Peran Amerika Serikat dalam membangun konstruksi Liberal di negara-negara lain melalui IMF

Abstract

             Globalization has forced many countries in the world to actively interact in the international world, especially in economic terms. With the interaction in the economy from one country to another will carry a state to be in a growing economy. Economic interdependenceis eventually bound to bring impact to the country. To succeed in the interdependence of globalization, the United States with its allies seek to balance the situation by creating the international financial institutions like the International Monetary Fund (IMF) which aims to assist developing countries in realizing the targets in the development of its economy. IMF in global economy over the years has always disburse aid to developing countries. But the assistance of the IMF is increasingly seen slowly ensnare developing countries to rely on these institutions and the making of the world assume that the IMF is a continuation of Global Imperialism brought by the United States in the form of Neo-liberalism that should be included in the basic direction of development of the country.

The United States should be a country whose role as a country that is considered to provide a solution to the developments of other countries. But the United States and its allies would seek to encourage the enactment of imperialistic policies in the form of liberalization and cuts in public subsidies and other exploitative policies in developing countries through the establishment of international institutions like the IMF, World Bank, and WTO as a consortium of the cartel to developing countries and poor. Intervention in Policies This is what should be eliminated so that the construction undertaken by many developing countries can be conducted in accordance with the expectations and their national interests.

 

Keywords :United States, Developing Country, IMF.

Kata Kunci :Amerika Serikat, Negara Berkembang, IMF.


PEMBAHASAN

Amerika merupakan salah satu negara dengan power paling paling kuat di antara negara-negara superpower lainnya seperti Rusia, Inggris, ataupun China. Melihat situasi ini tak pelak Amerika Serikat harus memanfaatkannya sebaik mungkin guna mewujudkan kepetingan nasional dari negara tersebut. Posisi penting dalam organisasi internasional harus dipegang atau dikendalikan oleh Amerika Serikat selagi bisa untuk menciptakan suasana dunia yang kondusif dengan cita-cita terselubung yaitu menguasai system pasar dunia.

Menggugat IMF

Salah satu contoh posisi penting yang didapat oleh Amerika Serikat adalah posisi yang didapatnya dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi Internasional tertinggi di dunia yang direpresentasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa itu telah menjadi bagian dari monopoli ideology dari Amerika Serikat dimana Negara tersebut menduduki hak istimewa yaitu hak Veto. Ini menandakan bahwa Amerika Serikat telah memiliki satu genggam tangan di dunia untuk mengendalikan struktur internasional seperti dunia militer internasional ataupun perekonomian internasional.

Kemudian Amerika Serikat juga tidak serta merta tidak turut aktif dalam dunia Moneter Internasional. Amerika Serikat justru juga memiliki peranan penting dalam urusan ini. Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya sepakat untuk membentuk lembaga keuangan Internasional bernama International Monetary Fund (IMF). International Monetary Fund (IMF) sendiri adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab dalam mengelola sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara.[1] International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada Pada tanggal 22 Juli 1944 – sebagai akibat dari Great Depression – 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama Great Depression. Pertemuan ini melahirkan “Bretton Woods Agreements” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, The International Bank for Reconstruction and Development (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF.[2]

IMF yang merupakan kepanjangan tangan dari Neo-Liberalisme Amerika Serikat dianggap sebagai sebuah harapan baru bagi negara-negara miskin untuk dapat memperoleh dana segar yang diperlukan untuk membangun kondisi social dan ekonomi negara yang bersangkutan. Namun  bantuan yang diberikan oleh IMF ini seringkali juga memberikan masalah baru bagi negara-negara yang menerima bantuan dari IMF. Masalah-masalah tersebut biasanya adalah mengenai bagaimana caranya melepaskan ketergantungan dari IMF karena IMF juga menerapkan klausul pengembalian bantuan atau pembayaran utang luar negeri kepada IMF dengan syarat dan prasyarat yang sangat memberatkan dan dinilai tidak memberikan efek membangun bagi negara penerima utang dari IMF. IMF memang membantu negara-negara berkembang tetapi Celakanya, bantuan yang diberikan IMF cenderung sama untuk setiap negara, meski permasalahanya berbeda. Setiap negara yang membutuhkan bantuan selalu diminta melakukan liberalisasi di semua lìni, demi apa yang mereka namakan globalisasi, subsidi dilarang, bea masuk diturunkan sampai nol persen, perusahaan asing dibolehkan masuk di seluruh nadi perekonomian, sebaliknya AS justru menghalalkan subsidi dan mencegah barang asing masuk.

