Kemitraan Ekonomi Cina dengan Indonesia dalam Perdagangan Internasional

Kemitraan Ekonomi Cina dengan Indonesia dalam Perdagangan Internasional
Nurul Adi Prasetyo
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
email : nuruladiprasetyo@gmail.com

Abstract
This journal will explain how China’s economic strength that was once very closed up and turned into one of the country’s economy with a system that respected and feared when China began practicing market economy system which is identical to the liberal. China’s economic strength is a force capable of making China so well respected in the international world. The expansion of China’s economy not only to major countries like USA, UK, etc. but also extended to the Indonesian economy. Partnerships with Indonesia lived a significant impact to the economy of both countries. Therefore, bilateral cooperation has been done by the two countries is the idea that China has now left the classic economic method so closed to the outside world.

Keyword :

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono with Chinese Premier Wen Jiabao

Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono with Chinese Premier Wen Jiabao


Kata Kunci : Cina, Indonesia, Kemitraan, Liberalisme, Ekonomi Internasional.
.

I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika hubungan internasional dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari adanya ketergantungan terhadap system perekonomian internasional guna menunjang system perekonomian domestic yang ada di dalam sebuah negara. Interaksi ekonomi yang intens dengan negara lain merupakan salah satu modal utama untuk memberlakukan strategi ekonomi dalam percaturan perekonomian global Kontestasi perekonomian internasional diharapkan akan dapat mendongkrak pendapatan nasional masing-masing negara melalui pola-pola perekonomian yang mereka buat sesuai dengan kondisi dalam negeri tiap-tiap negara.
Seiring berjalannya waktu perekonomian internasional terus tumbuh mengikuti arus globalisasi yang juga semakin merambah negara-negara yang tidak menerapkan system ekonomi terbuka. Pada akhirnya seiring datangnya arus demokrasi dan liberalisasi yang merambah negara dengan system ekonomi tertutup, negara-negara dengan model perekonomian pada akhirnya mulai membuka diri terhadap pola perdagangan internasional. Seperti apa yang pernah dialami oleh Cina yang dulu terkenal sebagai negara dengan konsep pemerintahan sosialis yang enggan untuk membuka pintu bagi perdagangan internasional. Namun dewasa ini seiring dengan mengendemiknya virus-virus liberalisasi yang seakan menjadi dogma internasional dan mengharuskan tiap-tiap negara di dunia untuk menerapkan system perekonomian terbuka membuat Cina yang pada awalnya sangat berhaluan sosialis mau tidak mau harus menerapkan system perekonomian terbuka ini demi keberlangsungan hidup dan eksistensi negara mereka di dalam pergaulan internasional.
Oleh karena itu dalam jurnal ini penulis akan mencoba menjabarkan secara factual bagaimana proses ekonomisasi China dalam percaturan perdagangan internasional yang juga merambah pada aspek-aspek perdagangan dalam dan luar negeri di kawasan asia yang lain terutama Indonesia yang menjadi salah satu tujuan ekspor yang juga menjannjikan bagi perekonomian China.

