PERAN “KREDIT MIKRO” DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN DAN MEREDUKSI KEMISKINAN

Blog-Bornstein-Commercial-Microfinance-Image-1

Kemiskinan merupakan bagian dari sebuah negara yang tidak dapat terbantahkan keberadaannya. Eksistensi sebuah negara akan selalu terbayangi oleh ancaman kemiskinan manakala sebuah negara tidak dapat menjalankan strategi yang tepat untuk membangun ekonomi dalam negerinya. Seiring berkembangnya masa, isu kemiskinan kemudian menjadi isu global yang menjadi fokus di seluruh negara.

Konsekuensi dari meningkatnya tingkat kemiskinan dalam suatu negara adalah negara menjadi lemah secara ekonomi yang kemudian akan berimplikasi secara politik terutama pada bargaining position atau posisi tawar negara dalam lingkup internasional. Dalam konteks domestik, negara dengan tingkat kemiskinan yang parah akan sulit untuk mengendalikan atau menguasai sumber daya alam mereka sendiri, konsekuensi yang harus diterima adalah mereka harus mau untuk membagi kekayaan alam mereka sendiri. Mereka harus rela kekayaan alamnya dieksploitasi negara-negara lain yang lebih mampu secara teknis untuk mengelolanya. Ketidakmampuan negara dalam mengelola Sumber Daya Alam adalah implikasi lain dari kemiskinan yang bermuara pada buruknya kualitas dan standar pendidikan yang diperoleh oleh warga negara. Logika sederhana yang dapat merepresentasikan elit-elit politik negara dalam kawasan negara miskin tersebut adalah “Jangankan untuk membayar biaya pendidikan, atau membangun infrastruktur yang baik, rakyat kami saja belum cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan perut mereka sendiri”

Jika mengacu pada buku Why Nations Fail karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson, timbulnya atau merajalelanya kemiskinan adalah akibat dari absennya negara dalam merumuskan kehidupan perekonomian yang baik bagi warga negaranya (Acemoglu et. al.,  2012). Contohnya adalah Bangsa Somalia yang dalam beberapa dekade terakhir selalu berkutat dengan perang saudara yang menghambat terjadinya Sentralisasi kekuasaan untuk memudahkan dalam mengatur segala permasalahan negara. Setiap tahun Bangsa Somalia hanya disibukkan dengan perang yang secara kasat mata sangat merugikan kehidupan mereka sendiri. Contoh yang tidak kalah menarik adalah dari Uni Soviet yang pada masa jayanya begitu mendapat banyak sanjungan mengingat prestasi negara tersebut yang mampu mencapai progresifitas ekonomi yang cukup signifikan. Namun, mereka (Uni Soviet) tidak berhasil untuk mereduksi kemiskinan pada segmen masyarakat mereka yang paling bawah yaitu Petani. Sentralisasi pendapatan dari hasil pertanian kepada sektor industri berbuah blunder dalam kebijakan ekonomi. Insentif yang seharusnya para petani dapatkan untuk menggenjot kinerja, ternyata tidak mereka dapatkan yang pada akhirnya berakibat pada turunnya pendapatan di sektor pertanian. Penurunan pendapatan tersebut kemudian berimplikasi pada sektor perindustrian Uni Soviet yang pelan-pelan tidak menunjukkan progresivitas dalam pendapatannya. Inilah yang menjadi awal terdegradasinya Uni Soviet dalam percaturan ekonomi global yang kemudian diperparah dengan adanya disintegrasi dalam wilayah Uni Soviet. Akhirnya, perlahan tapi pasti Uni Soviet hanya meninggalkan jejak akademis yang masih menarik untuk dikaji sampai saat ini.