Oleh karena itu IMF juga dianggap negara-negara miskin sebagai agent of neoliberalism. Keberhasilan masuknya liberalisasi di negara-negara sedang berkembang terletak pada berhasil atau tidaknya koalisi kepentingan “mobile capitalist” seperti lembaga-lembaga finansial internasional, investor internasional, multinational corporation dan pendukungnya seperti IMF dan World Bank dalam memenangkan perebutan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan melawan koalisi kepentingan politik-birokrat dan konglomerat anti-liberalisasi.[3]

Inilah yang memancing kejenuhan negara-negara sedang berkembang dan miskin dalam menanggapi bantuan dari IMF. Banyak negara-negara yang mulai mewacanakan pelunasan hutang terhadap IMF walaupun dirasakan berat karena syarat-syarat yang seringkali membebani negara-negara sedang berkembang dan miskin. Motif dependensia yang diusung oleh IMF dalam system global menjadi salah satu senjata untuk membuat negara-negara berkembang dan miskin untuk menjadi bergantung pada IMF.

Kesengsaraan itu ternyata terbukti dialami oleh negara-negara sedang berkembang seperti Filipina yang mengalami krisis ekonomi, pakar ekonomi Manuel F. Montes, mengatakan bahwa setiap orang Filipina menanggung utang luar negeri sekitar 500 dollar AS atau 10.500 Peso. Malah Zambia pernah mengalami resesi setelah ‘bermesraan’ dengan IMF. Sekitar tahun 1980-an, pendapatan perkapita Zambia adalah 600 dollar AS per tahun. Pada tahun 1986–setelah mengikuti program IMF–pendapatan perkapitanya menurun drastis sampai 170 dollar AS per tahun. Bahkan laju inflasinya meningkat tajam hingga sekitar 60 persen. Tingkat pengangguran naik dari 14 persen menjadi 25 persen. Dalam dua tahun saja, mata uangnya sudah didevaluasi sampai 700 persen. Lebih ironis lagi, sampai tahun 1986–setelah lima tahun program IMF dipraktekkan–sekitar 10.000 rakyat Zambia kehilangan pekerjaan mereka. Globalisasi kesengsaraan yang disebarkan IMF juga mengimbas Meksiko. Negara ini bahkan mengalami krisis sampai terulang dua kali, yakni pada tahun 1984 dan 1995. Ini juga contoh negara yang sengsara akibat terbelit utang luar negeri. Hal serupa juga dialami Brasil; negara ini sampai harus memerlukan bantuan dari IMF hingga 30 milyar dollar AS. Tentu bisa dipahami mengapa krisis bisa kembali lagi, sebab utang yang belum terlesaikan itu suatu saat akan jatuh tempo lagi. Berbagai kelemahan di sektor lain seperti politik yang tak menentu, lembaga penerapan hukum, dan keamanan tentu saja menjadi katalisator (faktor pemercepat) kembalinya krisis.[4]