II. KERANGKA TEORI

a. Teori Liberalisme
Dewasa ini merupakan era yang dapat dikatakan sebagai era hegemoni liberal di dalam dinamika hubungan internasional. Sebagai salah satu ideology yang dianggap paling relevan untuk merepresentasikan kebebasan masyarakat sipil dan sebagai sebuah ideology yang sangat memperhatikan nilai-nilai dari Hak Asasi Manusia Liberalisme dianggap sebagai sebuah ideology yang dapat menuntun negara-negara kepada sebuah hubungan dalam hal ekonomi yang akan sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dalam negeri sebuah negara.
Liberalisme sendiri merupakan ideology yang mempunyai pengaruh besar di dunia dan yang dibincangkan di sin berasal dari pemikiran barat. Ia menjadi landasan bagi system demokrasi dan system kapitalisme indsutri yang kini berkembang di dunia. Prinsip-prinsip pemikiran rasional ilmiah, pemerintahan yang terbatas, pemikiran tentang kebebasan individu dan posisi individu yang bebas dari campur tangan negara dianggap sesuai dengan system demokrasi dan kapitalisme. Kebebasan Politik, kompetisi individu dalam mesyarakat sipil dan system kapitalisme pasar adalah yang terbaik dalam menopang kesejahteraan melalui alokasi sumber-sumber yang terbatas secara efisien di masyarakat (Burchill, 2009:3).
b. Teori Soft Power
Menurut Joseph Nye, power adalah kekuatan atau kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan melalui penggunaan daya tarik daripada penggunaan kekerasan (coercion) atau imbalan (payment). Jika sebuah negara merepresentasikan nilai-nilai yang yang menarik untuk diikuti oleh negara lain, tentunya hal itu akan mempermudah dalam memimpin dan tidak mengeluarkan banyak biaya. Soft power bukan sekedar pengaruh coca-cola dan blue jeans namun lebih jauh dari itu, keyakikan ini membedakan dengan skeptisme yang ada. Kemampuan negara untuk menarik hati negara lain timbul dari kebudayaan-kebudayaannya, nilai-nilainya dan praktek-praktek domestik, dan penerimaan legitimasi atas kebijakan-kebijakan luar negerinya.
III. PEMBAHASAN

