Pembangunan Nasional yang terkebiri Korupsi

Hampir separuh abad lebih Indonesia merdeka. Dalam usia yang bisa dikatakan uzur, seharusnya

Featured image

Indonesia sudah mampu untuk mengimplementasikan semangat dan cita-cita Soekarno sebagai founding fathers negara ini. Namun, ketika berbicara ekspektasi, negara ini selalu terganjal oleh realitas sosial yang sama sekali tidak mendukung terwujudnya semangat para pendiri bangsa. Fase-fase menuju kedewasaan sistem politik pasca kemerdekaan telah lama dilalui. Orde lama, Orde Baru hingga Orde Reformasi adalah fase-fase yang seharusnya menjadi fase yang menempa semangat warga negara untuk semakin dewasa dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa. Walaupun tempaan dari fase-fase sistem politik Indonesia telah memberikan fluktuasi yang cukup signifikan bagi dinamika negara Indonesia namun tetap saja, sampai saat ini Indonesia masih berkutat dengan masalah-masalah klasik yang hampir belum ada resolusi dari masalah-masalah tersebut.

Menginjak Orde lama hingga Orde Baru setidaknya Indonesia begitu menyisakan permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang sangat kronis. Imbas dari KKN yang begitu kronis tersebut pada akhirnya berdampak pada mentalitas warga negaranya yang masih rentan terhadap fenomena korup. Inilah yang kemudian melahirkan argumen bahwa negara Indonesia adalah negara yang masih lemah secara mentalitas bernegara. Tidak hanya sampai disitu, fenomena koruptif ini ternyata masih menjadi endemik yang begitu sulit untuk ditumpas begitu menginjak era Reformasi. Setidaknya hal tersebut masih banyak ditemui dalam aktivitas kampanye pemilukada ataupun pilpres.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tidak banyak menunjukkan progress signifikan pada tahun 2013 dengan menududuki peringkat ke-114 dari 177 negara dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hanya sebesar 32. Indeks ini jauh tertinggal dari tetangga Indonesia yaitu Singapura yang mempunyai nilai indeks sebesar 86. Indeks dari Singapura ini hanya berjarak 14 dari nilai sempurna untuk Indeks Persepsi Korupsi.

Inilah yang kemudian menjadikan polemik dalam negeri yang berkepanjangan bagi Indonesia. Lembaga superbody pemberantasan korupsi pun sudah menunjukkan tajinya dalam pemberantasan korupsi dalam negeri, namun tetap saja tidak banyak menolong dalam meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia.

Permasalahan korupsi Indonesia ini sudah banyak mendapatkan sentilan dari publik domestik maupun internasional. Dalam buku “Earth Wars” yang sama sekali tidak menyinggung permasalahan politik, korupsi Indonesia pun masih sempat disentil oleh penulis dari buku ini yaitu Geoff Hiscock. Ia menuturkan bahwa Indonesia adalah negara potensial dalam sumber energi untuk menjadikannya negara-negara besar seperti India ataupun China, namun Ia kemudian skeptis terhadap potensi Indonesia tersebut untuk dapat tereksploitasi dengan baik. Salah satu penyebab dari skeptisisme Hiscock adalah Korupsi Indonesia yang sudah begitu endemis menjangkiti elit-elit negaranya.
Permasalahan korupsi di atas bisa dibilang teladan kurang baik dalam memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat sehingga imbasnya membuat masyarakat pragmatis dan cenderung apatis pada proses politik yang ada. Kongkritnya adalah masyarakat menjadi mudah untuk di mobilisasi pada perilaku koruptif seperti politik uang dan kampanye hitam. Padahal, menurut Peter Merkl “politik dalam bentuk yang paling baik merupakan usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan.” Ketika kemudian masyarakat hanya disuguhi perilaku korup dari calon elit-elit negara saat kampanye namun kemudian mereka (publik) diabaikan dalam konteks kebijakan yang memihak kepada mereka, dimana kemudian letak keadilan bagi warga negara? inilah yang menjadikan elit-elit politik Indonesia memposisikan diri mereka dalam strata terendah dalam konteks integritas dan dedikasi untuk negara.

Budaya politik yang baik merupakan satu sisi fundamental yang mempengaruhi terselenggaranya pembangunan nasional yang optimal. Namun, Endemisnya korupsi di Indonesia sangat berakibat fatal pada segala lini pembangunan negara ini terutama dalam input pembangunan nasional melalui sistem politik yaitu Partai politik. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi input yang baik bagi sistem politik negara ternyata lalai dalam menjalankan fungsinya, mereka (partai-partai politik) lebih mengedepankan visi dalam memperjuangkan kekuasaan di parlemen maupun eksekutif dengan platform kepentingan rakyat yang klise. Akibatnya output-ouput yang dihasilkan dari sistem politik Indonesia sama sekali tidak menyentuh permasalahan-permasalahan penting yang harusnya menjadi prioritas. Para pembuat kebijakan lebih memilih untuk melahirkan kebijakan yang menguntungkan kalangan elit. Dalam konteks kekinian, lahirnya UU MD3 ataupun Kebijakan Pilkada Tidak Langsung yang saat ini polemiknya masih belum jelas adalah bukti otentik bahwa peluang terciptanya korupsi diciptakan sendiri oleh kalangan politisi pemangku kekuasaan.

Awal reformasi hingga sekarang bukanlah masa yang dapat dikatakan seumur jagung. Reformasi yang sudah berjalan 15 tahun seharusnya sudah menjadi masa dimana segala permasalahan negara dapat diatasi secara optimal. Jika dipetakan lebih detail, dapat diyakini bahwa permasalahan klasik dan cenderung fundamental bagi pembangunan Indonesia belum ada satupun yang terselesaikan. Dimulai dari permasalahan krisis energi, pendidikan, hukum, politik, hingga permasalahan infrastruktur yang seharusnya dapat menjadi elemen penunjang dalam produktivitas warga negara.

Permasalahan akan selalu bertambah pelik ketika kondisi negara Indonesia dikomparasikan dengan negara lain. Lihatlah China yang begitu cerdas dalam memasarkan teknologinya ke Afrika. Mereka hanya perlu untuk menukarkan teknologi mereka serta membangun infrastruktur teknologinya dengan sumber daya alam dari Afrika. Langkah Signifikan dan cerdas dalam menyiasati kebijakan produksi teknologi mereka yang begitu masif. India, yang secara kultural kehidupan mereka masih lebih parah daripada Indonesia terutama dalam hal penghargaan waktu dan kebersihan ternyata sanggup untuk menjalankan proyek luar angkasa mereka dengan sukses. Sementara Indonesia, dari awal reformasi hingga saat ini masih berkutat dengan kebijakan yang bermuara pada elit-elit politik demi keberlangsungan partai mereka. Apa yang diucapkan oleh Sukant Ratnakar sepertinya memang benar “Pemimpin-pemimpin politik adalah refleksi dari masyarakat kita” dan pemimpin-pemimpin politik Indonesia masih pada jalan klasiknya yaitu membawa dirinya pada strata terendah dalam konteks integritas dan dedikasi untuk negara.

Advertisements