Akibat dari penderitaan negara-negara sedang berkembang ini maka terjadilah konstruksi paradigma neoliberal dalam kebijakan pembangunan di berbagai negara yang menjadi korban IMF. Beragam kebijakan yang berlandaskan paradigma neoliberal dalam bentuk liberalisasi, privatisasi, deregulasi, pemotongan subsidi public dan kebijakan lainnya, terus saja diterapkan oleh pemerintah meskipun kenyataan membuktikan bahwa kebijakan-kebijakan bersifat tidak konstektual  dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi negara-negara sedang berkembang, namun kebijakan ini tetap saja diterapkan oleh pemerintah tanpa ada intensi untuk merumuskan paradigma pembangunan yang baru di luar paradigma neoliberal tersebut. Tekanan asing bisa ditelusuri ketika negara-negara miskin dan negara-negara sedang berkembang lainnya mengalami krisis ekonomi pada tahun 1980-an. Pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah negara-negara maju yang lain bekerjasama melakukan manuver-manuver ekonomi yang menggiring dan menekan negara negara berkembang untuk masuk ke dalam paradigma besar pasar bebas sebagai syarat untuk mendapatkan pinjaman atau utang. Kondisionalitas utang seperti ini yang pada gilirannya akan merendahkan posisi tawar negara-negara berkembang dan negara-negara miskin dalam percaturan politik dan ekonomi global.[5]

Karakteristik struktur ekonomi internasional yang menguntungkan negara-negara besar memungkinkan negara yang memiliki power dominan menciptakan aturan-aturan yang mengendalikan aktivitas-aktivitas ekonomi internasional dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan-kepentingannya. Salah satu dampaknya tampak pada terciptanya pola hubungan yang bersifat asimetris di antara negara hegemonic dengan negara-negara debitor, yang pada tahap tertentu membentuk ketergantungan luar biasas negara-negara debitor kepada negara-negara kreditor.[6] Dengan system dan struktur yang seperti ini negara-negara berkembang dan miskin menjadi sulit untuk  dapat sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa. Akibatnya tetap saja disparitas social ekonomi negara-negara sedang berkembang dan miskin dengan negara-negara maju menjadi tinggi ditambah dengan datangnya arus liberalisasi dalam system global yang membuat negara-negara ini terjebak dalam sebuah jeratan dependensia kepada IMF yang tidak mudah untuk dilepaskan. Padahal semestinya ketika batas-batas negara mulai tampak kabur akibat adanya perdagangan lintas batas yang semakin marak dijalin oleh banyak negara, negara-negara sedang berkembang dan miskin harusnya memiliki kesempatan yang sama untuk membangun kondisi social ekonomi negaranya tanpa harus terbebani adanya ketergantungan kepada IMF ataupun lembaga bantuan finansial internasional yang lain.

KESIMPULAN

Pada dasarnya lembaga-lembaga keuangan internasional merupakan sebuah biro liberalisme yang menciptakan bibit-bibit ideology liberal di banyak negara sedang berkembang dan miskin. Akibatnya ketika negara-negara sedang berkembang dan miskin terjebak dalam jeratan IMF ataupun World Bank maka konsekuensi logis yang harus dijalankan negara-negara ini adalah turut serta berpartsipasi dalam system ekonomi pasar yang tidak berpihak pada mereka. Sebaliknya, dengan adanya biro liberalism ini maka negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang lebih mapan akan merasakan sebuah keuntungan atas system ekonomi pasar yang merujuk pada kapitalisme global ini.

Sebagai negara yang dianggap dapat memberi solusi atas pembangunan-pembangunan negara lain Amerika Serikat dan sekutunya justru berupaya untuk mendorong diberlakukannya kebijakan-kebijakan imperialistik dalam bentuk liberalisasi dan pemotongan subsidi public serta kebijakan-kebijakan eksploitatif lainnya di negara-negara berkembang melalui pembentukan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan WTO sebagai konsorsium kartel untuk negara-negara sedang berkembang dan miskin. Dapat dipastikan, hakikat eksistensi lembaga-lembaga tersebut memang dimaksudkan untuk melayani kepentingan imperialis negara hegemonik ini.[7]

 

DAFTAR PUSTAKA

Eby Hara, Abubakar. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme. Bandung: Nuansa Cendekia.

Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press.

 


[1] Jackson, Robert & Georg Sorensen.2009.  Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.250

[3]Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 12

[5] Danial, Nafis. 2009. Indonesia Terjajah (Kuasa Neoliberalisme atas Daulat Rakyat). Jakarta: Inside Press. Hal 16

Advertisements