a. Sejarah Ekonomi China
China merupakan salah satu negara yang tergolong memiliki demografi penduduk terbesar di dunia bersama negara-negara dengan demografi penduduk besar yang lainnya seperti Amerika Serikat, India, ataupun Kanada. Tidaklah mudah mengelola negara dengan jumlah penduduk di atas rata-rata, butuh konsep yang benar-benar matang untuk dapat mengatur dinamisasi yang ada dalam negara yang berpenduduk di atas rata-rata tersebut. China sebagai negara representasi negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia merupakan salah satu negara yang dapat dijadikan sebagai contoh negara yang dapat mengelola dengan baik walaupun mempunyai jumlah penduduk di atas rata-rata tersebut.
Kebijakan ekonomi China adalah pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen program pembangunan yang mereka sebut ”mencari kebenaran dari kenyataan konkret”, seperti ”sistem tanggung jawab rumah tangga” yang pada akhir 1970-an telah meninggalkan sistem pertanian kolektif dan mengembalikan usaha tani kepada para petani. Hasilnya, kenaikan pesat dalam produktivitas, hasil produksi, dan pendapatan petani tanpa memerlukan pengeluaran besar dari Pemerintah China. Kebijakan ekonomi yang pragmatis juga tecermin pada kebijakan ”pintu terbuka” bagi investasi asing. Meski dari tahun ke tahun sistem insentif dan peraturan mengenai investasi asing terus disempurnakan, insentif dan peraturan tentang investasi asing tetap menarik bagi investor asing. Dengan demikian, China menerima investasi asing dalam jumlah amat besar, jauh melebihi investasi asing ke negara-negara kawasan Asia-Pasifik lainnya (di luar Jepang). Semula, Pemerintah China juga memberi prioritas pada pembangunan industri-industri manufaktur ringan dan menengah yang padat karya dan berorientasi ekspor—yang hanya memerlukan jumlah investasi kecil—tetapi dalam waktu singkat menghasilkan lonjakan jumlah produksi, seperti tekstil, garmen, alas kaki, mainan anak, dan barang elektronik konsumsi. Kenyataannya, industri ini telah mempekerjakan puluhan juta orang yang datang dari pedesaan. Namun, setelah krisis finansial global juga melanda China, puluhan juta pekerja ini kembali ke pedesaan karena pasar ekspor mereka mengalami kontraksi.
Seiring berjalannya waktu dan semakin mengglobalnnya liberalism dan demokrasi pemerintahan China lambat laun memberanikan diri untuk membuka pintu dengan negara lain untuk melaksanakan perdagangan internasional dengan negara-negara lain. Kebijakan China inilah yang pada akhirnya membuat China terlepas dari adanya sterotype bahwa China adalah negara yang tertutup dalam hal perekonomian yang tidak pernah menjalin kerjasama dengan negara lain dalam urusan ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang diambil China ini bukanlah tanpa alasan banyaknya tuntutan dari masyarakat China yang menuntut adanya keterbukaan dalam system perdagangan di China. Reformasi ekonomi yang dilakukan China yang dimulai pada tahun 1979 merupakan sebuah langkah prestisius yang pada akhirnya dapat merubah kondisi dalam negeri negara tersebut dan memberikan perubahan yang signifikan dalam interaksinya untuk melaksanakan kemitraan ekonomi dengan negara-negara lain. Pasca reformasi ekonomi ini perekonomian China mengalami pertumbuhan yang sangat pesat hingga saat ini yang membuat negara ini menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam urusan bisnis internasional. Foreign Direct Investment (FDI) yang ditanamkan oleh China di negara-negara lain merupakan salah satu dari beberapa senjata yang digunakan China untuk mengekspansi negara-negara lain dalam bidang penanaman modal yang akan sangat membantu mengurangi kekurangan kesempatan kerja dalam negara-negara lain.
b. Kekuatan Ekonomi China
Reformasi Ekonomi China memberikan perubahan besar bagi kondisi perekonomian ekonomi China. Reformasi itulah yang membuat China menjadi salah satu negara yang mulai ditakuti oleh negara-negara besar yang lain. Transaksi ekonomi dengan negara-negara besar yang lambat laun membuat perekonomian China semakin surplus semakin dinikmati oleh China.
Kekuatan China semakin terlihat dalam badai krisis keuangan Asia pada tahun 1997 itu juga. Ketika negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara kalang kabut, terutama Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan, China mampu lolos tanpa cedera. Bekat kebijakan control devisa, China mampu menahan terjangan badai dahsyat itu dan tetap tegak berdiri, seakan-akan tak terpengaruh. Di saat terjadi bencana ini China memperlihatkan sikapnya yang amat piawai, tidak mendevaluasi mata uang Yuan. Dengan demikian kekuatan ekspor China yang sudah sedemikian menakutkan tidak ikut menghancurkan negara-negara tetangganya. Selain itu China ikut membantu Indonesia dan Thailand sebesar US$4,5 miliar lewat International Monetary Fund (IMF).
