer di eropa dan sudah mempunyai nama besar serta berprestasi besar di wilayahnya. Ternyata fenomena klub-klub eropa ini juga mengundang para investor untuk bergerilya menanamkan saham di klubnya masing-masing atau menguasai saham mayoritas klub untuk dapat menjadi owner dari klub-klub tersebut. Inilah salah bentuk kerjasama multilateral yang dihasilkan dari system kompetisi yang telah diciptakan oleh FIFA dengan dasar-dasar dan prosedurnya dalam statuta FIFA.
Beberapa di antara Investor asing di klub-klub besar Eropa adalah Roman Abramovich, seorang pengusaha minyak asal Rusia yang mengakuisisi Chelsea dan memegang sebagian besar saham Chelsea pada tahun 2003 dan membangun timnya perlahan hingga besar seperti sekarang yang mempunyai jangkauan global ke seluruh dunia. Investor berikutnya adalah Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan, Milyarder asal Abu Dhabi yang mengakuisisi Klub Inggris yaitu Manchester City. Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra juga pernah mengakuisisi klub ini sebelum akhirnya digantikan oleh Sheikh Mansour Bin Zayed Al Nahyan.
Jadi, pada dasarnya Sepakbola juga dapat dijadikan sebagai media diplomasi yang berguna untuk mengembangkan sistem perekonomian suatu Negara. Dalam beberapa kasus para pemain Sepakbola juga mempunyai peranan penting dalam mewujudkan suasana aman dan kondusif di dalam dunia Internasional. Para pemain ini seringkali menjadi duta dalam acara sosial kemanusiaan.
Untuk mendukung terwujudnya sebuah kesejahteraan umum, sudah selayaknya Negara-negara harus terus-menerus melakukan revitalisasi dan menemukan cara yang inovatif dalam mewujudkan itu semua. Salah satu cara yang paling inovatif adalah memberikan dukungan policy, pendanaan pembangunan infrastruktur yang cukup, serta jaminan perizinan bagi penyelenggaraan kompetisi sepakbola professional yang kini menjadi suatu tren global dan mampu mendorong lahirnya ekonomi baru di seluruh lini masyarakat sekaligus menciptakan perdamaian mondial melalui Sepakbola itu sendiri.

Daftar Pustaka :

DAFTAR PUSTAKA

Pandjaitan, Hinca IP. 2011. Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Sumber lain :

http://www.un.org/News/Press/docs/2006/org1469.doc.htm

 

http://politik.kompasiana.com/2010/04/21/diplomasi-publik-indonesia-1/

 

http://agenbola368bet.biz/sejarah-fifa-dan-hubungannya-dengan-indonesia.html

http://berdikarionline.com/olah-raga/20110714/sepakbola-rakyat-pssi-dan-hegemoni-fifa.html

http://bola.inilah.com/read/detail/1768179/mu-jalin-kerjasama-dengan-dhl

http://www.bola.net/spanyol/sheikh-mansour-ingin-akuisisi-madrid.html