Dalam konteks Gender, Wanita jelas merupakan warga negara yang paling dikorbankan dalam permasalahan kemiskinan. Perdebatan Gender dalam masalah pekerjaan di negara-negara lemah ataupun berkembang seringkali masih menjadi permasalahan yang berusaha untuk direduksi berbagai negara (Kovacs, 2014). Adapun usaha yang dilahirkan oleh negara untuk memberdayakan perempuan dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan menggagas sistem “Mikro Kredit”.

Jika ditelisik lebih sederhana, permasalahan kemiskinan sebenarnya adalah permasalahan kurangnya kredit yang beredar di dalam masyarakat. Inilah yang kemudian menjadi peluang tepat bagi kaum wanita untuk memperoleh kesetaraan.  Tidak adanya limitasi gender dalam pengajuan “Mikro Kredit” ini membuat kaum Wanita di berbagai negara lebih fleksibel untuk dapat berperan dalam mereduksi kemiskinan. Metode inilah kemudian dapat menaungi proses memperoleh kesetaraan dalam berbagai sektor  seperti kesehatan, pekerjaan, pendidikan (Heyzer, 1992). Pemberdayaan juga merupakan peningkatan kemampuan wanita untuk memilih dan bekerja sesuai dengan kepentingan peran mereka. (Kabeer, 1999)

Kalangan wanita miskin seringkali mendapatkan prosi yang lebih baik dalam permasalahan kredit. Bangladesh contohnya, kalangan wanita seringkali gagal dalam mendapatkan pinjaman kalangan pria, dan tambahan kredit kepada para wanita lebih mempunyai dampak yang lebih besar terhadap konsumsi rumah tangga serta kualitas hidup dari anak-anak. Kontradiksi justru terdapat di masyarakat tradisional, khususnya di Asia Selatan serta Afrika Tengah wanita telah ditiadakan dari pasar ekonomi. Wanita di Timur Afrika diharapkan untuk bertani dan merawat keluarga ketika semua pemasukan keluarga dikendalikan oleh pria. Wanita-wanita perintis yang pertama kali menerjang pasar ini sangat dikritik keras. Namun, seiring dengan menyebarnya institusi microfinance di sebagian besar Kenya dan Uganda, telah menegaskan bahwa Wanita pedesaan juga dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian pedesaan. (Phrang, 2004)

Jadi, dapat disimpulkan disini bahwa “Mikro Kredit” merupakan salah satu akses yang dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan kepada kesetaraan hidup mereka. Namun, akses “Mikro Kredit” dalam konteks pemberdayaan perempuan akan berjalan tidak efektif manakala terjadi kegagalan dari kaum perempuan dalam pembayaran kredit tersebut. Kegagalan pemberdayaan perempuan dalam konteks “Mikro Kredit” bisa jadi juga merupakan blunder yang akan sangat merugikan kaum perempuan dalam permasalahan kemiskinan. Kritik inilah yang masih harus diselesaikan institusi-institusi pemberi kredit dan menjadi pekerjaan rumah bagi negara dalam merumuskan regulasi yang tepat dalam mereduksi kemiskinan.

 

BIBLIOGRAPHY

Heyzer, N. (1992) ‘Gender Issues in Development Analysis, Policy and Planning: Experiences from Asia and the Pacific’. The Hague: Institute of Social Studies Advisory Services.

Kabeer, N. (1999). The Conditions and Consequences of Choice : Reflections on the Measurement of Womenís Empowerment f or Social Development (pp. 1–50).

Acemoglu, D. dan Robinson J. A. (2012). Why Nations Fail : The Origins of Power, Prosperity, and Povety. New York, Random House, Inc.

Kovacz, R. (2014). Is Microcredit an Effective Policy Tool For Promoting Women’s Empowerment? Diakses dari www.e-ir.info/2014/01/20/is-microcredit-an-effective-policy-tool-for-promoting-womens-empowerment/

Phrang, R. (2004). IFAD in the News: Poverty Reduction-A Little credit goes a long way. Diakses dari http://www.ifad.org/media/news/2004/150204.htm

Advertisements