Pengaruh besar yang diberikan oleh China dalam dunia internasional mendekati penghujung abad ke-20 dalam dunia perdagangan internasional merupakan sebuah “bom waktu” yang sewaktu-waktu dapat meledak dan meruntuhkan hegemoni Amerika Serikat dalam dunia perdagangan Internasional. Memasuki awal abad ke 21 China telah membuat sebuah langkah besar dengan turut bergabung dalam World Trade Organization (WTO). Masuknya China sebagai anggota WTO melengkapi partisipasi China dalam organisasi-organisasi internasional yang telah diikuti China sebelumnya.
Masuknya China ke dalam WTO secara tidak langsung akan membuat China semakin mudah untuk memasuki negara-negara yang juga tergabung dalam organisasi internasional yang menangani perdagangan Internasional ini. Setelah mengekspansi negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris dan lain-lain dengan berbagai komoditasnya yang terkenal murah China kemudian melirik pasar-pasar Asia Tenggara yang dianggap memiliki prospek cerah mengingat kawasan ini dikenal dengan kepadatan penduduknya yang terbilang relative banyak dengan tingkat konsumsi yang cukup untuk dapat dikonversikan ke dalam pundi-pundi devisa China. Indonesia adalah salah satu pasar potensial bagi China tersebut di samping negara-negara Asia Tenggara yang lain seperti Thailand, Malaysia, ataupun Vietnam. Indonesia menjadi salah satu pasar potensial mengingat di antara negara-negara Asia Tenggara yang lain Indonesia adalah satu-satunya negara dengan jumlah penduduk yang besar di kawasan ini yang memiliki pondasi ekonomi yang terbilang cukup stabil dalam beberapa decade ini.
Langkah tepat yang dilakukan China selanjutnya adalah menjalin kemitraan khusus dengan negara-negara Asia Tengggara yang tergabung dalam Association of South East Asian Nations atau yang lebih dikenal dengan akronim ASEAN. Seperti apa yang telah terjadi pada Oktober 2004 dimana China diterima sebagai sahabat ASEAN dengan ditandatanganinya Strategic Partnership for Peace and Prosperity pada pertemuan puncak di Bali, yang disusul dengan ASEAN Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Selain itu China juga terlibat dalam berbagai forum, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ASEAN plus Three, forum-forum yang mempertemukan Cina dengan berbagai rekan dan teman ASEAN.
c. Kemitraan dengan Indonesia
Tujuan pertama ASEAN didirikan adalah untuk menangkal adanya kekuatan-kekuatan eksternal seperti doktrin-doktrin komunisme yang berasal dari Cina ataupun Uni Soviet. Namun, dewasa ini walaupun masih bersikap waspada menyikapi kemungkinan ambisi regional dan internasional China, kebanyakan anggota ASEAN bersikap pragmatis dengan membentuk kerjasama-kerjasama soft power dengan China. Beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia, bahkan telah meluaskan kerja samanya di bidang keamanan, meskipun sebatas pada kerjasama teknis dan confidence building measures.
Target perdagangan tahun 2008 antara Indonesia dengan China sebesar US$20 Miliar sudah terlampaui di tahun 2007, yaitu sebesar US$25,01 Miliar. Tahun 2007, Indonesia mengimpor sejumlah US$12,6 Miliar, Sementara nilai ekspor Indonesia ke China mencapai US$12,4 Miliar. Dengan angka ini, pemerintah Indonesia optimis bahwa target perdagangan kedua negara sebesar US$ 30 Miliar dapat dicapai, mengingat angka pertumbuhan perdagangan antar kedua negara yang
pada tahun 2007 mencapai 31 Persen.
Dalam periode 2004-2009, ekspor Indonesia ke China didominasi oleh CPO, Karet Alam, Pulp & Paper, Tembaga, dan batu bara. Sedangkan impor Indonesia dari China terdiri atas produk besi baja, alat angkutan laut, produk elektronik, buah-buahan, sayuran segar, pipa besi, pupuk, tekstil, dan sepatu. Melalui komoditas-komoditas inilah Indonesia berusaha untuk memenuhi kebutuhan domestiknya ataupun berusaha untuk menjadi competitor China dalam hal perdagangan internasional. Simbiosis yang dihasilkan dari kemitraan ini memberikan dampak yang tidak sepenuhnya buruk bagi perekonomian dalam negeri Indonesia ataupun China. Banyaknya FDI yang masuk ke Indonesia akan sangat membantu negara ini dalam urusan kesempatan kerja yang berlimpah sehingga dapat mewujudkan tenaga kerja yang produktif. Kemitraan yang produktif inilah yang akhirnya dapat menuntun produktivitas ekonomi Indonesia melalui investasi-investasi yang masuk dalam negara
IV. KESIMPULAN
Dalam bidang perekonomian, Indonesia telah berusaha keras untuk dapat mengambil keuntungan dari kemitraan dengan China. Target-target yang telah dicapai dalam kurun waktu 2004-2009 merupakan salah satu indicator keberhasilan Indonesia dalam menjalankan proses ekonomi bersama dengan China. Target Ekspor yang dari tahun ke tahun semakin ditingkatkan merupakan salah satu langkah yang dapat mempertahankan eksistensi Indonesia dalam kemitraannya dengan China. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam 10 tahun terakhir kemitraan Indonesia dengan China merupakan salah satu kemitraan yang terbilang baik dalam usaha mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan penduduk di masing-masing negara.

DAFTAR PUSTAKA

Hara, E. A. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri : dari Realisme sampai Konstruktivisme. Bandung. NUANSA.
Rofii, M. S., Prakoso S. G., & Rahman C. H. (Penerjemah). 2011. PASCA TEROR (Membangun Kembali Dialog antar Kebudayaan dan Peradaban). Jogjakarta. Institute of International Studies.
Wibowo, I. & Hadi, S. 2009. (Ed.) MERANGKUL CINA (Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto). Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Sumber lain :
The Chinese Economic Reform
http://www.ceibs.edu/ase/Documents/reform.htm
Surplus Perdagangan China Meningkat
http://koran-jakarta.com/index.php/detail/view01/95361
Thee Kian Wie, “Ekonomi China Setelah Pertumbuhan 30 Tahun”. Kompas. 1 Oktober 2009.

Advertisements

Peran Amerika Serikat dalam membangun konstruksi Liberal di negara-negara lain melalui IMF

Abstract

             Globalization has forced many countries in the world to actively interact in the international world, especially in economic terms. With the interaction in the economy from one country to another will carry a state to be in a growing economy. Economic interdependenceis eventually bound to bring impact to the country. To succeed in the interdependence of globalization, the United States with its allies seek to balance the situation by creating the international financial institutions like the International Monetary Fund (IMF) which aims to assist developing countries in realizing the targets in the development of its economy. IMF in global economy over the years has always disburse aid to developing countries. But the assistance of the IMF is increasingly seen slowly ensnare developing countries to rely on these institutions and the making of the world assume that the IMF is a continuation of Global Imperialism brought by the United States in the form of Neo-liberalism that should be included in the basic direction of development of the country.

The United States should be a country whose role as a country that is considered to provide a solution to the developments of other countries. But the United States and its allies would seek to encourage the enactment of imperialistic policies in the form of liberalization and cuts in public subsidies and other exploitative policies in developing countries through the establishment of international institutions like the IMF, World Bank, and WTO as a consortium of the cartel to developing countries and poor. Intervention in Policies This is what should be eliminated so that the construction undertaken by many developing countries can be conducted in accordance with the expectations and their national interests.

 

Keywords :United States, Developing Country, IMF.

Kata Kunci :Amerika Serikat, Negara Berkembang, IMF.


PEMBAHASAN

Amerika merupakan salah satu negara dengan power paling paling kuat di antara negara-negara superpower lainnya seperti Rusia, Inggris, ataupun China. Melihat situasi ini tak pelak Amerika Serikat harus memanfaatkannya sebaik mungkin guna mewujudkan kepetingan nasional dari negara tersebut. Posisi penting dalam organisasi internasional harus dipegang atau dikendalikan oleh Amerika Serikat selagi bisa untuk menciptakan suasana dunia yang kondusif dengan cita-cita terselubung yaitu menguasai system pasar dunia.

Menggugat IMF

Salah satu contoh posisi penting yang didapat oleh Amerika Serikat adalah posisi yang didapatnya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi Internasional tertinggi di dunia yang direpresentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah menjadi bagian dari monopoli ideology dari Amerika Serikat dimana Negara tersebut menduduki hak istimewa yaitu hak Veto. Ini menandakan bahwa Amerika Serikat telah memiliki satu genggam tangan di dunia untuk mengendalikan struktur internasional seperti dunia militer internasional ataupun perekonomian internasional.

Kemudian Amerika Serikat juga tidak serta merta tidak turut aktif dalam dunia Moneter Internasional. Amerika Serikat justru juga memiliki peranan penting dalam urusan ini. Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya sepakat untuk membentuk lembaga keuangan Internasional bernama International Monetary Fund (IMF). International Monetary Fund (IMF) sendiri adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara.[1] International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada Pada tanggal 22 Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression – 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan “Bretton Woods Agreements” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The International Bank for Reconstruction and Development (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF.[2]

IMF yang merupakan kepanjangan tangan dari Neo-Liberalisme Amerika Serikat dianggap sebagai sebuah harapan baru bagi negara-negara miskin untuk dapat memperoleh dana segar yang diperlukan untuk membangun kondisi social dan ekonomi negara yang bersangkutan. Namun  bantuan yang diberikan oleh IMF ini seringkali juga memberikan masalah baru bagi negara-negara yang menerima bantuan dari IMF. Masalah-masalah tersebut biasanya adalah mengenai bagaimana caranya melepaskan ketergantungan dari IMF karena IMF juga menerapkan klausul pengembalian bantuan atau pembayaran utang luar negeri kepada IMF dengan syarat dan prasyarat yang sangat memberatkan dan dinilai tidak memberikan efek membangun bagi negara penerima utang dari IMF. IMF memang membantu negara-negara berkembang tetapi Celakanya, bantuan yang diberikan IMF cenderung sama untuk setiap negara, meski permasalahanya berbeda. Setiap negara yang membutuhkan bantuan selalu diminta melakukan liberalisasi di semua lìni, demi apa yang mereka namakan globalisasi, subsidi dilarang, bea masuk diturunkan sampai nol persen, perusahaan asing dibolehkan masuk di seluruh nadi perekonomian, sebaliknya AS justru menghalalkan subsidi dan mencegah barang asing masuk.

Oleh karena itu IMF juga dianggap negara-negara miskin sebagai agent of neoliberalism. Keberhasilan masuknya liberalisasi di negara-negara sedang berkembang terletak pada berhasil atau tidaknya koalisi kepentingan “mobile capitalist” seperti lembaga-lembaga finansial internasional, investor internasional, multinational corporation dan pendukungnya seperti IMF dan World Bank dalam memenangkan perebutan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan melawan koalisi kepentingan politik-birokrat dan konglomerat anti-liberalisasi.[3]

Inilah yang memancing kejenuhan negara-negara sedang berkembang dan miskin dalam menanggapi bantuan dari IMF. Banyak negara-negara yang mulai mewacanakan pelunasan hutang terhadap IMF walaupun dirasakan berat karena syarat-syarat yang seringkali membebani negara-negara sedang berkembang dan miskin. Motif dependensia yang diusung oleh IMF dalam system global menjadi salah satu senjata untuk membuat negara-negara berkembang dan miskin untuk menjadi bergantung pada IMF.

Kesengsaraan itu ternyata terbukti dialami oleh negara-negara sedang berkembang seperti Filipina yang mengalami krisis ekonomi, pakar ekonomi Manuel F. Montes, mengatakan bahwa setiap orang Filipina menanggung utang luar negeri sekitar 500 dollar AS atau 10.500 Peso. Malah Zambia pernah mengalami resesi setelah ‘bermesraan’ dengan IMF. Sekitar tahun 1980-an, pendapatan perkapita Zambia adalah 600 dollar AS per tahun. Pada tahun 1986–setelah mengikuti program IMF–pendapatan perkapitanya menurun drastis sampai 170 dollar AS per tahun. Bahkan laju inflasinya meningkat tajam hingga sekitar 60 persen. Tingkat pengangguran naik dari 14 persen menjadi 25 persen. Dalam dua tahun saja, mata uangnya sudah didevaluasi sampai 700 persen. Lebih ironis lagi, sampai tahun 1986–setelah lima tahun program IMF dipraktekkan–sekitar 10.000 rakyat Zambia kehilangan pekerjaan mereka. Globalisasi kesengsaraan yang disebarkan IMF juga mengimbas Meksiko. Negara ini bahkan mengalami krisis sampai terulang dua kali, yakni pada tahun 1984 dan 1995. Ini juga contoh negara yang sengsara akibat terbelit utang luar negeri. Hal serupa juga dialami Brasil; negara ini sampai harus memerlukan bantuan dari IMF hingga 30 milyar dollar AS. Tentu bisa dipahami mengapa krisis bisa kembali lagi, sebab utang yang belum terlesaikan itu suatu saat akan jatuh tempo lagi. Berbagai kelemahan di sektor lain seperti politik yang tak menentu, lembaga penerapan hukum, dan keamanan tentu saja menjadi katalisator (faktor pemercepat) kembalinya krisis.[4]

Akibat dari penderitaan negara-negara sedang berkembang ini maka terjadilah konstruksi paradigma neoliberal dalam kebijakan pembangunan di berbagai negara yang menjadi korban IMF. Beragam kebijakan yang berlandaskan paradigma neoliberal dalam bentuk liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pemotongan subsidi public dan kebijakan lainnya, terus saja diterapkan oleh pemerintah meskipun kenyataan membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan bersifat tidak konstektual  dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi negara-negara sedang berkembang, namun kebijakan ini tetap saja diterapkan oleh pemerintah tanpa ada intensi untuk merumuskan paradigma pembangunan yang baru di luar paradigma neoliberal tersebut. Tekanan asing bisa ditelusuri ketika negara-negara miskin dan negara-negara sedang berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980-an. Pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah negara-negara maju yang lain bekerjasama melakukan manuver-manuver ekonomi yang menggiring dan menekan negara negara berkembang untuk masuk ke dalam paradigma besar pasar bebas sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau utang. Kondisionalitas utang seperti ini yang pada gilirannya akan merendahkan posisi tawar negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dalam percaturan politik dan ekonomi global.[5]

Karakteristik struktur ekonomi internasional yang menguntungkan negara-negara besar memungkinkan negara yang memiliki power dominan menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktivitas-aktivitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Salah satu dampaknya tampak pada terciptanya pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemonic dengan negara-negara debitor, yang pada tahap tertentu membentuk ketergantungan luar biasas negara-negara debitor kepada negara-negara kreditor.[6] Dengan system dan struktur yang seperti ini negara-negara berkembang dan miskin menjadi sulit untuk  dapat sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Akibatnya tetap saja disparitas social ekonomi negara-negara sedang berkembang dan miskin dengan negara-negara maju menjadi tinggi ditambah dengan datangnya arus liberalisasi dalam system global yang membuat negara-negara ini terjebak dalam sebuah jeratan dependensia kepada IMF yang tidak mudah untuk dilepaskan. Padahal semestinya ketika batas-batas negara mulai tampak kabur akibat adanya perdagangan lintas batas yang semakin marak dijalin oleh banyak negara, negara-negara sedang berkembang dan miskin harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kondisi social ekonomi negaranya tanpa harus terbebani adanya ketergantungan kepada IMF ataupun lembaga bantuan finansial internasional yang lain.

KESIMPULAN

Pada dasarnya lembaga-lembaga keuangan internasional merupakan sebuah biro liberalisme yang menciptakan bibit-bibit ideology liberal di banyak negara sedang berkembang dan miskin. Akibatnya ketika negara-negara sedang berkembang dan miskin terjebak dalam jeratan IMF ataupun World Bank maka konsekuensi logis yang harus dijalankan negara-negara ini adalah turut serta berpartsipasi dalam system ekonomi pasar yang tidak berpihak pada mereka. Sebaliknya, dengan adanya biro liberalism ini maka negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih mapan akan merasakan sebuah keuntungan atas system ekonomi pasar yang merujuk pada kapitalisme global ini.

Sebagai negara yang dianggap dapat memberi solusi atas pembangunan-pembangunan negara lain Amerika Serikat dan sekutunya justru berupaya untuk mendorong diberlakukannya kebijakan-kebijakan imperialistik dalam bentuk liberalisasi dan pemotongan subsidi public serta kebijakan-kebijakan eksploitatif lainnya di negara-negara berkembang melalui pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO sebagai konsorsium kartel untuk negara-negara sedang berkembang dan miskin. Dapat dipastikan, hakikat eksistensi lembaga-lembaga tersebut memang dimaksudkan untuk melayani kepentingan imperialis negara hegemonik ini.[7]

 

DAFTAR PUSTAKA

Eby Hara, Abubakar. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa Cendekia.

Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press.

 


[1] Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.250

[3]Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 12

[5] Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 16